Beranda blog Halaman 6

Pemkab Bondowoso Siapkan Evaluasi dan Strategi Penagihan PBB

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mendorong percepatan capaian pajak daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelang akhir tahun. Asisten III Setda Bondowoso, Haeriyah Yuliati, menyampaikan bahwa dari total baku pajak sebesar Rp17.375.146.555, capaian sementara baru mencapai 71,13%.

Salah satu kecamatan yang masih rendah adalah Tlogosari, dengan capaian baru sebesar 51% dari baku sebesar Rp1.004.772.421.

Haeriyah merinci, terdapat 7 kecamatan yang telah mencapai di atas 80%, kemudian 5 kecamatan berada di antara 60–70%, dan masih ada 11 kecamatan dengan capaian di bawah 70%.

Terkait sanksi bagi wilayah yang pencapaiannya rendah, Haeriyah menegaskan bahwa hal tersebut akan berpengaruh pada penilaian kinerja perangkat daerah.
“Kalau sanksinya itu berkaitan dengan penilaian kinerja,” ujarnya usai rapat evaluasi bersama camat dan kepala desa,Senin 8/12/2025.

Ia tetap berharap desa dapat memaksimalkan proses penarikan PBB hingga akhir tahun. Pemerintah juga berencana mengevaluasi pola bagi hasil pajak dan retribusi.
“Untuk yang mencapai 100% nanti ada semacam penghargaan. Istilahnya bukan bonus seperti dulu, tetapi reward,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Bondowoso, Selamet Yantoko, menjelaskan strategi yang ditempuh untuk percepatan realisasi pajak daerah.
Yang pertama, pihaknya akan memaksimalkan pendekatan door-to-door kepada pelaku usaha, baik hotel maupun restoran.

Untuk PBB, camat diminta turun langsung melakukan pendampingan ke pemerintah desa.
“Petugas pemungut harus melakukan pendekatan, tidak hanya kepala desa dan camat, tetapi perangkat desa juga harus turun,” tegasnya.

Selamet menambahkan, langkah intensif akan dilakukan mulai minggu ini hingga akhir tahun, termasuk pendekatan kepada para wajib pajak dengan nilai kewajiban besar.

Pemkab berharap strategi ini dapat mendorong percepatan capaian pajak dan membantu daerah mencapai target penerimaan tahun 2025.

1744129950993

KPU Bondowoso Gelar Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Triwulan IV, Jumlah Pemilih Terus Meningkat

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV di Aula KPU setempat, Senin (08/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu Bondowoso, Kodim 0822, Polres Bondowoso, Disdukcapil, Bakesbangpol, Pertuni, serta perwakilan media.

Dalam rapat tersebut, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bondowoso, Imroatul Husnah, memaparkan perkembangan mutakhir proses pembaruan data pemilih sepanjang tahun. Ia menjelaskan bahwa seluruh sumber data pemilih berasal dari KPU RI dan diterima secara berkala.

“Sumber data kita terpusat dari KPU RI, maksimal tiga bulan sekali. Namun kadang turunan datanya tidak menentu. Begitu data turun, langsung kita eksekusi,” ujar Imroatul usai rapat.

Imroatul menambahkan, setiap data yang diterima langsung dipadankan dengan data dari Kemendagri dan Disdukcapil untuk memastikan ketepatan identitas pemilih, terutama terkait pemilih pemula serta perubahan status kependudukan.

Pemilih baru dalam laporan Triwulan IV didominasi oleh warga yang baru menginjak usia 17 tahun serta masyarakat yang telah purna tugas dari TNI/Polri. Selain itu, perpindahan domisili turut berkontribusi pada peningkatan jumlah pemilih di Bondowoso.

Berdasarkan data resmi, jumlah pemilih pada Triwulan II tercatat 604.333 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 622.000 orang pada Triwulan III, atau bertambah hampir 16 ribu pemilih. Pada Triwulan IV kembali terjadi kenaikan sekitar 5 ribu pemilih.

