Beranda blog Halaman 82

Pukul Bedug dan Pembacaan Sholawat Warnai Fesmuh 2024

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO – Pukul Bedug dan pembacaan Sholawat tanda dimulainya Festival Muharrom (Fesmuh) 2024, di Kabupaten Bondowoso.

Fesmuh yang digelar Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) setenpat dibuka di Lapangan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel.

Hal itu dalam rangka peringatan menyambut tahun baru islam 1446 H, yang dilaksanakan selama 10 hari mulai Sabtu ,6 /07/2024 hingga 15 /07/2024 mendatang.

Selama hampir dua pekan ,masyarakat bisa dengan gratis melihat pameran berbagai produk-produk UMKM dan IKM makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Hingga, berbagai program-program layanan pemerintah, perbankan, BUMN dan BUMD sebanyak 34 stand.

Kepala Diskoperindag Bondowoso, Munandar, yang juga Ketua Panitia menjelaskan, tujuan pelaksanaan Fesmuh tersebut tidak hanya menyemarakkan malam tahun hijriah saja.

“Sekaligus bentuk tekat dan semangat yang kuat untuk memajukan para pelaku usaha di Bondowoso.
Ini juga sekaligus mengapresiasi seluruh karya dan potensi kekayaan yang dimiliki Bondowoso,” ungkapnya.

Menurutnya, lengakuan UNESCO Global Giopark yang disematkan di kabupaten Bondowoso adalah bukti potensi kekayaan Bondowoso yang luar biasa baik dari kekayaan obyek wisata, kekayaan blerang ,uap panas dan keanekaragaman hayati lainnya.

FB_IMG_1773966750014

“Kekayaan ini adalah merupakan potensi potensi budaya yang menjadi kekayaan Bondowoso,
Bondowoso republik kopi yang sudah di deklarasikan sejak berapa tahun silam menjadi bukti, bahwa Bondowoso adalah bagian dari Indonesia yang patut di banggakan,” paparnya.

Seluruh kekayaan dan keunggulan yang di miliki oleh Bondowoso yang ditampilkan dalam ajang festival Muharam tahun 2024 dengan tema “Menggelar Karya Meraih Prestasi” ini kata Munandar , menampilkan seluruh potensi kekayaan wilayah kabupaten Bondowoso.

“Kita suguhan secara tematik yang meliputi UNESCO global giopark, pertanian organik atau botanik dan Bondowoso Republik Kopi, capaian prestasi yang diraih oleh kabupaten Bondowoso ditunjukkan dan ditampilkan dalam pelayanan dasar sebagai bukti keberhasilan kabupaten Bondowoso memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat,” ungkapnya

Selain itu produk produk unggulan yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM dan IKM kebanggaan kabupaten Bondowoso ditampilkan dalam plasa makanan dan minuman serta kerajinan.

“Adapun dalam stand tematik ditampilkan produk produk pertanian dan perkebunan kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan festival Muharam tahun 2024 ini dibagi 2 zona stand yang pertama adalah satand tematik yang ditampilkan kekayaan alam dan budaya Bondowoso yang diakui dalam UNESCO global giopark.Kemudian diikuti dengan pertanian botanik yang menampilkan hasil produk produk pertanian dan perkebunan tentang republik kopi yang menyajikan keunggulan kopi yang sudah diakui oleh dunia Internasional,” paparnya.

Selama pelaksanaan festival Muharam pengunjung akan di hibur oleh pementasan seni dari siswa siswi pelajar kabupaten Bondowoso baik dari SMP maupun SMK, dimohon kepada seluruh masyarakat Bondowoso untuk menyaksikan dan memeriahkan pementasan seni .

 

images (15)

Berikut Besaran Gaji Komisioner KPU

Oplus_131072
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

tapalkudapost – Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

“Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000,” bunyi Pasal tersebut.

Berikut daftar gaji ketua dan anggota KPU:

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat
1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.000
2. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi
1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.000
2. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota
1. Gaji Ketua Rp12.823.000
2. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1).

FB_IMG_1773966750014

“Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas,” tulis ketentuan PP.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 5 ayat (3).

 

 

 

 

images (15)

Ini  Kata Ahmad Dhafir ,Figur Calon Wakil Bupati yang Akan Diusung Koalisi PKB Dampingi Abd. Hamid Wahid

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Sebagai pemenang dalam pileg 2024 lalu DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selanjutnya akan menentukan siapahkan figur yang layak mendampingi Abd. Hamid Wahid

sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Ketua DPC PKB Bondowoso Ahmad Dhafir, yang notabene selalu menang dalam mengusung calon dalam Pilkada beberapa priode menyampaikan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan berkoalisi dengan partai lain ,kendati kursi PKB sudah cukup mengusung sendiri.

