Bondowoso – Program Bondowoso Menyala yang digadang-gadang menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah mulai mendapat sorotan dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Bondowoso.
Sorotan tersebut bukan pada kebutuhan penerangan jalan umum (PJU), melainkan pada kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menjaga lampu tetap menyala setelah proyek pembangunan selesai.
Dengan investasi yang disebut mencapai sekitar Rp20 miliar, Fraksi Golkar meminta Pemkab tidak berhenti menghitung biaya pembangunan. Pemerintah dinilai perlu menghitung seluruh konsekuensi anggaran yang akan muncul selama aset tersebut digunakan.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, mengatakan PJU memiliki fungsi strategis karena berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, keamanan lingkungan, mobilitas masyarakat hingga aktivitas ekonomi pada malam hari.
“Penerangan jalan umum bukan sekadar pembangunan fisik. Ada manfaat besar yang dirasakan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan operasionalnya harus dipastikan sejak awal,” ujar Kukuh saat menyampaikan pandangan fraksi dalam pembahasan APBD,28/09/2026.
Menurut dia, Pemkab perlu memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kemampuan fiskal daerah dalam menanggung biaya setelah pembangunan PJU selesai.
Sebab, setiap titik PJU tidak hanya membutuhkan biaya investasi awal. Setelah terpasang, pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pembayaran listrik, pemeliharaan rutin, penggantian komponen, perbaikan jaringan, serta kebutuhan operasional lainnya.
“Jangan sampai pemerintah daerah kuat membangun PJU, tetapi lemah dalam membiayai operasional dan pemeliharaannya,” tegasnya.
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Program Bondowoso Menyala disebut membutuhkan investasi dalam jumlah besar. Badan Anggaran DPRD juga memberikan perhatian terhadap kesiapan regulasi dan mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Atas dasar itu, Fraksi Golkar meminta Pemkab Bondowoso membuka perhitungan program secara rinci. Mulai dari jumlah titik PJU yang akan dibangun, nilai investasi, kebutuhan pembayaran listrik setiap tahun, anggaran pemeliharaan, hingga kemampuan fiskal daerah untuk menjamin keberlanjutan operasionalnya.
“Berapa jumlah titik yang akan dibangun, berapa biaya investasinya, berapa biaya pembayaran PJU setiap tahun, berapa anggaran pemeliharaannya, dan apakah kemampuan fiskal daerah mampu menjamin biaya operasionalnya secara berkelanjutan? Semua itu harus dijawab secara jelas,” kata Kukuh.
Jangan Hanya Terang Saat Proyek Berjalan
Fraksi Golkar menilai pembangunan infrastruktur harus disertai perhitungan biaya jangka panjang. Tanpa perencanaan tersebut, aset yang telah dibangun berisiko tidak berfungsi optimal apabila anggaran operasional dan pemeliharaan tidak tersedia.
“Fraksi tidak ingin Bondowoso hanya menyala ketika proyek dibangun, tetapi kemudian padam ketika anggaran pemeliharaan tidak tersedia,” ujarnya.
Karena itu, Fraksi Golkar mendorong Pemkab Bondowoso menerapkan prinsip Life Cycle Costing (LCC) dalam perencanaan Program Bondowoso Menyala.
LCC merupakan metode untuk menghitung keseluruhan biaya suatu aset sejak tahap perencanaan dan pengadaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, hingga akhir masa manfaat atau pembongkarannya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya melihat berapa besar dana yang dibutuhkan untuk memasang lampu, tetapi juga menghitung berapa biaya yang harus disiapkan agar seluruh fasilitas tersebut tetap berfungsi selama masa manfaatnya.
Bagi Fraksi Golkar, keberhasilan Program Bondowoso Menyala tidak semata-mata diukur dari banyaknya lampu yang terpasang atau besarnya nilai investasi. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kemampuan pemerintah memastikan seluruh fasilitas tersebut tetap menyala, terawat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menciptakan tekanan anggaran yang tidak terukur di kemudian hari.
Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i menyampaikan bahwa Program Bondowoso Menyala akan membangun 1.310 titik PJU yang tersebar di 47 lokasi.
Menurut Wabup, pembangunan tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp20 miliar.
Selain investasi pembangunan, Pemkab juga harus menanggung biaya operasional setelah PJU terpasang. Biaya pembayaran rekening listrik PJU diperkirakan mencapai sekitar Rp15,6 miliar, sedangkan kebutuhan pemeliharaan diperkirakan sekitar Rp1 miliar.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut membuat keberlanjutan program menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, pertanyaan yang kini mengemuka bukan hanya berapa banyak lampu yang dapat dibangun, tetapi juga berapa besar biaya yang harus terus disiapkan APBD agar 1.310 titik PJU tersebut tetap menyala dan berfungsi dalam jangka panjang.Papar Wakil Bupati Saat Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi,Selasa 29/09/2026 di Paripurna.
.