“Kenaikan ini cukup signifikan dan merupakan dinamika alamiah, terutama dari kelompok pemilih pemula dan perpindahan penduduk,” jelasnya.

Terkait ditemukannya data berulang atau data pemilih meninggal yang masih tercatat, Imroatul menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena sistem yang bersifat berjenjang dari pusat. Daerah hanya mengolah data yang telah resmi diturunkan oleh KPU RI.

“Kita tidak bisa menerima data dari luar sistem. Namun jika ada masukan dari masyarakat, tentu bisa kita tindak lanjuti dengan bukti otentik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan Disdukcapil agar data kematian, perpindahan, maupun perubahan status lainnya dapat segera diperbarui sehingga potensi data ganda dapat diminimalisir.

Rapat pleno ini menjadi sarana evaluasi sekaligus bentuk transparansi publik, guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, mutakhir, dan akuntabel menjelang tahapan pemilu berikutnya.

1744129950993

Sekda Bondowoso Tegaskan Penggunaan BTT Harus Sesuai Ketentuan Kebencanaan

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 13 miliar  harus mengikuti aturan dan peruntukan yang telah ditetapkan, yakni untuk penanganan kondisi kedaruratan atau kebencanaan.

Menurutnya, BTT tidak dapat digunakan sembarangan, melainkan harus dilandasi adanya kejadian bencana yang menimbulkan dampak kepada masyarakat maupun infrastruktur.

“BTT itu kan Belanja Tidak Terduga, memang untuk kebencanaan. Nah, boleh tidak untuk kegiatan lain? Ya memang penggunaannya harus sesuai dengan sifat kedaruratan itu,” ujar Sekda, Senin,8/12/2025 di kantor Pemkab setempat.

Ia menjelaskan bahwa setiap realisasi BTT wajib dilengkapi laporan resmi mengenai adanya bencana atau dampak yang ditimbulkan. Tanpa laporan tersebut, anggaran tidak dapat dicairkan.

“Harus ada laporan resmi bahwa itu ada dampak bencana. Tidak bisa sembarangan.” tegasnya.

Fathur Rozi menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebelumnya juga telah merealisasikan BTT untuk beberapa kejadian, antara lain penanganan kerusakan di wilayah Kota Kulon maupun sejumlah lokasi lain yang terdampak bencana.

“Kemarin sudah kita laksanakan, termasuk di Kota Kulon dan beberapa titik lain yang mengalami kerusakan. Pokoknya intinya, BTT ini untuk kebutuhan darurat, tapi harus jelas dasarnya,” ujarnya.

Dengan penegasan ini, kata sekda pemerintah berharap penggunaan BTT tetap tepat sasaran, akuntabel, dan membantu percepatan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di Bondowoso sebagaimana harapan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

 

1744129950993

Progres PBB Bondowoso Belum Capai 80 Persen, Sekda Kumpulkan Camat dan Kades

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Hingga awal Desember 2025, progres pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bondowoso belum mencapai 80 persen. Kondisi ini mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, untuk kembali mengumpulkan para camat dan kepala desa yang capaian PBB-nya masih rendah.

Usai pertemuan, Sekda menyampaikan bahwa persoalan utama rendahnya realisasi PBB adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu, beberapa janji politik turut mepengaruhi proses penagihan di lapangan.

“Hari ini saya kumpulkan lagi para camat dan kepala desa yang capaian PBB-nya masih rendah. Saya tanya apa persoalan utamanya, dan memang kesadaran masyarakat masih menjadi kendala terbesar. Persoalan kedua adalah janji politik. Ada yang sudah dipenuhi 100 persen, tetapi ada juga yang belum,” ujar Sekda,Senin 8/12/2025.

