Pasuruan – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.
“Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi ,” ujarnya saat memberikan arahan dalam acara penyerahan Hasil Evaluasi SPBE tahun 2018 di Jakarta, Kamis, tanggal 28 Maret 2019.
Evaluasi SPBE itu dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah. Sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah sebesar 86,69% berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.
Dalam kesempatan itu, Menteri PAN-RB Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik/jelek, yang menang/kalah, yang berprestasi/tidak.
“Tetapi hal itu sesungguhnya merupakan landasan pacu atau kebijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua,” turutnya.
Untuk itu, ia mengajak semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah terus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.
Dengan demikian untuk beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah.
Hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/Polri. Kegiatan ini akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik.
Sejumlah pimpinan instansi peraih penghargaan SPBE menyambut baik kebijakan nasional ini. Terlebih mereka sudah merasakan dampak positif penerapan SPBE di instansi yang dipimpinnya.
Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, S.T., turut menghadiri evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk diketahui, nilai SPBE Kota Pasuruan masuk kategori cukup, yaitu dengan nilai 2,38. Ini dikarenakan Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah, khususnya pembangunan aplikasi dan hardware, belum terhubung satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan inefisiensi anggaran.
Oleh karena itu, Plt Wali Kota merekomendasikan untuk segera menyusun Peraturan Wali Kota dan Surat Edaran agar setiap OPD yang akan melakukan belanja TIK berupa aplikasi, server, hingga CCTV, untuk meminta rekomendasi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, sehingga memiliki nilai manfaat yang tinggi dan berkelanjutan menuju satu data Indonesia.