Namun Dhafir tidak menampik bahwa ada kriteria tertentu yang nantinya akan menjadi wakil Abd. Hamid Wahid dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.

FB_IMG_1773966750014

“Prinsip kami, patuh pada kesepakatan para ulama’ siapapun yang diputuskan oleh beliau-beliau untuk menjadi wakil Ra Hamid,(Abd. Hamid Wahid-red)kita sepakat,”tegasnya.

Karena menurut Dhafir ,jargon PKB adalah dari ulama’ untuk Bangsa.

“Siapapun yang diputuskan ulama’kita sepakat karena jargon PKB adalah dari ulama’ untuk Bangsa,”pungkasnya.

images (15)

Abd. Hamid Wahid Sah Kantongi Rekom PKB Maju Bacabup Bondowoso 2024-2029 ini Kata Ahmad Dhafir

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Ketua DPC PKB Bondowoso H. Ahmad Dhafir menegaskan bahwa Abd. Hamid Wahid

Sah sebagai sebagai bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso Periode 2024-2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Hal itu disampaikan Dhafir karena pihaknya sudah mendapat tembusan bahwa PKB memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Abd. Hamid Wahid untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi di internal Partai Kebangkitan Bangsa.

“Selain itu melakukan komunikasi dengan pihak eksternal PKB dalam rangka menggenapkan kebutuhan minimum koalisi Pilkada Kabupaten Bondowoso guna menambah dukungan koalisi,”tegasnya,Rabu 3 Juli 2024.

Dhafir yang juga ketua DPRD Bondowoso ini menegaskan bahwa keputusan dewan pengurus pusat PKB
Nomor:30343 /DPP/01N/2024
Tentang penetapan tahap I Bakal Calon Bupati Bondowoso.

FB_IMG_1773966750014

“Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan
sebagaimana diktum kedua, wajib berkoordinasi dengan DPC PKB
Kabupaten Bondowoso dan DPW PKB Provinsi Jawa Timur dan melaporkan
hasilnya kepada DPP PKB melalui Desk Pilkada DPP PKB,”tegasnya.

Dhafir mengaku sangat intens berkomunikasi dengan Abd. Hamid Wahid

‘Sangat intens bahkan rekom itu tadi saya yang minta beliau untuk segera di ambil ,Maunya beliau nunggu saya kembali dari Jakarta, tapi saya bilang tanpa saya gak apa-apa yang penting rekom segera di ambil biar tidak jadi bola liar,”pungkasnya.

 

 

images (15)

Pengusaha Wajib Membuat LKPM

Oplus_2
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Setiap pengusaha wajib melaksanakan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bondowoso Nunung Setia Ningsih melalui Sekretaris DPMPTSP Azas Suwandi saat menggelar Sosialisasi dan Bimbingan teknis Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada 260 pengusaha di Bondowoso, Rabu (03/07/2024) bertempat dihotel Ijen view.

“Jadi setiap tahun, itu memang diminta untuk setiap pengusaha melaporkan secara berkala. Karena dampaknya dengan laporan berkala itu investasi yang untuk Bondowoso itu dapat diketahui oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap tahun pihaknya menyelenggarakan LKPM dan semuanya itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

“Jadi pesertanya pun terbatas sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, intinya itu Jadi tiap tahun kita ada lagi dengan perusahaan-perusahaan yang berbeda tentunya itu tidak mengcover semua,” jelasnya.

Dikatakan bahwa bagi semua pengusaha (PT) yang tidak tahu acara ini bisa langsung ke kantor untuk diadakan pembelajaran cara mengisinya.

“Kita akan penuhi dan kita bantu supaya bisa mereka melakukan pelaporan LKPM ini untuk formnya sama dengan modelnya sama, ya tapi secara isiannya berbeda. Intinya form-nya itu kan tergantung, kalau mengenai investasi berarti mengenai investasi, kalau tidak ada berarti mereka melaporkan nihil tidak ada kegiatan,” paparnya.

FB_IMG_1773966750014

Ditambahkan, jika tidak melaksanakan pelaporan itu dampaknya berarti akan terjadi penundaan, karena ini semuanya data dari pusat terutama dana di atas non fisiknya itu pastinya akan berkurang, yang di rugikan kabupaten sendiri.

“Nah, karena satu sisi pendapatan asli daerah kita kan kecil kita kan pasti mengandalkan dari dana alokasi khusus (DAK) terus dana cukai terus dana dari bagi hasil itu yang kita andalkan hanya itu, kalau dari PAD kita tidak bisa,” tukasnya.

