Bondowoso – Pj. Sekertaris Daerah Aging Tri Handono mendapat pertanyaan beruntun dari awak media terkait Peringatan Hari Pendidikan Nasional yang selang sehari dari peringatan Hari buruh Internasional, terkait guru K2 yang kemarin tak lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) usai mengikuti Upacara Peringata Hardiknas, Kamis (2/5/210) di alun-alun RBA Kironggo.
“Keberadaan mereka tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, pasalnya hingga saat ini kekurangan guru di Bondowoso masih tinggi. Guru SD di Bondowoso mencapai 1.200, dan guru mata pelajaran SMP masih kekurangan 90an orang,” ungkapnya.
Agung mengaku bahwa Bondowoso memang butuh guru K2. Sementara moratorium untuk pengadaanCPNS kata Agung sampai sekarang masih belum dicabut. Artinya itu sebuah konsekuensi logis yang diambil oleh pemerintah daerah .
“Pemkab telah memberikan support anggaran untuk honor mereka mencapai sekitar Rp 400 ribu dan Rp 200 ribu. Angka tersebut masih dinilai kurang.Untuk itu Pemkab tengah mendiskusikan kemungkinan honor bagi guru tidak tetap itu, bisa setara Upah Minimum Kabupaten yakni, sekitar 1,8 juta,” tegasnya.
Dikatakan , bahwa sebelum kebijakan ini benar-benar dilakukan, Ia mengaku bahwa sebelumnya telah melapor pada Bupati Salwa Arifin. Kemudian juga berdiskusi dengan ASN yang memang membidangi soal anggaran di Pemkab Bondowoso.
“Rasanya tidak lucu, pemerintah kemudian melakukan penertiban terhadap perusahaan supaya sesuai UMK sementara pemerintah sendiri tidak membayar gaji pegawainya sesuai dengan UMK,”imbuhnya.
Tentunya kata Agung, kita semua berpikir paling tidak sama dengan UMK , sekitar Rp 1,8 juta. Tentu akan dihitung terlebih dahulu, Kendati demikian Agung optimis bahwa Pemkab sebenarnya mampu untuk mengambi kebijakan tersebut.