Ia juga menyinggung adanya informasi terkait pemanfaatan aset desa yang dinilai tidak sesuai ketentuan, seperti rencana penyewaan untuk menutup tagihan PBB desa. Menurutnya, pengelolaan aset desa harus mengikuti aturan dan tetap mempertimbangkan tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Aset desa kalau mau dikelola atau disewakan harus melalui mekanisme yang benar dan masuk ke PADes. Sebagiannya boleh untuk kesejahteraan, tetapi tidak semuanya. Selebihnya harus sesuai peruntukan pembangunan. Kalau semua dialihkan, itu tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.

Sekda menyebut bahwa beberapa kecamatan seperti Tlogosari, dan Jambesari masih mencatat capaian PBB yang rendah, bahkan di bawah 70 persen.

Meski demikian, ia optimistis capaian dapat ditingkatkan dalam waktu dekat.

“Kita kasih waktu dua minggu. Nanti saya panggil kembali para camat untuk memaparkan progresnya. Evaluasi kinerja tetap berjalan, karena ini termasuk tugas wajib pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sekda juga membuka kemungkinan untuk menjadikan capaian PBB sebagai salah satu indikator evaluasi dalam pengelolaan dana desa, termasuk rekomendasi camat dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD).

“ADD itu dari pemerintah, dan camat punya tanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terhadap kinerja desa. Jadi, capaian PBB ini bisa menjadi bagian dari evaluasi. Bukan berarti langsung dihentikan, tapi bisa memengaruhi penilaian kinerja,” jelasnya.

Dikatakan bahwa nantinya Sekda akan menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan percepatan realisasi PBB sebelum akhir tahun anggaran, mengingat penerimaan PBB menjadi salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1744129950993

Bupati Melalui Sekda Akselerasi Bondowoso Berkah dengan Penyerahan RTLH, HIPPAM, dan Penghargaan Pengembang 

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali menyalurkan sejumlah program layanan dasar melalui kegiatan serah terima Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD 2025, Akte Pendirian HIPPAM, Bantuan Sambungan Rumah (SR), serta penghargaan bagi para pengembang yang berkontribusi dalam Program 3 Juta Rumah. Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mewakili Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid.

Simbolis kegiatan tersebut dipusatkan di Desa Curahpoh Kecamatan Curahdami,Senin ,8/12/2025.

Pada kesempatan itu, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah terus memprioritaskan penyediaan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni. Ketiga sektor tersebut dinilai menjadi elemen penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, percepatan penurunan stunting, pengurangan kawasan kumuh, hingga penguatan fondasi pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur air minum harus diiringi pengelolaan yang efektif. Karena itu, HIPPAM memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan layanan air bersih melalui pemanfaatan, perawatan, serta pengamanan sarana yang telah dibangun.

Sementara itu, kebutuhan hunian terjangkau di Bondowoso terus meningkat. Sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, pemerintah daerah menyerahkan 60 unit RTLH dari total 134 unit yang akan direalisasikan, termasuk fasilitas Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan Bantuan Sambungan Rumah (SR). Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada para pengembang yang dinilai aktif mendukung terciptanya ekosistem perumahan yang inklusif, terjangkau, dan tertib tata ruang.

Dalam momentum tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang atas inovasi Talaswangi, berupa Peta Digital Lahan Sawah yang Dilindungi. Inovasi ini dinilai mempermudah masyarakat dan investor dalam mengakses informasi peruntukan lahan sehingga proses pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat lokasi.

“Kepada para penerima manfaat, rawatlah rumah serta sarana yang diberikan. Gunakan dengan penuh tanggung jawab dan jadikan ini sebagai langkah awal untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga,” pesannya.

Ia berharap, seluruh upaya yang dilakukan pemerintah hari ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat layanan dasar, serta menjadi langkah bersama menuju Bondowoso Berkah yang berkualitas, akseleratif, dan holistik.

1744129950993

Bupati Bondowoso Tinjau Warga Terdampak Angin Kencang di Jambesari Darussolah

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bupati Bondowoso turun langsung menyapa warga terdampak bencana angin kencang di Kecamatan Jambesari Daeraholoh, Minggu (7/12/2025). Dalam kunjungannya di Dusun Lucu, Desa Pengarang, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang mengupayakan langkah cepat untuk meringankan beban warga.

