BONDOWOSO — Upaya meningkatkan kesejahteraan buruh dan petani kopi di Kabupaten Bondowoso mulai mendapat perhatian lembaga internasional.
International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Perburuhan Internasional tengah melakukan pendalaman terhadap potensi Bondowoso sebagai salah satu kandidat daerah pilot project pengembangan komoditas kopi.
Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid mendorong agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi ekonomi petani dan buruh kopi, khususnya mereka yang selama ini berada dalam rantai produksi komoditas kopi di wilayah lereng Ijen.
Dalam keterangannya, Bupati menjelaskan bahwa ILO merupakan lembaga internasional yang secara khusus menangani persoalan ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja.
Kunjungan ILO ke Bondowoso sebelumnya turut didampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kemarin itu sudah berkunjung ke Bondowoso, didampingi OJK. Kemudian kami antar ke para buruh dan petani kopi di wilayah Sumberwringin dan Ijen,” ujar Abdul Hamid usai membuka Festival Kopi Nusantara IX dan Tembakau ,Jum’at ,28/08/2026, di alun-alun RBA Kironggo.
Bupati menceritakan bahwa ,dalam kunjungan tersebut, rombongan bertemu dengan sejumlah pihak yang selama ini terlibat dalam rantai perdagangan kopi, termasuk pengepul atau offtaker.
Salah satunya adalah Tohari, yang selama ini bekerja sama dengan para petani kopi di wilayah Sumberwringin dan Ijen.
Menurut Bupati, kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari pendataan awal terhadap kondisi buruh dan petani kopi di daerah tersebut.
Hasil pendataan pendahuluan menunjukkan adanya ratusan buruh kopi yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, tetapi masih menghadapi berbagai kerentanan.
“Di sana kita sudah bertemu dengan Pak Tohari, pengepul, dan pihak yang selama ini bekerja sama dengan kelompok kopi di wilayah Sumberwringin dan Ijen.
Kemudian sudah dilakukan pendataan pendahuluan,” katanya.
Bupati Hamid menilai potensi tersebut perlu diikuti dengan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, kehadiran ILO bersama OJK diharapkan dapat membuka akses pemberdayaan yang lebih luas bagi buruh dan petani kopi.
“Ratusan buruh kopi itu punya potensi luar biasa secara ekonomi, tetapi juga punya kerentanan. Dengan hadirnya ILO dan OJK diharapkan bisa membantu sehingga petani kopi dan buruh kopi lebih berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Bondowoso Masuk Kandidat
Peluang Bondowoso menjadi daerah percontohan pemberdayaan sektor kopi masih berada pada tahap pendalaman.
Bupati menyebut terdapat beberapa daerah di Indonesia yang saat ini masuk dalam kandidat penerima program, termasuk wilayah di Sumatera dan Bondowoso.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap daerahnya dapat memenuhi persyaratan dan lolos sebagai salah satu lokasi pilot project.
“Informasinya, ada beberapa tempat di Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai kandidat penerima program. Kami berharap Bondowoso ini bisa lolos,” kata Abdul Hamid.
Namun, Bupati menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci bentuk program maupun mekanisme dukungan yang nantinya diberikan.
Ia menyebut pemerintah daerah dalam kunjungan tersebut lebih banyak berperan dalam mendampingi proses pertemuan antara pihak ILO, OJK, serta buruh dan petani kopi.
“ Beberapa waktu lalu kami mendampingi untuk bertemu dengan para buruh dan petani kopi di lereng Ijen,” ujarnya.
OJK: ILO Masih Melakukan Pendalaman
Sementara itu, Inggit dari OJK saat dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa proses terkait rencana program ILO di Bondowoso masih dalam tahap pendalaman.
Menurut dia, ILO telah melakukan kunjungan ke sejumlah titik dalam ekosistem kopi Bondowoso, termasuk gudang, offtaker, dan lokasi produksi.
“Terkait ILO, saat ini ILO sedang melakukan pendalaman setelah berkunjung ke gudang, offtaker, dan lokasi Mas Yan,” ujar Inggit.
Ia menyebut Bondowoso memiliki peluang cukup besar untuk menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengembangan komoditas kopi.
“Bondowoso menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar untuk menjadi pilot project dalam pengembangan komoditas kopi,” katanya.
Meski demikian, OJK belum menyatakan Bondowoso telah ditetapkan sebagai penerima program.
Keputusan tersebut masih menunggu proses pendalaman dan pembahasan lebih lanjut.
“Insyaallah jika sudah ada pembaruan terkini, pimpinan OJK akan segera menyampaikan kepada Pak Bupati,” ujar Inggit.
Bukan Sekadar Produksi, tetapi Perlindungan Pekerja
Keterlibatan ILO menjadi penting karena persoalan komoditas kopi tidak hanya menyangkut peningkatan produksi dan nilai ekonomi, tetapi juga kondisi para pekerja yang berada di dalam rantai produksinya.
Secara umum, mandat ILO mencakup penguatan hak-hak pekerja, kondisi kerja yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, penghapusan pekerja anak, serta penguatan dialog sosial antara pekerja, pemberi kerja, pemerintah, dan pihak terkait.
Jika Bondowoso nantinya ditetapkan sebagai lokasi pilot project, tantangan utamanya bukan sekadar meningkatkan nilai jual kopi. Program juga perlu memastikan bahwa peningkatan nilai ekonomi benar-benar dirasakan petani dan buruh yang menjadi bagian penting dari rantai produksi.
Baca juga :
Kopi dan Tembakau Jadi Andalan Bondowoso, Bupati Upayakan Hilirisasi hingga Pasar Internasional
Di titik inilah pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengejar label sebagai daerah penghasil kopi, tetapi juga memastikan petani dan buruh kopi memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Sebab, kopi Bondowoso memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut akan kehilangan makna apabila para pekerja di balik komoditas itu tetap berada dalam kondisi rentan.
Karena itu, peluang kerja sama dengan ILO dan OJK menjadi momentum yang patut dikawal secara transparan. Masyarakat perlu mengetahui siapa penerima manfaat, bagaimana mekanisme pembiayaan, apa bentuk pendampingannya, serta sejauh mana program tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh kopi.
Untuk saat ini, Bondowoso masih berada dalam tahap kandidat. Keputusan final mengenai penetapan pilot project masih menunggu hasil pendalaman ILO dan proses selanjutnya dari pihak terkait.
