BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui pembinaan dan pengawasan (binwas) serta evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi di tingkat kecamatan.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program penanganan stunting tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) serta Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kecamatan Semester I Tahun 2026 tersebut dilaksanakan pada Selasa (20/10/2026) di empat lokasi, yakni Kecamatan Sukosari, Sumber Wringin, Wonosari, dan Tapen dan Kecamatan lain sesuai jadwal dari tanggal 14 Oktober hingga 23 Oktober 2026.Kegiatan tersebut melibatkan ,Bapperida,Dinas Kesehatan dan Dinsos P3AKB Bondowoso.
Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso melalui Ani Farmadiani, SST., Bdn., M.M., Kepala Bidang Keluarga Sejahtera, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KSPPKB) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso, menjadi salah satu unsur yang berperan dalam penguatan koordinasi dan evaluasi program tersebut.
Pembinaan dan pengawasan ini diarahkan untuk memetakan capaian program, mengidentifikasi hambatan di masing-masing kecamatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang lebih efektif dan terukur.
“Evaluasi tak boleh berhenti pada laporan
penanganan stunting membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari pencegahan sejak dini, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,”ungkap Ani Farmadiani.
Karena itu kata Ani , keterlibatan lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap intervensi menjangkau kelompok sasaran yang tepat.
Dalam kerangka pelaksanaan aksi konvergensi tahun 2026, pemerintah daerah melakukan peninjauan terhadap 31 indikator kinerja yang mencakup enam kelompok sasaran.
Evaluasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan program sekaligus mengungkap kesenjangan layanan yang masih perlu dibenahi.
“Evaluasi pelaksanaan aksi konvergensi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi dan pelaporan. Data dan informasi yang dihasilkan,dari pelaksanaan intervensi di 23 kecamatan perlu dimanfaatkan,tidak hanya untuk memenuhi pelaporan pada sistem aksi konvergensi tetapi juga untuk dasar dalam mengidentifikasi kesenjangan layanan,menentukan lokasi dan sasaran prioritas,memperbaiki desain intervensi serta memastikan penganggaran daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran ,”paparnya
Pokok pendekatan yang ditekankan menurut Ani,dalam kerangka kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut.
Camat Diminta Petakan Persoalan dan Inovasi.Dalam pelaksanaannya, setiap kecamatan diminta memaparkan perkembangan program pencegahan dan percepatan penurunan stunting hingga Semester I Tahun 2026.
“Ya meliputi data stunting per desa, capaian 31 indikator konvergensi, penganggaran, pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif, hingga inovasi yang telah dilakukan,” tegasnya.
Selain capaian, kecamatan kata Ani , juga perlu mengidentifikasi persoalan yang menghambat pelaksanaan program, menjelaskan langkah yang telah ditempuh, serta menyusun rencana tindak lanjut yang realistis.
“Forum ini turut melibatkan unsur puskesmas, penyuluh keluarga berencana, Tim Pendamping Keluarga (TPK), kepolisian, TNI, Kantor Urusan Agama (KUA), dan PKK. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam menjangkau keluarga berisiko stunting,” ungkapnya.
Selain itu kata Ani ,pembahasan juga melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida), Dinas Kesehatan, serta Dinsos P3AKB Kabupaten Bondowoso.
“Hasil nonitoring semester I tahun 2026 ini dan diharapkan menjadi sistem peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan. Dengan mekanisme tersebut, intervensi yang belum efektif dapat segera diperbaiki,”terangnya.
Sementara program yang menunjukkan hasil positif dapat diperkuat. Tantanganyabadalah memastikan rekomendasi hasil evaluasi benar-benar ditindaklanjuti melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.
“Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan lebih dari sekadar koordinasi dan rapat evaluasi. Konsistensi pelaksanaan program, ketepatan data, kualitas layanan, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar upaya pencegahan memberikan manfaat nyata bagi keluarga dan anak-anak di Bondowoso,”katanya.
Melalui pembinaan dan pengawasan di 23 kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan aksi konvergensi secara berkelanjutan, berbasis data, dan berorientasi pada hasil.