Jika laporan ini terus kita evaluasi, lanjut Azas. Soalnya kita juga ada kegiatan untuk monitoring dan evaluasi kepada tiap-tiap perusahaan.

“Contoh ada perusahaan yang tidak mendapat kegiatan, nah bagaimana dengan pembayaran BPJS nya, mereka mengajukan surat ke kita itu ada suratnya bahwa dia tidak ada kegiatan otomatis BPJS-nya berhenti sementara,” ujarnya.

Hal itu kata Azas tanpa terkecuali ,termasuk perusahaan media pun sama karena juga termasuk investasi juga di Kabupaten Bondowoso.

“Intinya di situ ada batasan waktu misalnya ketika berapa tahun tidak melaporkan tidak boleh beroperasi, tiap tahun kita ada monev. Tadi yang saya sampaikan intinya kita berkunjung ke sana kenapa tidak melaporkan apakah perusahaan itu sudah tutup atau gimana, kalau tutup pun ada dasar-dasar penutupannya. Kalau menggunakan akte notaris kita lihat akta notarisnya,” pungkasnya.

images (15)

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Tegaskan Ada Ketidak Jelasan di PT Bogem

Oplus_34
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Andi Hermanto Ketua Komisi II DPRD Bondowoso menegaskan bahwa ada ketidak jelasan di PT Bondowoso Gemilang (Bogem)

Karena menurutnya dari hasil sidak beberapa waktu lalu dilokasi ditemui adanya Kopi yang campur aduk ,dengan milik pribadi pengurus.

“Waktu itu, kita tidak jelas kopinya campur dengan punya H.Markum,’tegasnya.

Oleh karena itu pihaknya mendukung langkah-langkah aparat penegak hukum agar dilakukan sesuai dengan aturan.

” Yang memang terkait dengan masalah katanya dipanggil tapi itu kan laporan yang terakhir ,sebenarnya karena yang pertama bermasalah Pemda mengajukan direktur yang baru ,”ungkapnya,usai Paripurna di DPRD Bondowoso, Senin 01/07/2024

Ia mempertanyakan yang baru dipanggil, yang lama apa sudah selesai karena ini menjadi satu rentetan didalam pengelolaan anggaran Pemda yang memang sampai hari ini komisi II belom menerima laporan.

FB_IMG_1773966750014

“Tahun 2022 itu total aset 3 milyar lebih belum menerima laporan bagaimana bentuknya sampai hari ini,”ungkapnya.

Ia menampik jika DPRD tidak punya wewenang menyoal PT Bogem yang dinilainya tidak jelas.

“Bukan tidak punya wewenang, kita klarifikasi karena ini menyangkut anggaran pemerintah daerah menjadi kewenangan DPR, yang tidak punya hak DPR itu mengadili,”paparnya.

Menurutnya apa yang dilakukan selama ini oleh DPRD adalah bentuk pengawasan.

“Kalau tidak ada anggaran pemerintah kita tidak bisa cawe-cawe seperti pada PT Umumnya,tapi ini BUMD maka kita berhak melakukan pengawasan,”pungkasnya.

Ia berharap masalah yang sudah menjadi temuan BPK ini terselesaikan ,masalah ada tersangka atau tidak ,menurutnya itu kewenangan APH.

images (15)

Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso Raih Penghargaan Darma Karya Kencana dari BKKBN RI

Oplus_131072
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso meraih penghargaan DHARMA KARYA KENCANA (DKK) dari BKKBN RI.

Penghargaan tersebut diterima pada rangkaian HARGANAS (Hari keluarga Nasional) ke 31 yang diperingati setiap tanggal 29 Juni 2024 dilaksanakan di Semarang pada tanggal 28-29 Juni 2024.

Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso Anizatul Hamidah menyampaikan bahwa penghargaan DHARMA KARYA KENCANA (DKK) dari BKKBN RI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh BKKBN RI Bondowoso memperoleh penghargaan bidang BANGGA KENCANA dan percepatan penurunan Stunting tahun 2024

“Alhamdulillah kami kembali memperoleh penghargaan pada rangkaian peringatan HARGANAS.Ini merupakan perwujudan dari pentingnya arti keluarga terhadap upaya memperkuat ketahanan nasional,”ungkapnya,Sabtu,29/06/2024.

FB_IMG_1773966750014

Dikatakan ,Harganas juga menjadi wadah untuk merefleksikan peran penting keluarga.  Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi emas berkualitas.

“Sesuai dengan arahan Presiden, bahwa tahun 2045 ketika Indonesia usia 1 abad Indonesia harus terdiri generasi emas berkualitas,”tegasnya.

