BONDOWOSO, TAPALKUDA POST – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan berkelanjutan.
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, penentuan program prioritas menjadi tantangan agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Arah kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang mengusung tema “Penguatan Kesejahteraan Sosial dan Ketahanan Pangan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan”.
Pembahasan kebijakan pembangunan itu berlangsung di Sabha Bina Praja I, Selasa (27/10/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, serta camat se-Kabupaten Bondowoso.
Dalam pembahasan tersebut, Fathur Rozi menekankan bahwa perencanaan pembangunan tidak cukup hanya menyusun daftar program. Pemerintah daerah harus mampu memilah kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, dan kemampuan anggaran yang tersedia.
Keterbatasan fiskal, menurutnya, menuntut setiap perangkat daerah lebih cermat dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan. Program yang diprioritaskan harus memberikan dampak nyata, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Lapangan Kerja dan Infrastruktur Masih Jadi Perhatian
Sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat antara lain keterbatasan lapangan kerja, pendapatan, serta kondisi infrastruktur, khususnya jalan, yang membutuhkan penanganan secara bertahap.
Persoalan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam menentukan arah belanja daerah. Pemerintah perlu menyesuaikan rencana kegiatan dengan kemampuan keuangan agar pelaksanaan pembangunan tetap realistis dan tidak mengesampingkan kebutuhan yang lebih mendesak.
Penentuan skala prioritas juga diperlukan agar program antarperangkat daerah berjalan selaras dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Setiap alokasi belanja diharapkan memiliki tujuan yang jelas serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Fathur Rozi turut mengingatkan pentingnya memahami komposisi belanja daerah, termasuk pemenuhan kewajiban pemerintah sebelum mengalokasikan anggaran untuk program lainnya.
Dengan perencanaan yang terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kewajiban belanja, kebutuhan pelayanan publik, dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan.
Mitigasi Bencana dan Lingkungan Masuk Perhatian
Selain persoalan sosial dan ekonomi, aspek lingkungan juga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan 2027. Mitigasi risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan, termasuk dalam mengantisipasi potensi kebakaran.
Upaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah serta keterlibatan masyarakat. Penanganan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu terintegrasi dengan kebijakan pembangunan dan perlindungan keselamatan warga.
Pembangunan berkelanjutan, dengan demikian, tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan risiko yang dapat muncul di masa mendatang.
RKPD 2027 Harus Berpijak pada Kebutuhan Masyarakat
Melalui RKPD 2027, Pemkab Bondowoso diharapkan mampu menyelaraskan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Penguatan kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan menjadi agenda yang membutuhkan perencanaan matang, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.
Tantangannya adalah memastikan arah kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan anggaran yang cermat, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pemerataan manfaat pembangunan.
Pada akhirnya, keberhasilan RKPD 2027 tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan program, ketepatan penggunaan anggaran, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Bondowoso.
