Bondowoso – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis (2/7/2026).
Melalui juru bicara Sandi Ikromah Aulia Mochtar, Fraksi Golkar mengawali penyampaiannya dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ,di Graha Paripurna DPRD Bondowoso
Menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut patut diapresiasi sebagai bukti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
Namun, opini WTP dinilai bukan menjadi tujuan akhir, melainkan harus diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai besaran SILPA, faktor utama penyebabnya, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut.
Golkar juga mempertanyakan apakah tingginya SILPA dipengaruhi rendahnya realisasi belanja modal, efisiensi pengadaan barang dan jasa, tidak terserapnya belanja operasional, atau adanya program pembangunan yang tidak terlaksana. Menurut fraksi tersebut, penjelasan diperlukan agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembangunan tidak tertunda.
Selain itu, Fraksi Golkar memberikan perhatian terhadap realisasi belanja modal yang dinilai sebagai instrumen utama pembangunan daerah. Pemerintah diminta menjelaskan berbagai kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal, mulai dari keterlambatan proses pengadaan, hambatan administrasi, perubahan kebijakan, hingga kesiapan perencanaan pada masing-masing perangkat daerah.
Fraksi Golkar juga menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah maupun raihan opini WTP. Lebih dari itu, anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi evaluasi yang objektif agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas, akuntabel, dan tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah dapat memberikan jawaban yang jelas, rinci, dan berbasis data terhadap seluruh pertanyaan yang disampaikan, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.