“Sedang kita upayakan ya, paling tidak bisa meringankan. Nanti kita lihat kasusnya. Kerusakannya ini masih bisa kita atasi. Ada dari Baznas, BPBD, TNI, Dinsos, dan PMI. Bisa menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), tapi kita tunggu hasil asesmen,” jelasnya.

Kerusakan Terdampak Capai 269 Rumah

Sementara itu, Plt. Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, melaporkan bahwa bencana angin kencang tersebut melanda dua kecamatan, yakni Kecamatan Jambesari Daeraholoh dan Kecamatan Pujer.

“Di Kecamatan Jambesari terdapat enam desa yang terdampak, dan di Kecamatan Pujer ada tiga desa. Total rumah terdampak sebanyak 269 unit. Dari jumlah itu, 12 rumah mengalami rusak berat, 62 rusak sedang, dan 62 rusak ringan,” ungkapnya.

BPBD bersama sejumlah instansi terkait telah menyalurkan bantuan kebutuhan primer berupa sembako. Untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang dan berat, pemerintah menyiapkan bantuan sekunder seperti family kit dan kompor. Kristianto juga berharap dukungan dari badan usaha dan perbankan untuk menyalurkan CSR sebagai tambahan bantuan.

“Kami sudah komunikasi kemarin, mudah-mudahan bisa terealisasi. Nanti sifatnya stimulan material, seperti asbes dan lainnya yang memang kebutuhannya cukup besar,” ujarnya.

BTT Difokuskan untuk Penanganan Darurat

Kristianto menegaskan bahwa dana BTT hanya dapat digunakan untuk penanganan darurat, bukan untuk pemulihan total. Oleh karena itu, langkah cepat dilakukan untuk menyediakan material guna perbaikan non permanen di lapangan.

“BTT itu untuk penanganan darurat, jadi bukan untuk pemulihan. Kita fokus dulu pada respon cepat agar masyarakat bisa melakukan perbaikan awal,” tambahnya.

Imbauan Waspada Cuaca Ekstrem

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), BPBD Bondowoso mengimbau masyarakat tetap waspada. Berdasarkan prediksi, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi hingga awal tahun dan dapat memicu angin kencang maupun hujan intensitas tinggi.

“Jadi untuk masyarakat Bondowoso, tetap waspada. Selalu pantau perkembangan cuaca melalui situs resmi BMKG,” pungkas Kristianto.

1744129950993

Perbaikan Jalan 286 Meter Ditinjau Bupati Bondowoso, Target Rampung 20 Desember 2025

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Program Infrastruktur Tuntas (RANTAS) yang menjadi salah satu prioritas Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid terus dikebut sebagai upaya memperbaiki jalan rusak dan memperkuat konektivitas masyarakat. Meski menghadapi tantangan berupa pemangkasan anggaran, program ini tetap dilaksanakan dengan fokus pada ruas-ruas jalan strategis serta efisiensi penggunaan anggaran.

Bupati Abdul Hamid menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendesak karena banyaknya keluhan masyarakat di sejumlah titik. “Tujuan utama program ini adalah memperbaiki jalan rusak dan meningkatkan konektivitas untuk memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi,” jelasnya saat meninjau perbaikan jalan di Pengarang, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, pemantauan langsung ke lapangan penting dilakukan agar kualitas perbaikan sesuai harapan. Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Pelaksanaan RANTAS sendiri terus bergerak di berbagai titik dengan target menyelesaikan sisa ratusan kilometer jalan rusak di Bondowoso.

Namun, program ini tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski demikian, Pemkab Bondowoso tetap berkomitmen melanjutkan RANTAS dengan mengoptimalkan sisa anggaran dan pendapatan daerah. “Skala prioritas menjadi penting, agar jalan yang diperbaiki benar-benar berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Bupati.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat, terutama dalam menjaga ketahanan infrastruktur dengan mematuhi batas tonase kendaraan. Pelibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar jalan yang telah diperbaiki dapat bertahan lebih lama.

