BONDOWOSO – Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menegaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar).
Menurut Dhafir, dalam tahapan pembahasan, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi dapat disampaikan oleh Wakil Bupati. Sementara itu, kehadiran Bupati diwajibkan pada agenda penetapan peraturan daerah maupun pembahasan anggaran.
“Jawaban eksekutif yang telah disampaikan akan menjadi bahan pembahasan lebih rinci di masing-masing komisi. Jika masih ada persoalan yang belum tuntas, akan dibahas kembali bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Badan Anggaran,” ujarnya, usai paripurna Jum’at ,3/7/2026.
Ia menjelaskan, pembahasan pertanggungjawaban APBD bertujuan mengevaluasi seluruh penggunaan anggaran tahun 2025, mulai dari realisasi pendapatan, belanja daerah, hingga sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
Dhafir mencontohkan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak selalu tercapai 100 persen sehingga memengaruhi realisasi pendapatan daerah. Selain itu, terdapat sejumlah kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena perubahan regulasi, efisiensi anggaran, maupun kendala teknis lainnya.
“Seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti kelebihan pembayaran maupun kekurangan volume pekerjaan, harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. Dana yang dikembalikan akan menjadi bagian dari SILPA dan dapat dianggarkan kembali pada Perubahan APBD 2026,” jelasnya.
Dhafir berharap pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sejak awal tahun agar pelaksanaan program tidak kembali terkendala. Menurutnya, meski APBD telah ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan tetap harus menyesuaikan dengan realisasi penerimaan daerah, baik dari PAD maupun dana transfer pemerintah pusat.
“Harapan kami, seluruh program dipersiapkan lebih matang sejak awal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
