Bondowoso – Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya penerapan digitalisasi untuk mencegah potensi kebocoran dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Menurutnya, masih ditemukan kasus penarikan pajak yang tidak disetorkan sehingga menimbulkan piutang.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mendorong sistem digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Digitalisasi menjadi langkah penting agar tidak terjadi kebocoran, terutama dari pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah kecamatan dan OPD ,Kamis 26/03/2026.
Selain digitalisasi, Fathur Rozi menyebut terdapat tiga fokus utama dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Pertama, penguatan peran camat dalam menjalankan kewenangan pembangunan di wilayahnya, termasuk dalam penanganan sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan.
Ia mengungkapkan, angka kemiskinan di Bondowoso saat ini mencapai 12,2 persen.
Karena itu, kata Sekda ,diperlukan pemutakhiran data yang akurat sesuai kondisi di lapangan. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan pendamping desa.
“Kami mendorong camat bersama tim untuk turun langsung memastikan validitas data. Jika tidak valid, maka harus dilakukan musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat,” katanya.
Fokus kedua adalah peningkatan validasi data secara berkala, termasuk data objek pajak. Ia mencontohkan perubahan kondisi bangunan yang dapat memengaruhi nilai pajak, sehingga perlu dilakukan pembaruan data secara rutin.
Sementara fokus ketiga adalah peningkatan realisasi capaian pendapatan daerah yang diiringi dengan sistem pengawasan yang lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik.
Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta kualitas layanan, sekaligus mempermudah akses data secara transparan.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib dan potensi kebocoran dapat diminimalkan, tentunya akan dilakukan secara bertahap.
