Bupati Bondowoso Tegaskan Pengendalian Inflasi Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas, Quick Wins 2027 Harus Berdampak Nyata
BONDOWOSO, TAPALKUDAPOST – Bupati Bondowoso Dr. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., menegaskan pengendalian inflasi daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan penyusunan dokumen semata. Kebijakan yang dirumuskan harus diwujudkan melalui langkah konkret agar mampu menjaga daya beli masyarakat, menstabilkan harga pangan, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bondowoso di Sabha Bina Praja, kompleks Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Penguatan Kinerja TPID melalui Evaluasi dan Coaching Laporan OPS sebagai Dasar Penyusunan Quick Wins Program TPID Tahun 2027.”
Bupati mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar rutinitas administratif ataupun upaya memenuhi indikator penilaian. Lebih dari itu, pengendalian inflasi merupakan instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari tekanan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, saya mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Kemenko Perekonomian RI, tim juri, dan akademisi ISEI Jember atas kemitraan serta pendampingan yang sangat berharga bagi daerah kita,” ujarnya.
Menurut Bupati, stabilitas harga memiliki hubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika harga pangan meningkat tanpa diimbangi kemampuan daya beli, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan terdampak.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur TPID memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Strategi 4K Jadi Kunci Pengendalian Inflasi
Bupati menekankan pentingnya penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Keempat aspek tersebut, menurutnya, harus berjalan beriringan. Pengendalian harga tidak akan optimal apabila pasokan terganggu, distribusi tersendat, atau komunikasi antarlembaga tidak berjalan efektif.
Selain itu, tata kelola administrasi dan dokumentasi kebijakan juga harus diperkuat. Kelengkapan dokumen bukan semata-mata untuk memenuhi kriteria penilaian TPID Award, melainkan bagian dari akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.
“Disiplin dokumen bukan hanya pemenuhan kriteria penilaian TPID Award, melainkan wujud nyata akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik atas kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Quick Wins 2027 Jangan Sekadar Program Seremonial
Bupati juga meminta tim teknis TPID memanfaatkan kegiatan evaluasi, coaching, dan peningkatan kapasitas untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan terobosan yang aplikatif pada 2027.
Ia berharap program Quick Wins yang disusun tidak hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi memiliki sasaran jelas, dapat dilaksanakan, dan memberikan dampak terhadap stabilitas harga serta perekonomian masyarakat.
Evaluasi kinerja, menurutnya, harus menjadi pijakan untuk memperbaiki strategi yang belum optimal. Setiap rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional yang terukur, dengan pembagian peran dan tindak lanjut yang jelas.
Ditegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, dokumen, atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran pentingnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga keterjangkauan harga dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Saya menekankan agar seluruh rekomendasi yang disepakati hari ini tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan di atas kertas. Setiap keputusan harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan demi menghadirkan rasa tenang dan kepastian harga bagi masyarakat,” tandasnya.
Harga Sejumlah Komoditas Perlu Dicermati
Dalam materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut, sejumlah komoditas pangan di Bondowoso tercatat memiliki harga di atas rata-rata Jawa Timur. Komoditas itu meliputi beras, daging ayam ras, dan cabai merah, dengan selisih terbesar dilaporkan terjadi pada beras.
Sebaliknya, harga cabai rawit merah, ikan tongkol, dan bawang putih tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemantauan harga secara berkala dan langkah pengendalian yang disesuaikan dengan karakteristik setiap komoditas.
Namun, angka selisih harga secara terperinci masih perlu dipastikan berdasarkan data resmi agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi.
Pemerintah daerah bersama TPID diharapkan terus memperkuat pemantauan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan para pelaku usaha dan pemasok untuk mengantisipasi gejolak harga.
Stabilitas harga juga menjadi bagian penting dalam menjaga momentum pembangunan daerah. Dengan perekonomian Bondowoso yang ditopang sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, pengendalian inflasi perlu terhubung dengan upaya memperkuat produksi, memperlancar rantai pasok, serta menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
Sinergi Harus Bermuara pada Kesejahteraan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kemitraan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah pusat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas TPID.
Melalui HLM dan Capacity Building ini, evaluasi kinerja TPID diharapkan menghasilkan rekomendasi yang lebih tajam serta program pengendalian inflasi 2027 yang terarah dan dapat dilaksanakan.
Bagi masyarakat, keberhasilan program tersebut pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa baik dokumen disusun, melainkan oleh kemampuan pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan memastikan pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
Bupati pun secara resmi membuka kegiatan tersebut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berharap sinergi seluruh pihak membawa keberkahan, stabilitas, dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Bondowoso.
Kini, tantangan TPID bukan sekadar merumuskan program baru, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar dijalankan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
