BONDOWOSO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menyoroti gagalnya ratusan siswa jenjang SD dan SMP mengikuti tahapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diduga dipicu oleh kelalaian administrasi. Persoalan tersebut dinilai telah merugikan para peserta didik karena kehilangan kesempatan mengikuti ajang akademik bergengsi yang menjadi salah satu tolok ukur prestasi.
Sorotan itu disampaikan Fraksi PKB dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Fraksi PKB menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut dan menegaskan bahwa persoalan administrasi seharusnya tidak menghambat hak siswa untuk berkompetisi serta mengembangkan potensi akademiknya.
Karena itu, fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan, pendaftaran, hingga pengawasan pelaksanaan OSN.
Menurut Fraksi PKB, evaluasi tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola administrasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti kompetisi akademik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyatakan bahwa penyebab gagalnya siswa mengikuti OSN harus diusut secara tuntas, baik karena faktor kelalaian, kesalahan teknis, maupun unsur kesengajaan.
“Apakah itu karena keteledoran atau ada unsur kesengajaan, semuanya harus dievaluasi. Saya mengapresiasi para wali murid yang mempertanyakan nasib anak-anaknya karena OSN bukan sekadar perlombaan, tetapi juga menjadi bagian penting untuk memperoleh sertifikat prestasi sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya,” ujarnya.
Dhafir menilai OSN merupakan sarana untuk memotivasi siswa agar terus belajar dan berkompetisi secara sehat. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah melakukan koreksi menyeluruh apabila ditemukan adanya kelalaian dalam proses penyelenggaraan.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala OPD tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi, tetapi juga harus memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan hanya berpikir pada output, tetapi juga outcome dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Yang diharapkan para orang tua adalah anak-anak mereka mendapat kesempatan berkompetisi dan meraih prestasi sebagai bekal menyongsong Indonesia Emas,” tegasnya.
Persoalan gagalnya ratusan siswa mengikuti tahapan OSN kini menjadi perhatian DPRD Bondowoso. Evaluasi yang menyeluruh diharapkan dapat memperkuat tata kelola pendidikan sekaligus memastikan hak peserta didik untuk mengembangkan prestasi akademik tidak kembali terhambat oleh persoalan administratif.