Sementara itu, PLT Kepala BSBK Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa perbaikan jalan yang ditinjau Bupati memiliki panjang 286 meter dengan lebar 4 meter. “Pekerjaan 286 x 4 meter ini menggunakan dana APBD dengan target selesai pada 20 Desember 2025,” pungkasnya.

1744129950993

Bupati dan Warga Bersatu,Bondowoso Gaungkan Komitmen Bersih dari Korupsi

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia, Inspektorat Kabupaten Bondowoso menggelar aksi pembubuhan tanda tangan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi.

Sebuah spanduk berukuran sekitar 2 x 1 meter dibentangkan di depan Pendopo Raden Bagus Asra dan menjadi ruang bebas bagi warga untuk menyampaikan aspirasi serta unek-unek terkait isu korupsi.

Dalam spanduk tersebut, masyarakat menuliskan berbagai pesan tegas. Beberapa di antaranya berbunyi, “Beri hukuman untuk tikus-tikus berdasi,” serta “Kapan negara maju jika tetap korupsi, korup hilang keadilan datang.” Aspirasi tersebut menggambarkan kuatnya harapan warga agar penanganan kasus korupsi dilakukan secara serius dan transparan.

Kegiatan ini turut mendapat perhatian Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid dan Sekretaris Daerah Fathur Rozi. Keduanya ikut membubuhkan tanda tangan sebagai simbol komitmen pemerintah daerah dalam memerangi praktik korupsi.

Inspektorat Bondowoso berencana mengirimkan spanduk berisi ratusan tanda tangan dan pesan warga tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah bersatu dalam mendorong pemberantasan korupsi di semua lini.

Kuncoro, salah seorang warga yang ikut menandatangani spanduk, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif tersebut.
“Semoga saja tidak dipandang sebelah mata, dan apa yang kita sampaikan ini benar-benar mampu menyentuh hati para koruptor untuk bertobat,” ujarnya.

Usai kegiatan, Bupati bersama jajaran mengikuti seluruh rangkaian Jalan-Jalan Sehat (JJS),Hari Kesehatan Nasional, kemudian berbaur bersama masyarakat menikmati sarapan nasi pecel di Warung Bu Supan, Alun-Alun Bondowoso.

1744129950993

Selain Penghargaan Tingkat Nasional ,Bondowoso Masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur Lewat Program SIMANIS

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Setelah meraih penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional, Kabupaten Bondowoso kembali menorehkan prestasi membanggakan. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Bondowoso berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik (KIPP/Kovablik) tingkat Provinsi Jawa Timur.

PLT Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Arif Sudibyo, menyampaikan bahwa inovasi SIMANIS (Sistem Informasi Mapping Tuberkulosis) yang dikembangkan daerah ini berhasil menembus jajaran 45 besar KIPP Jawa Timur.

“Ini menunjukkan komitmen Bondowoso dengan inovasi terbaik dan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik lewat program-program kreatif sebagaimana harapan Bupati KH. Abdul Hamid Wahid,” ujarnya, Minggu (7/12/2025).

Inovasi Revolusioner untuk Perangi TBC

Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, memaparkan bahwa SIMANIS merupakan terobosan penting yang digagas UPTD Puskesmas Kotakulon untuk mengatasi tantangan serius dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Tantangan tersebut mencakup tingginya penolakan saat investigasi kontak, serta stigma yang menyebabkan keterlambatan deteksi dini.

SIMANIS hadir sebagai solusi komprehensif yang mengubah pendekatan penanganan TBC di Bondowoso. Sistem ini menjadi yang pertama di Indonesia yang menyajikan pemetaan zona risiko TBC secara akurat tanpa mengungkap identitas pasien.

Melalui fitur pencarian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat dapat mengetahui status zona tempat tinggal mereka—apakah termasuk zona aman atau zona merah (berisiko tinggi). Jika berada di zona merah, sistem otomatis memberikan rekomendasi untuk segera menjalani skrining.

