BONDOWOSO – Fraksi Demokrat PKS DPRD Bondowoso menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut dan dinilai sebagai bukti komitmen terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.
Dalam pandangan umum fraksi yang disampaikan juru bicara Ketut Yudi Kartiko, Fraksi Demokrat PKS menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya berisi laporan administrasi, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas penggunaan anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat.
Meski mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,68 persen, fraksi menyoroti masih rendahnya serapan dana di sejumlah sektor pelayanan dasar. Di antaranya rehabilitasi ruang kelas SD yang hanya terealisasi 62,43 persen, layanan kesehatan bagi penderita HIV sebesar 44,78 persen, serta adanya dana DAU bidang pendidikan dan kesehatan senilai lebih dari Rp22,8 miliar yang belum termanfaatkan secara optimal.
Fraksi Demokrat PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk program perumahan bagi korban bencana, pelatihan Satpol PP dan Satlinmas yang tidak terealisasi sama sekali, serta meminta penjelasan mengenai prioritas pemerintah dalam memenuhi pelayanan dasar.
Selain itu, kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi menjadi perhatian serius. Fraksi menilai penurunan kas BLUD hingga tersisa sekitar Rp519 juta, menurunnya pendapatan rumah sakit, serta meningkatnya piutang berpotensi memengaruhi keberlangsungan pelayanan kesehatan apabila tidak segera diantisipasi.
Fraksi Demokrat PKS melalui juru bicaranya Ketut Yudi Kartiko menyampaikan turut meminta penjelasan atas realisasi belanja hibah pendidikan yang mencapai 117,93 persen atau melampaui pagu anggaran, serta memastikan seluruh mekanisme penganggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
