Beranda Lensa Nusantara Jawab Tantangan BPKP , Inspektorat Siapkan Bimtek Manajemen Risiko

Jawab Tantangan BPKP , Inspektorat Siapkan Bimtek Manajemen Risiko

1784696982808

BONDOWOSO — Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso memasuki tahap pembenahan.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso memastikan arahan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur akan ditindaklanjuti melalui penguatan kapasitas tim manajemen risiko di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Inspektur Bondowoso, Agung Trihandono, mengatakan tindak lanjut tersebut direncanakan melalui bimbingan teknis (bimtek) pada Oktober-November 2026.

“Di bulan Oktober-November akan kita tindak lanjuti dengan melakukan bimtek untuk tim MR di setiap OPD,” ujar Agung,Kamis ,24/9/2026 di Kantor Pemkab Setempat.

Menurutnya, tim manajemen risiko di OPD memiliki peran penting karena penerapan SPIP tidak dapat dipisahkan dari proses pengelolaan risiko. Pemahaman mengenai manajemen risiko juga menjadi salah satu bekal penting bagi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Risiko Harus Dihitung Sejak Program Dirancang

Agung menegaskan, manajemen risiko idealnya tidak baru dilakukan ketika sebuah program sudah berjalan atau ketika persoalan muncul. Risiko seharusnya sudah dihitung sejak tahap perencanaan.

Setiap OPD yang merancang program, kata dia, semestinya sudah mampu memetakan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian target.
“OPD itu punya program.

Seharusnya ketika dia merentang program itu, dia sudah menghitung manajemen risikonya. Kalau program itu berjalan, apa yang mengganggu atau menghambat perjalanan program itu,” jelasnya.

Termasuk ketika sebuah program berpotensi gagal, faktor penyebabnya harus dapat dipetakan sejak awal sehingga langkah mitigasi dapat disiapkan.

Konsep tersebut sejalan dengan arah kebijakan BPKP yang mendorong manajemen risiko terintegrasi ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah. BPKP juga menekankan bahwa SPIP tidak semestinya berhenti pada pemenuhan administratif, tetapi harus menjadi bagian dari proses bisnis pemerintahan.

Belum Semua OPD Terapkan Manajemen Risiko

Agung mengakui penerapan manajemen risiko di Bondowoso sudah berjalan. Namun, implementasinya belum dilakukan secara merata di seluruh OPD.

“Sudah dilakukan di Bondowoso, tetapi tidak semua OPD. Masih beberapa OPD yang besar-besar yang kita nilai memiliki risiko dan dampak kemasyarakatan lebih luas,” katanya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan untuk menyebut ada OPD yang lemah. Sebaliknya, penerapan manajemen risiko merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap OPD yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Tidak ada istilah OPD yang lemah. Kita tidak mengatakan lebih lemah. Ini kewajiban kita,” tegasnya.

Menurut Agung, idealnya setiap program yang menggunakan anggaran Pemkab Bondowoso harus disertai perhitungan risiko, termasuk langkah mitigasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi.

1791899701721

Selama Ini Masih Mengandalkan Excel
Salah satu pekerjaan rumah yang juga disoroti adalah mekanisme pengelolaan manajemen risiko.

Agung menyebut Bondowoso selama ini masih menggunakan sistem manual berbasis Microsoft Excel, belum menggunakan aplikasi khusus seperti yang diterapkan di sejumlah daerah.
Ia mengatakan pihaknya kini berupaya mengintegrasikan proses tersebut agar pengelolaan risiko tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam penerapannya, Inspektorat selama ini juga melakukan pendampingan terhadap OPD melalui auditor yang memiliki wilayah kerja masing-masing.
Namun, pola tersebut dinilai perlu diperkuat. Pengelolaan risiko idealnya menjadi tanggung jawab masing-masing OPD, bukan hanya bergantung pada Inspektorat.

Inspektorat Tak Ingin Risiko Hanya Jadi Narasi

Agung menyoroti pentingnya memastikan dokumen manajemen risiko benar-benar memiliki makna dalam proses pengambilan keputusan.

Sebab, menurut dia, risiko tidak cukup hanya dituangkan dalam narasi atau dokumen administratif. Risiko harus benar-benar dihitung, dikendalikan, kemudian dilakukan pemantauan.

“Jangan sampai sekadar membuat narasi, dokumen-dokumen, tetapi sebenarnya tidak bermakna,” ujarnya.

Karena itu, pembenahan akan diarahkan agar manajemen risiko benar-benar masuk ke dalam tahapan perencanaan setiap OPD.

BPKP sendiri dalam sejumlah pembinaan terbaru menekankan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan bukan sekadar pemenuhan dokumen.

Level 3 Jadi Target Pembenahan

Agung juga menyinggung tingkat kematangan manajemen risiko. Ia menyebut penerapan manajemen risiko di Jawa Timur secara umum masih menghadapi tantangan untuk mencapai level 3, dengan Kota Surabaya disebut sebagai salah satu daerah yang telah mencapai level tersebut.

BPKP menyebut hasil evaluasi 2025 menunjukkan Kota Surabaya dan Kota Denpasar menjadi dua pemerintah daerah yang mencapai SPIP-T Level 3 di Jawa Timur, sekaligus menjadi lokasi pembelajaran penerapan SPIP

Dalam kerangka BPKP, Level 3 menggambarkan kondisi ketika pengendalian telah dibangun dan diterapkan pada seluruh program dan kegiatan, serta kebijakan pengelolaan risiko telah diterapkan di seluruh unit kerja.

Bagi Bondowoso, pembenahan tersebut menjadi pekerjaan berkelanjutan. Penilaian manajemen risiko bukan sekadar mengejar angka, tetapi bagaimana risiko yang berpotensi menghambat program dapat diketahui dan diantisipasi sejak awal.

“Indikator itu dari tahun ke tahun selalu diperkuat. Semakin lama semakin banyak catatan-catatan risiko yang harus bisa diantisipasi dari awal,” kata Agung.

Dengan rencana bimtek pada Oktober-November mendatang, Inspektorat Bondowoso berupaya mendorong perubahan pola kerja: dari sekadar menyusun dokumen risiko menjadi benar-benar mengelola risiko dalam setiap program.

Sebab, keberhasilan SPIP pada akhirnya bukan hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen, melainkan oleh seberapa jauh pengendalian dan manajemen risiko benar-benar bekerja dalam proses pemerintahan.

ilustrasi-stop-pungli