Teknologi yang Menjaga Privasi dan Tingkatkan Respons Cepat

Salah satu keunggulan utama SIMANIS adalah kemampuannya mengurangi stigma terhadap pasien TBC karena seluruh informasi pribadi tetap terlindungi.

Selain itu, SIMANIS dilengkapi dengan berbagai fitur modern, antara lain:

Integrasi Data Nasional: Terhubung dengan SITB Kemenkes, P-Care BPJS, eTIBI Jawa Timur, dan Google Maps sehingga pelaporan kasus dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Konsultasi Digital: Masyarakat dapat mengakses layanan konsultasi kesehatan melalui WhatsApp yang terhubung langsung dengan petugas.

Keberadaan SIMANIS mengubah pendekatan penanggulangan TBC dari yang semula reaktif dan penuh hambatan stigma menjadi lebih proaktif, berbasis data geospasial, dan tetap menjaga etika serta kerahasiaan pasien.

Komitmen Bondowoso Tingkatkan Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bondowoso di bawah kepemimpinan KH. Abdul Hamid Wahid terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada solusi atas persoalan masyarakat.

Partisipasi Bondowoso dalam KOVABLIK Jawa Timur 2025 menjadi momentum penting untuk membagikan praktik terbaik serta mendorong daerah lain menciptakan inovasi yang berdampak positif bagi Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dan kesehatan publik.

Dengan capaian ini, Bondowoso semakin mengukuhkan diri sebagai daerah yang progresif dalam menghadirkan inovasi kesehatan demi masa depan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas.

1744129950993

Program Cek Kesehatan Gratis Bondowoso Terus Digenjot, Target 30 Persen Penduduk

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperluas layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat dan pelajar. Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, dr. Arif Sudibyo, menegaskan bahwa kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas masa depan masyarakat.

“Kesehatan itu merupakan salah satu hal paling penting, sebuah investasi jangka panjang. Jika kita sehat, harapannya masa depan kita menjadi lebih baik,” ujarnya.

Menurut dr. Arif, progres layanan cek kesehatan gratis menunjukkan peningkatan signifikan. Pemerintah menargetkan 30 persen dari jumlah penduduk mengikuti program tersebut tahun ini.

Cek Kesehatan Gratis di Semua Jenjang Sekolah

Sejak September, Dinas Kesehatan telah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Program ini mencakup pemeriksaan jasmani, tensi darah, kesehatan paru-paru, jantung, kecenderungan penyakit menular, serta kesehatan jiwa.

“Kita juga menemukan beberapa kasus hipertensi dan diabetes, tetapi tidak banyak. Rata-rata kasus yang paling sering muncul adalah hipertensi,” jelasnya.
Selain itu, kelainan mata atau gangguan ketajaman penglihatan juga menjadi temuan umum di kalangan pelajar.

Untuk siswa kelas 6 SD dan SMP, Dinas Kesehatan juga melakukan pemeriksaan kebugaran fisik. Sementara untuk masyarakat dewasa, kebugaran dinilai melalui tes jalan cepat atau lari jarak jauh sejauh 1,6 km, yang kemudian diukur berdasarkan waktu tempuh.

“Guru-guru juga kita periksa kesehatannya secara lengkap,” tambahnya.

Raih Penghargaan Kabupaten Sehat

Dalam kesempatan yang sama, dr. Arif mengungkapkan bahwa Kabupaten Bondowoso baru saja meraih beberapa penghargaan bergengsi, salah satunya Penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Kesehatan.

“Penghargaan ini prosesnya panjang karena melibatkan semua OPD dan kecamatan. Intinya adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk ditinggali,” jelasnya.

Bondowoso juga mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait profil kesehatan daerah yang dinilai akurat dan lengkap.

Dengan berbagai capaian tersebut, Dinas Kesehatan Bondowoso berkomitmen terus memperkuat layanan promotif dan preventif agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan sebagai fondasi kehidupan.

1744129950993
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih