Surabaya – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, terus memastikan percepatan penyaluran Dana Desa di seluruh daerah di Jatim.
Dikatakan bahwa berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 25 September 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 6,4 triliun untuk 7.719 desa atau secara persentase mencapai 80,54 persen pada 2023.
“Ini adalah wujud komitmen kami untuk mempercepat penyaluran Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,”jelasnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (25/9/2023).
Menurutnya manfaat Dana Desa sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.
Total alokasi Dana Desa 2023 di Jatim mencapai Rp 7,9 Trilliun dan diperuntukkan bagi 7.722 desa.
Dijelaskan bahwa dari alokasi 7,9 triliun Dana Desa tersebut, sebagian di antaranya disalurkan untuk bantuan langsung tunia (BLT) bagi masyarakat kurang mampu, yakni sebesar Rp 1,109 triliun.
Khofifah menyampaikan bahwa berdasarkan data OM-SPAN per hari ini, penyaluran BLT Dana Desa di Jatim mencapai sebesar Rp 786,3 miliar.
“Artinya, secara persentase capaian penyaluran BLT Dana Desa sudah mencapai 70,87 persen dari total BLT dana desa sebesar Rp 1,109 triliun yang dialokasikan,” imbuhnya.
Dikatakan bahwa ,penyaluran BLT Dana Desa tersebut telah dilakukan di 7.719 desa dari 30 kabupaten/kota di Jatim serta diserahkan kepada 308.155 keluarga penerima manfaat (KPM).
Pihaknya mengapresiasi seluruh kepala daerah yang telah melakukan percepatan penyaluran Dana Desa dengan maksimal.
Mantan menteri sosial ini juga mengapresiasi seluruh perangkat desa di Jatim yang menggunakan Dana Desa dengan optimal untuk penyejahteraan warga Jatim.
“Kami berterima kasih pada bupati/wali kota yang telah memaksimalkan penyaluran dana desa maupun BLT Dana Desa. Semua sinergitas yang kita lakukan ini insyaallah akan semakin mendorong percepatan penyejahteraan masyarakat Jatim,” ungkapnya.
Hingga kini, penyaluran Dana Desa maupun BLT Dana Desa terus dimaksimalkan di setiap kabupaten/kota di Jatim.
Kendati demikian berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, tercatat ada tiga desa di Jatim yang tidak dapat menyalurkan Dana Desa pada 2023, yaitu Desa Besuki dan Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon di Kabupaten Sidoarjo yang tidak disalurkan karena penggabungan desa.
Sementara itu, satu desa lainnya adalah Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono di Kabupaten Jember karena keterlambatan pengajuan penyaluran Dana Desa.
Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban juga tidak menerima BLT Dana Desa karena tidak ada KPM yang sesuai kriteria untuk menerima BLT berdasarkan hasil musyawarah desa.
Sebagaimana diketahui, Dana Desa digulirkan untuk melakukan percepatan pencapaian aksi Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa), meliputi pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.
Dana Desa bisa digunakan untuk pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama pengembangan desa wisata, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, serta pencegahan dan penurunan stunting. (*)
