Mojokerto – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menerima pemghargaan “SAKIP RB Award 2021” dengan predikat B secara daring dari ruang Sabha Pambojana, Rumah Rakyat Kota Mojokerto.
Pada acara yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tersebut
diumumkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah daerah se-Indonesia, Selasa (5/4/2022).
SAKIP RB Award 2021 merupakan bagian final dari serangkaian proses evaluasi yang telah dimulai sejak 18 Agustus tahun lalu.
Dijelaskan bahwa melalui kegiatan tersebut, salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, demi mewujudkan good governance.
“Kami mengikuti SAKIP RB Award 2021yang merupakan laporan evaluasi ,Pemkot Mojokerto menerima predikat “B”, baik untuk evaluasi reformasi birokrasi (RB) maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,”jelas Ning Ita sapaan akrap Wali Kota Mojokerto ini.
Dalam kesempatan tersebut Ning Ita didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Subambihanto serta Inspektorat Muh. Sugeng.
Sementara itu Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Kementerian Rini Widyantini sangat mengapresiasi dengan adanya peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah daerah.
“Kami merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemda yang menyampaikan hasil evaluasi mandiri kepada kemenPAN-RB,” tegasnya.
Menurutnya ,melalui hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) diharapkan dapat menjadi dasar meningkatkan perbaikan-perbaikan di seluruh aspek birokrasi.
“Sehingga terwujud birokrasi yang ideal, yakni bebas dari KKN, kapabel, dan mampu memberikan layanan prima pada masyarakat,”harapnya.
Sementara kata Rini ,hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat digunakan sebagai landasan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran oleh pemda.
“Selain , meski sejumlah predikat “baik” telah berhasil dicapai, pemda diharapkan tidak lantas berpuas diri,” pintanya.
Diharapkan kedepan, komitmen yang nyata dan perbaikan yang berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan akan selalu dibutuhkan.
Hal tersebut menurut Rini sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.