Bondowoso – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dukungan tersebut disampaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan pengurus KDKMP dengan pimpinan DPRD, komisi terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diruang Paripurna ,Rabu 17/06/2026.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, mengapresiasi langkah enam pengurus KDKMP yang hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, forum RDP yang juga dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Kasdim, dan kepala organisasi perangkat daerah terkait tersebut menghasilkan kesepahaman penting mengenai perlunya komunikasi yang lebih intensif antara Satuan Tugas (Satgas) KDKMP, Forum KDKMP, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder lainnya, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Rapat ini menghasilkan komitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara seluruh pihak terkait guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi KDKMP, khususnya terkait penyediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas koperasi,” ujar Kukuh.
Ia menjelaskan, persoalan lahan menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pasalnya, tidak seluruh aset atau lahan yang berpotensi dimanfaatkan berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Sebagian di antaranya merupakan aset milik BUMN maupun instansi lain yang pengambilan keputusannya berada di tingkat pusat.
Karena itu, kata Kukuh, koordinasi yang berkesinambungan menjadi kunci agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah dapat tersampaikan dengan baik kepada pihak yang memiliki kewenangan.
“Intensitas komunikasi dan koordinasi sangat penting. Kami di daerah pada dasarnya merupakan pengguna atau sasaran program. Sementara keputusan strategis tertentu, terutama yang menyangkut aset milik BUMN atau instansi pusat, berada pada kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat agar solusi dapat segera ditemukan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menegaskan dukungannya terhadap keberadaan KDKMP sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan baru di tingkat desa.
Selain mendukung percepatan penyediaan sarana dan prasarana koperasi, Fraksi Golkar juga mendorong agar pengelolaan KDKMP memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, termasuk dalam aspek penyerapan tenaga kerja.
“Kami berharap keberadaan KDKMP benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Karena itu, kami mendukung agar tenaga kerja maupun karyawan yang nantinya direkrut berasal dari desa setempat sehingga manfaat program ini dapat dirasakan langsung oleh warga,” tegas Kukuh.
Fraksi Golkar optimistis, dengan terbangunnya komunikasi yang efektif antara Satgas KDKMP, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh stakeholder terkait, berbagai hambatan yang muncul dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, program KDKMP di Bondowoso dapat berjalan sesuai tujuan dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kerakyatan di wilayah pedesaan.
Langkah kolaboratif tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam membangun kemandirian ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
