BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH.Salwa Arifin Hadiri Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bondowoso.
Muskercab pertama tersebut dilaksanakan di Gedung DPRD Bondowoso, Sabtu (19/2/2022).
Bupati mengatakan, pihaknya berharap melalui Muskercab ini, PCNU Bondowoso bisa merumuskan berbagai program ekonomi dan pendidikan.
“Masalah ekonomi dan pendidikan kurang menonjol. Maka di dalam Muskercab ini mungkin bisa dirumuskan masalah ekonomi dan pendidikan,” harapnya.
Bupati Salwa yang juga menjabat sebagai Mustasyar PCNU Bondowoso juga sangat mengapresiasi launching program ‘SAPU LANSIA’ oleh Lembaga
‘SAPU LANSIA’ oleh salah satu Banom NU yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKKNU).
Dalam program tersebut seluruh warga Nahdliyin diminta untuk aktif melaporkan mana kala terdapat warga lanjut usia yang kurang mampu.
Selain itu mereka juga diminta untuk bersama-sama ‘menabung’ beras sebanyak 5 kilogram setiap bulannya. Nantinya, beras tersebut akan disalurlan secara berkala kepada Lansia kurang mampu
Ditempat yang sama Ketua PCNU Bondowoso, KH. Abdul Qodir Syam,menyampaikan bahwa Muskercab pertama pasca dilantik ini merupakan kepanjangan tangan dari Konferensi NU beberapa waktu lalu.
“Untuk lebih menspesifikasi pekerjaan yang telah didistribusikan kepada lembaga-lembaga dalam konferensi sebelumnya,”tegasnya.
Pihaknya menilai hasil konferensi dengan berbagai program kerja, tanpa ada aplikasi dan realisasi yang jelas kepada warga. Maka tak ada artinya.
“Apa-apa yang menjadi pilihan, atau skala prioritas yang bisa dilakukan lembaga di NU. Sekaligus bisa diakomodasi oleh para pengurus MWC di berbagai daerah atau pun rantingnya,” paparnta
Dikatakan bahwa NU Bondowoso dalam berprogram kerja ini akan juga bersinergitas dengan apa yang menjadi program pemerintah. Kendati, dalam pelaksanaannya PCNU bekerja secara mandiri.
“Seperti di antaranya, program pemerintah dalam sosial dan ekonomi.Kami akan mendukung, mendorong, dan bahkan membangun pirantinya di tengah-tengah masyarakat. Agar pemerintah lebih mudah melakukan program-programnya,”imbuhnya.
Yang tak kalah pentingnya kata KH Qodir, yakni cara berbangsa dan bernegara di NKRI yang sudah syah secara syariah.
“Sehingga tak membutuhkan pola dan dasar hukum lain yang dibutuhkan di dalam berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
