Bondowoso – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
(DPMD) Kabupaten Bondowoso, Haeriyah Yulianti menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso serius menggodok pembahasan tiga rancangan peraturan bupati (Raperbup) tentang desa yang harus disahkan pada Desember 2022 ini.
Dijelaskan bahwa 3 raperbup itu yakni tentang Alokasi Dana Desa (ADD); Dana Desa (DD); dan Aset atau Tanah Kas Desa yang juga dihadiri Sekda, Asisten I, Bappeda, Inspektorat, BPBD, BPKAD, perwakilan Camat, dan perwakilan Kades yang tergabung dalam Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK).
Meskipun penyeleggara dan peserta adalah stakeholder dari Bondowoso, namun kegiatan ini digelar di Hotel Aston Jember dalam bentuk Forum Group Discussion (FGD), Senin (26/12/2022) malam.
Menurut Haeriyah bahwa kegiatan tersebut dibuka pada Senin (26/12/2022) pukul 19.00 WIB dan berakhir Selasa (27/12/2022) dini hari pukul 01.30 WIB.
“Pelaksanaan FGD di Jember agar lebih fokus dan raperbup ini segera disahkan oleh Bupati,” ungkap Haeriyah dikonfirmasi ,Selasa (27/12/2022).
Raperbup itu merupakan turunan dari Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor PMK No. 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang baru turun.
“Jika digelar di Bondowoso, khawatirnya pembahasan tidak fokus karena peserta gampang pulang ke rumahnya masing-masing,” katanya.
Ia mengatakan i bahwa raperbup tentang desa itu harus rampung di Desember 2022 ini.
“Sebab pada tahun 2023 ini sudah bisa jadi dasar pelaksanaan oleh pemdes dan camat,” tegasnya.
Akan tetapi, PMK nomor 118 tahun 2022 itu baru turun Jumat (23/12/2022) kemarin.
Kendati demikian, pihaknya mengebut pembahasan raperbup tersebut agar segera tuntas.
“Alhamdulillah pembahasan sudah rampung. Tinggal disahkan oleh Bupati Bondowoso,” terang Haeriyah. (*)
