Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan Bantuan Operasional Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) tahun 2026 telah resmi dicairkan. Dana sebesar Rp4,2 miliar mulai masuk ke rekening lembaga penerima pada Jumat (3/7/2026) sore.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid melalui Wakil Bupati KH. As’ad Yahya Safi’i.
Ia menegaskan, pencairan Bosda Madin menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan keagamaan, meskipun APBD Bondowoso mengalami tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Bosda Madin sudah dicairkan dan masuk ke rekening para penerima sore ini. Sekalipun APBD 2026 mengalami penurunan, Bosda Madin tetap dipertahankan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini komitmen kami,” ujar Wabup As’ad, Jumat (3/7/2026) malam.
Menurutnya, penurunan kapasitas fiskal daerah tidak mengubah prioritas pemerintah dalam mendukung pendidikan berbasis keagamaan. Ia menegaskan, sektor tersebut tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Bondowoso.
Wabup menjelaskan, APBD Bondowoso mengalami penyesuaian cukup signifikan. Dari kisaran Rp2,16 triliun pada awal 2025, anggaran daerah turun menjadi sekitar Rp1,8 triliun akibat efisiensi.
Sementara APBD tahun 2026 disepakati berada di kisaran Rp1,9 triliun, yang masih lebih rendah dibandingkan sebelum kebijakan efisiensi diterapkan.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, menurutnya, program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan pendidikan keagamaan. Ini bukan sekadar program, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan agama. Bapak Bupati juga memberikan perhatian penuh terhadap program ini,” tegasnya.
As’ad menambahkan, penyaluran Bosda Madin tetap dilakukan secara selektif. Bantuan hanya diberikan kepada madrasah diniyah yang memenuhi persyaratan administratif, memiliki izin operasional, dan masih aktif menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
“Verifikasi tetap dilakukan secara ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menjelaskan, besaran bantuan yang diterima masing-masing lembaga disesuaikan dengan jumlah santri. Pola penggunaannya mengacu pada skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan agama sejak usia dini.
“Harapannya, anak-anak Bondowoso tidak hanya memperoleh pendidikan umum, tetapi juga memiliki bekal pendidikan agama yang kuat sejak dini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan potensi daerah dan menutup berbagai celah kebocoran anggaran.
“Pendapatan daerah harus dimaksimalkan tanpa menaikkan pajak. Yang terpenting adalah menutup kebocoran sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Taufan Restuanto, membenarkan bahwa dana Bosda Madin telah ditransfer ke rekening seluruh lembaga penerima.
“Anggaran keseluruhan sebesar Rp4,2 miliar sudah masuk ke rekening para penerima. Total ada sekitar 900 lembaga madrasah diniyah yang menerima bantuan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap jumlah penerima maupun besaran Bosda Madin pada tahun 2026 dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya, sebagai bentuk konsistensi dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan keagamaan di tengah tantangan fiskal daerah.