Ia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak. sinergitas dan kolaborasi antar OPD, Puskesmas, Kecamatan, Kementerian Agama, MUI, DMI, RMI, PCNU, Muhammadiyah, ORMAS, LSM dan Media serta peran serta seluruh masyarakat .

“Karena menjadi kata kunci untuk keberhasilan mensukseskan ketahanan keluarga dalamm rangka menyiapkan generasi emas berkualitas. apa yang ingin kita raih 10 atau 20 tahunyang akan datang ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang. investasi yang paling berharga saat ini adalah investasi sumber daya manusia,”pungkasnya.

images (15)

Ada Apa ,Ratusan PTT SMP Luruk Kantor DPRD Bondowoso

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO- Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sekolah Menengah Pertama (SMP) menluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso.

Tak tangung -tanggung ratusan
PTT SMP se kabupaten tersebut datang melakukan audiensi menemui Komisi IV DPRD untuk menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso membuka formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Mereka terdiri dari penjaga sekolah atau Satpam, tukang kebun, operator sekolah, pesuruh, dan staf tata usaha (TU) sekolah sejumlah 107 orang.

Titik Yuliatin, Wakil Ketua Forum Pegawai Tidak Tetap (FPTT) mengatakan, kedatangan ke DPRD memperjuangkan nasib PTT SMP ke depan.

Betapa tidak , Pemkab Bondowoso tidak membuka formasi untuk calon P3K SMP.

” Kami mengadu ke DPRD tentang nasib PTT SMP ke depan itu mau dibawa ke mana, saat ini yang ada formasi tes calon P3K itu hanya untuk guru tidak tetap (GTT), sedangkan untuk PTT tidak ada, terakhir yang ada pengangkatan hanya pada 2008 dan sampai saat ini tidak pernah ada lagi,” ungkap Titik Yuliati usai audensi dengan Komisi IV DPRD Bondowoso, Jum’at (28/6/2024).

Pihaknya berharap, Pemkab Bondowoso memberi kesempatan yang sama untuk PTT SMP, dengan cara membuka formasi P3K untuk mereka. Meski pihak pemerintah beralasan tak dibuka formasi P3K, karena terkendala dengan anggaran.

” Kami berharap di Tahun 2025 sudah ada formasi P3K untuk PTT SMP di Kabupaten Bondowoso,” tegasnya.

Lebih -lebih ,Titik, PTT juga berharap ada tambahan insentif dari pemerintah untuk pegawai sekolah Non PNS.

Dikatakan bahwa ,saat ini insentif yang diterima PTT dari sekolah tempat mereka bekerja sangat minim. Setiap PTT hanya menerima 30 sampai 40 persen jauh di bawah upah minimum regional (UMR) Bondowoso.

FB_IMG_1773966750014

” Kami juga belum tercover BPJS Ketenagakerjaan. Setiap bulan hanya menerima insentif dari sekolah. Padahal kerja kami juga berat, sering lembur, terkadang lembur sampai larut malam seperti kerja operator sekolah,” paparnya

Sementara, H. Mahfidz, Wakil Ketua Komisi IV menyampaikan setelah mendengar aspirasi PTT SMP, agar Pemkab Bondowoso juga membuka kesempatan yang sama dengan membuka formasi P3K.

” Saya berharap tahun depan ada formasi itu karena mereka punya hak yang sama untuk mengikuti cuma tidak ada formasinya. Saya mendorong pemda membuka formasi itu,” imbuhnya

Mahfidz, mengatakan bahwa , Komisi IV akan mengusulkan agar Dinas Pendidikan untuk mengkalkulasi semua PTT baik di SD dan SMP jumlah pasti mereka dan ada anggaran untuk tambahan insentif diberikan kepada mereka.

Sebab,menurutnya , kesejahteraan mereka masih jauh di bawah UMR. Kesejahteraan yang diterima mereka bukan dari insentif dana daerah, tetapi dari Bos.

” Kesejahteraan yang diterima bervariasi, antara Rp.300 ribu – Rp.600 ribu per bulan,” ujaranya.

Diharapkan agar Pemkab Bondowoso juga memperhatikan nasib mereka dengan cara membuka formasi P3K. Sebab, mereka sudah ada yang mengabdi 16 tahun ada yang lebih.

Pihaknya juga mendorong, agar PTT juga datang ke Dinas Pendidikan untuk menyampaikan hal yang sama tentang formasi P3K dan tambahan insentif dari pemerintah daerah.

