Jember- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD), untuk warga kurang mampu, beberapa hari lagi akan direalisasikan.
Oleh karenanya, Bupati Jember dr. Hj Faida MMR melakukan sosialisasi langsung ke sejumlah Kepala Desa (Kades) se- Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Sosialisasi tersebut difokuskan terhadap tata cara dan teknis yang harus dilakukan pemerintah desa terhadap calon penerima bantuan tersebut.
Kegiatan yang diikuti oleh kades di 226 Desa ini dilaksanakan di masing- masing kecamatan kecuali Kecamatan Patrang, Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari.
Dalam kegiatannya, Bupati secara langsung memberikan tekhnis cara penyaluran anggaran tersebut yang dibantu oleh PLT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispemasdes), Edy Budi Susila yang dimulai pada, Senin 20/4 pagi dimulai dari pukul 10.30 hingga selesai.
Bupati menyampaikan, tekhnis penyalurannya nanti akan dilakukan oleh relawan Covid19 yang sudah dibentuk oleh desa pada beberapa minggu lalu, setelah pembentukan dilaksanakan oleh masing – masing desa, maka para relawan nanti yang akan melakukan tata cara penyaluran.
“Mulai dari penggalian data yang dilakukan oleh Rt/Rw hingga validasi data yang nantinya diputuskan di dalam musdes,” terang Bupati saat teleconferance berlangsung.
Ia menambahkan, penerima BLT DF tersebut terbagi dalam beberapa kriteria, dan kriteria tersebut telah disebutkan dalam surat edaran dari Kemeterian Desa pada 14 April lalu. Adapun kriteria yang disebutkan dalam surat edaran tersebut berjumlah 14 kriteria, namun jika 14 kriteria tersebut minimal ada 9 kriteria yang bisa terpenuhi.
“Kriteria pokok yang utama, masyarakat penerima bantuan tersebut salah satunya tidak sedang menerima bantuan PKH, BPNT, kehilangan mata pencaharian, belum terdata, mempunyai keluarga rentan sakit menahun/ kronis serta masih beberapa kriteria lainnya,” ujarnya.
Masih menurut Bupati, tekhnis lain dari penyaluran tersebut nantinya, penerima diwajibkan memiliki rekening bank sebagai media untuk menerima bantuan tersebut, sebab pemerintah desa akan merealisasikan anggaran tersebut melalui cara transfer bank. (bank yang akan dijadikan alat transaksi boleh menggunakan Bank Jatim, BRI, BNI ataupun bank lainnya), namun apabila yang bersangkutan tidak meiliki KTP elektronik bisa menggunakan surat domisili dari pemerintah desa setempat, atau bisa diwakilkan oleh ahli waris penerima BLT tersebut,” imbuhnya.
Diluar itu, anggaran yang akan disalurkan oleh pemerintah desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN (DD) tersebut, ada mekanisme perhitungan proporsinya dari pagu anggaran yang telah ditetapkan ditahun 2020.
“Jika desa menerima anggaran DD 800 jt ke bawah maka jumlah alokasi anggaran yang disalurkan maksimal sebesar 25%, dan desa yang menerima DD diatas 800 jt hingga 1 M 200 juta, maka alokasi yang dianggarkan maksimal 30% dari pagu yang telah ditetapkan, sedangakan pagu diatas 1,2 M maka alokasi maksimal 35% dari pagu tersebut,” jelasnya.
Anggaran BLT DD ini, salah satu kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan DD tahun 2020 selain untuk pencegahan dan penanganan Covid19. Dan regulasi yang mengatur mulai dari PMK 07 tahun 2020 dan Permendes 6 tahun 2020. Kegiatan tersebut disalurkan selama 3 bulan terhitung sejak bulan April, Mei, dan Juni.
“Masyarakat nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp. 600 rb/KK setiap bulannya dan dikalikan tiga bulan, jadi total keseluruhan yang di terima selama 3 bulan tersebut sebesar Rp. 1,8 juta,” pungaksnya. (mam/ans)
