BONDOWOSO – Penghargaan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditegaskan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja lembaga, bukan penghargaan personal bagi kepala dinas.
Kepala BKPSDM Bondowoso, Puspo Pranoto, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap sejumlah indikator kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian yang memperoleh apresiasi merupakan hasil kerja kelembagaan, bukan semata-mata prestasi individu pimpinan OPD.
“Penghargaan pada dasarnya merupakan alat ukur terhadap aspek tertentu dari kinerja pemerintahan. Akan tetapi, tidak semua aspek pembangunan dapat direpresentasikan oleh sebuah trofi atau piagam,” ujar Puspo,Jum’at 18/09/2026.
Menurutnya, penghargaan pemerintah umumnya mengukur aspek tertentu yang bersifat sektoral dan teknokratis. Karena itu, sebuah penghargaan tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menggambarkan keberhasilan sebuah lembaga dalam menjalankan seluruh fungsi pemerintahan.
Ia menyebut sejumlah capaian yang dapat menjadi indikator penilaian, mulai dari digitalisasi layanan, tata kelola administrasi, inovasi, hingga pengelolaan kelembagaan.
Sementara itu, masyarakat memiliki ukuran keberhasilan yang lebih langsung dirasakan, seperti kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, kondisi infrastruktur, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga terbukanya peluang ekonomi.
Puspo mengatakan, penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mengapresiasi lembaga yang menunjukkan kinerja terbaik pada Triwulan II.
“Nah, itu kan dalam rangka kita memberikan penghargaan kepada mereka-mereka, lembaga yang berprestasi selama triwulan kedua,” katanya.
Penilaian dilakukan melalui sejumlah indikator. Puspo menyebut terdapat sekitar 10 indikator yang digunakan dalam proses penilaian, antara lain realisasi keuangan, kedisiplinan, DMS, serta persentase realisasi pengadaan melalui e-katalog.
“Banyak, ada 10 indikator kalau tidak salah. Saya tidak hafal. Ada indikator realisasi keuangan, kemudian ada disiplin, ada DMS, ada persentase realisasi e-katalog, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Seluruh indikator tersebut kemudian diberikan skor untuk menentukan peringkat kinerja OPD.
“Iya sama, Nanti diskor, di-scoring, siapa yang tertinggi yang menang. Begitu,” ujar Puspo.
Piagam Bukan Ukuran Tunggal Keberhasilan.Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penghargaan OPD memiliki ruang lingkup penilaian tertentu. Secara regulasi, Pemkab Bondowoso juga memiliki Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
BKPSDM sebelumnya juga menjalankan program penghargaan berbasis kinerja secara periodik. Pada Triwulan II 2026, misalnya, BKPSDM Award diberikan berdasarkan sejumlah aspek seperti inovasi, inisiatif, prestasi, kinerja, dan implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK.
Dengan mekanisme tersebut, penghargaan seharusnya dibaca sebagai rekam capaian berdasarkan indikator yang dinilai, bukan sebagai legitimasi bahwa seluruh aspek pelayanan sebuah OPD otomatis telah berjalan sempurna.
Sebab, ukuran akhir keberhasilan pemerintahan tetap bersentuhan dengan hal yang dirasakan masyarakat:,seberapa baik pelayanan diberikan dan seberapa nyata program pemerintah menghasilkan manfaat bagi publik.**