” Kami juga menargetkan bagaimana tahun depan ada anggaran yang diberikan kepada mereka,” pungkasnya alumni Nurul Jadid tersebut.

images (15)

Anisatul Hamidah : Stunting Masalah Global Harus Ditangani Serius

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Stunting merupakan masalah global yang harus ditangani serius ,karena tahun 2045 ketika Indonesia usia 1 abad usia 100 tahun,merdeka tahun 45 tahun 2045 Indonesia harus terdiri dari generasi emas perkualitas.

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah disela-sela rapat audit stunting I di Sabha Bina 2, Kamis (27/6/2024) pagi

” Indikator-indikator itu sudah bisa kita baca dari sekarang dari jumlah penduduk tahun itu 78% penduduk Indonesia adalah usia produktif nah kalau 72% itu enggak kita siapkan dari sekarang maka kita hanya mendapatkan bonus demografi dari sisi jumlah penduduk yang berkuantitas,”paparnya.

Untuk itu kata Anis meminimalisir supaya anak-anak sehat, pola asupnya baik mereka sekolah semua ,IPM-nya naik generasi yang akan dipanen tahun 2045 benar-benar generasi emas.

FB_IMG_1773966750014

“Untuk itu kita punya target yang terukur, nah termasuk kalau saya membaca Indonesia ini kan di proyeksi pertumbuhan ekonominya ranking 4 tertinggi dunia nah sekarang masalahnya anak-anak Bondowoso ada di mana tahun 2045 nanti,” ujarnya.

Maka dari itu Anis menegaskan bahwa harus disiapkan dari sekarang kata kuncinya adalah apa yang ingin diraih 20 tahun yang akan datang.

“Jadi 20 tahun mendatang ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang kalau kita membiarkan saja stunting kemiskinan ,enggak ada solusi,”tegasnya.

Ia berharap jangan sampai ada anak tidak sekolah, stop anak melahirkan anak ,kebodohan melahirkan kebodohan ,dan stop kemiskinan melahirkan kemiskinan ,tentunya dengan sinergitas yang baik antar OPD dan juga mindset masyarakat yang lebih baik.

images (15)

Audit Kasus, Bentuk Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Bondowoso

tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Kegiatan Audit Kasus Stunting merupakan langkah strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dalam percepatan dan penurunan angka stunting di wilayah setempat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah  disela-sela rapat audit stunting I di Sabha Bina 2, Kamis (27/6/2024) pagi

Menurutnya, Audit Stunting I itu sebagai evaluasi dan proyeksi ke depan dalam penekanan kasus stunting di Bondowoso pada semester I tahun 2024.

Dikatakan bahwa dalam kegiatan itu muncul beberapa data, termasuk adanya bayi bawah lima tahun (balita) di Bondowoso yang mengalami stunting.

“Stunting diawali dari adanya pernikahan dini. Maka dari itu, kami berkolaborasi supaya angka pernikahan dini bisa ditekan serendah mungkin,”ungkapnya.

Dipaparkan bahwa ,berdasarkan data, Pemerintah Indonesia menargetkan angka prevalensi stunting Nasional di bawah 14 persen.

“Angka prevalensi di Bondowoso per April 2024 sebesar 6,09 persen,” tegasnya.

Pihaknya mengaku bahwa Stunting dirasa sangat penting untuk menyiapkan generasi emas berkualitas Indonesia tahun 2045 mendatang.

FB_IMG_1773966750014

“72 persen penduduk Indonesia nanti di tahun 2045 terdiri dari generasi usia produktif. Kalau tidak dimaksimalkan, maka kita hanya dapat bonus demografi saja,” jelasnya.

Itu artinya, kata Anis ,penduduk usia produktif di Indonesia hanya akan meningkat dari sisi kuantitas, tidak diiringi dengan kualitas.

“Dengan serius pada kasus stunting, maka tahun 2045 kita akan panen generasi emas berkualitas,”harapnya.

Lebih-lebih, Anis menegaskan pentingnya 3S yakni Stop Anak Melahirkan Anak, Stok Kebodohan Melahirkan Kebodohan dan Stop Kemiskinan Melahirkan Kemiskinan.

“Jangan sampai anak usia 19 tahun sudah punya anak,” ujarnya.

Anis berharap , jangan sampai orang tua putus sekolah membiarkan anaknya juga putus sekolah.

“Jangan sampai jika orang tuanya menerima bansos, lalu anaknya juga menerima bansos. Anak penerima bansos harus sejahtera dan mandiri secara ekonomi,” tukasnya.

Untuk diketahui rakor Audit Stunting tersebut diikuti lintas sektoral. Mulai dari Bappeda, Dinsos P3AKB, Dinkes, DPMD, Dinas Pertanian hingga para Camat se Bondowoso.

images (15)
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih