Probolinggo, tapalkudamedia.com – Kontrak politik yang dilakukan pasangan calon (paslon) Walikota Probolinggo selama masa kampanye mencederai demokrasi bangsa. Pememerintah Kota (Pemkot) Probolinggo berharap, warga hingga RT/RW sekalipun, tidak tergiur dengan janji-janji politik.

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bakesbangpol Kota Probolinggo, Slamet Hariyanto menilai deal-deal politik yang diteken dengan tim sukses (timses) paslon untuk menghimpun dukungan, sangat merugikan warga. Sebab, dengan kontrak politik itu, warga tidak akan mendapatkan pemimpin yang ideal.

Sehingga, Bakesbangpol berinisiatif mengumpulkan ketua RT dan RW, di seluruh Kota Probolinggo. Dijepaskan, Bakesbangpol bertindak sebagai fasilitator pemerintahan untuk menjembatani, antara warga dengan KPU, Panwaslu dan Polri. Tujuannya, memberikan edukasi dan pemahaman, bahaya kontrak politik atau deal-deal politik.

“Sebelum masuk masa kampanye seperti saat ini, kami sudah menyosialisasikan soal bahaya kontrak politik, money politik, dan kecurangan dalam pemilu. Sasarannya, tak hanya warga, tetapi juga pada pemilih pemula, yakni pelajar yang sudah punya hak pilih. Sebab, kontrak politik itu, rawan dengan kepentingan dan keberpihakan,” ujar Slamet Hariyanto, Kamis (22/3/2018).

Sosiasilisasi bagi RT/RT itu diharapkan akan memberikan efek positif bagi warga Kota Probolinggo. Agar bijak dalam menentukan pilihan dalam Pilwali 2018 ini. Karena pemilihan menyangkut keberlangsungan pembangunan Kota, selama lima tahun ke depan. Jika yang dipilih asal-asalan atau berdasarkan uang dan kontrak politik, maka warga tidak akan mendapat pemimpin yang sesuai dengan aspirasi warga sepenuhnya. Hal itu disebutnya, sama saja memilih kucing dalam karung.

Disinggung soal tindakan apa yang dilakukan jika ditemukan pelanggaran berupa kontrak politik, Slamet menyebut itu bukan ranahnya. “Melainkan, kewenangan Panwas. Kalaupun kami menemukan hal semacam itu, maka akan kami serahkan ke Panwas atau pihak Kepolisian. Karena ada unsur pidana, dalam ketentuan tersebut, soal money politik,” elak Slamet.

Sekedar diketahui, Kota Probolinggo masuk dalam zona merah pemilihan umum. Pada 2013 lalu, terjadi kerusuhan saat penghitungan suara. Selain itu, Panwaslu dan Polresta juga sudah memetakan daerah yang rawan terjadi money politik. (*)

JAKARTA – tapalkudamedia.com

DPP Partai Demokrat memecat Ketua DPD PD Sumatera Utara, JR Saragih. Pemecatan ini merupakan buntut dari ditetapkannya JR Saragih sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggunaan dokumen palsu dalam berkas pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018.

Dokumen palsu yang diduga digunakan itu adalah fotokopi ijazah SMA terlegalisir milik JR Saragih. Akibatnya, pencalonan JR Saragih sebagai calon gubernur Sumatera Utara menjadi terhambat.

“Jadi begini, itu memang di dalam kode etik kita ya, itu kalau ada kader yang berstatus sebagai tersangka itu memang standarnya begitu, diberhentikan,” jelas Sekretaris Majelis Tinggi PD Amir Syamsuddin saat dihubungi wartawan, Kamis (22/3/2018).

Amir mengatakan, pemecatan terhadap JR Saragih dilakukan DPP Partai Demokrat sejak Rabu, 21 Maret 2018. Demokrat beralasan ancaman hukuman yang cukup tinggi menyebabkan partainya mengambil keputusan untuk memberhentikan JR Saragih.

“Ini kan Gakkumdu Sumatera Utara itu kan sudah menetapkan dia sebagai tersangka dan ancamannya itu cukup tinggi, di atas 5 tahun,” ucapnya.

Diketahui perbuatan yang disangkakan kepada JR Saragih tersebut melanggar ketentuan pada Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penggunaan dokumen palsu pada pencalonan Pilkada. Atas sangkaan itu, JR terancam penjara 6 tahun dan denda Rp72 juta. Kasus ini kini tengah disidik Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) Polda Sumatera Utara.

Sebelumnya, pasangan JR Saragih-Ance Selian digugurkan KPU Sumatera Utara sebagai pasangan calon karena fotokopi legalisir ijazah SMA JR Saragih dari SMA Iklas Prasetia, Jakarta, dinilai tidak memenuhi syarat. ‎Keputusan itu kemudian digugat ke Bawaslu hingga akhirnya Bawaslu merekomendasikan untuk memberikan kesempatan JR melegalisir ulang ijazahnya.

(Baca Juga: Polri: Gakkumdu Temukan Bukti JR Saragih Gunakan Ijazah Palsu di Pilgub Sumut)

Namun dalam perjalannnya, ijazah SMA yang sempat dipamerkan JR kepada awak media itu hilang. Sehingga, ia menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) untuk memenuhi rekomendasi Bawaslu tersebut.

Dalam perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kembali menggugurkan pasangan Jopinus Ramli (JR) Saragih-Ance Selian dari pencalonan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak 2018.

Pasangan yang didukung Partai Demokrat, PKB, dan PKPI itu kembali gugur setelah berkas pendaftaran susulan yang mereka ajukan sesuai dengan Pelaksanaan Putusan Bawaslu Sumut No 01/PS/BWSL.SUMUT.02.00/II/2018, tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU Sumut.(red)