Beranda blog Halaman 11

Segarkan Birokrasi Bupati Bondowoso Rotasi 6 Pejabat Tinggi Pratama

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO– Guna menyegarkan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso bupat Bondowoso KH .Abdul Hamid Wahid merotasi 6 pejabat tinggi pratama (eslon II) Rabu ,1/10/2025 di pendopo Raden Bagus Asra.

Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut, enam pejabat resmi dimabilsumpanya dan dilantik untuk menempati posisi strategis di lingkungan Pemkab Bondowoso.

Bupati Hamid menegaskan bahwa pelantikan pejabat ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan penajaman komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.

Menurutnya pejabat yang dilantik bukanlah figur sembarangan, melainkan hasil dari proses seleksi ketat dan terbukti memiliki kompetensi serta integritas.

“Jabatan yang diemban ini adalah amanah rakyat yang menuntut integritas, profesionalisme, dan pengabdian tanpa batas. Saudara-saudara kini berada di garda terdepan sebagai motor penggerak pembangunan daerah,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Bumi Kironggo ini juga mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh aparatur pemerintahan.

“Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala taufik dan hidayah-Nya, maka pada hari ini saya secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan pimpinan pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan keberkahan kepada kita semua,” ucapnya.

Adapun 6 pejabat yang dilantik antara lain adalah :

1. Hendri Widitono sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. Dr. Hary Cahyono sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yangbsebelumnya menjabat sebagai Asisten 3 Pemkab Bondowoso .

3. Haeriah Yuliati sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah menggantikan Hary Cahyono.

4. Mahfud Junaedi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebelumnya menjabat sebagai kepala BKPSDM.

5. Sigit Purnomo sebagai Kepala Dinas Perhubungan.Sebelumnya menjadi Kalaksa BPBD.

6. Mulyadi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebelumnya menjabat kepala Dsparbudpora.

Pelantikan ini turut disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, Dandim 0822 Letkol A. Yani, Kapolres Bondowoso AKBP Harto Agung Cahyono, Sekretaris Daerah Fathur Rozi, staf ahli Bupati, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

 

 

1744129950993

BARA NUSA Sorot Rasio Pegawai PDAM Bondowoso

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Edy Junaedi Ketua Relawan Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) menyoroti tentang Rasio Pegawai PDAM Bondowoso yang menurutnya tidak sebanding.

Ia menilai pegawai PDAM Bondowoso terlalu banyak bila dibandingkan dengan jumlah pelanggan.

Hal itu disampaikan Edy usai mengikuti Uji Publik penambahan penyertaan modal di kantor PDAM setempat ,Jum’at 26/09/2025.

“Rasio pegawai PDAM adalah perbandingan jumlah pegawai dengan jumlah pelanggan, dengan rumus Jumlah Pegawai / Jumlah Pelanggan, atau idealnya Jumlah Pegawai / 1000 Pelanggan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi operasional PDAM, di mana semakin rendah rasionya (semakin banyak pelanggan per pegawai), semakin efisien kinerja PDAM tersebut,”jelasnya.

Pihaknya berharap peningkatan SDM pegawai juga perlu diperhatikan,pasalnya kata dia berimbas kepada kenaikan gaji pegawai setiap tahunya berkisar antara 1 sampai 2 miliar .

“Jangan karena ada titipan lantas di iakan, kita harus berfikir dampaknya , jadi rasionya harus berbanding lurus ,jangan asal,”tegasnya.

Selain menyoroti terkait rasio pegawai pihaknya juga meminta harus ada auditor resmi ,pengkajian aset mengingat akan dirubah menjadi Perusda Ijen Tirta jadi harus jelas keseluruhannya.

“Harus jelas baik itu auditor, aset, SDM dan penyertaan modalnya,”katanya.

Terkait adanya penyertaan modal Direktur PDAM April Ariestha Bhirawa mengatakan bahwa memang itu menjadi kewajiban pemerintah daerah .

“Penyertaan modal dari PDAM ya dari 2015 itu sudah disertakan ,menjadi kewajiban pemerintahan daerah, karena PDAM itu belum selesai yang harus dibayar oleh pelanggan itu menjadi tanggungan dari pemerintah, kalau sekarang mohon maaf ada di tim , jadi berdasarkan data maupun fakta silahkan tanya ke tim ,”sembari tergopoh gopoh pergi.

Untuk diketahui penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) pada PDAM menjadi Perusahaan Daerah (Perumda) atau Perseroda tidak bersifat mutlak melainkan bergantung pada kemampuan keuangan daerah dan peraturan daerah yang berlaku.

Kendati demikian, perubahan status PDAM menjadi Perumda atau Perseroda wajib dilakukan agar BUMD tersebut dapat menerima penyertaan modal dan menghasilkan PAD.

Pasalnya PDAM tidak menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena ada ketentuan bahwa PDAM baru wajib menyetor PAD setelah melayani minimal 70% dari jumlah pelanggan di wilayahnya.

PDAM Bondowoso belum pernah menyetor sepeser pun untuk PAD karena tidak pernah mencapai target 70% pelanggan tersebut, padahal sudah disuntikkan dana miliaran rupiah.

Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Bondowoso mengusulkan agar PDAM diubah statusnya menjadi Perusahaan Daerah (Perusda) Ijen Tirta, yang akan memutus syarat 70% pelanggan tersebut, namun prosesnya memerlukan audit oleh BPKP.

Diberitakan sebelumnya polemik PDAM Bondowoso masih menunggu LO dari kejaksaan .

Berita terkait :

Sengkarut PDAM ,Tunggu LO Kejaksaan Negeri Bondowoso

 

1744129950993

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Nilai Ady Krisna Punya Legacy Luar Biasa

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Ali Mufthi Ketua DPD Partai Golkar Jatim mengakui bahwa kepemimpinan Ady Kriesa menjabat ketua DPD Golkar Bondowoso punya Legacy Luar Biasa .

Betapa tidak Ady Kriesna mampu menggaet anak muda menyukai Partai berlambang pohon beringin ini.

“Bagus, bagus satu bisa menggerakkan anak muda itu Legacy yang luar biasa yang diciptakan Ady Kriesna ,”tegasnya,Sabtu 20/9/2025 usai membuka Musda XI Golkar.

Hal ini dibuktikan dengan adanya Duta Golkar se Indonesia baru ada di Bondowoso dan para Duta Golkar ini bahkan mampu meraih prestasi tingkat nasional.

Maka tak ayal jika Ady Kriesna menjadi kandidat tunggal dalam Musda XI .

Kendati Ady Kriesna adalah satu-satunya yang mendaftar pada pemilihan ketua DPD Golkar untuk periode 2025-2030 ,Ali Mufthi mengatakan bahwa prosedur Musda tetap dilakukan.

“Ya tetap melakukan Rapat Pleno dari Pleno 1 sampai Pleno 5, guna mengevaluasi apa yang sudah dilakukan ,yang kurang diperbaiki yang bagus ditingkatkan,” ungkapnya.

Dijelaskan bahwa akan ada pembenahan-pembenahan, koreksi-koreksi dalam rangka penyempurnaan evaluasi .

Tentunya berkaitan dengan apa yang kemarin dilakukan selama 5 tahun menjabat , apa yang baik dipertahankan yang kurang sempurnakan.

“Partai Golkar Bondowoso ini harus mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap problem masyarakat, itu tema-tema besar yang harus kita lakukan di semua struktur partai Golkar di Jawa Timur,” paparnya.

Pria yangku merupakan santri lulusan Ponpes ternama di Jatim yakni Tebuireng, Jombang inipun berharap Partai Golkar harus membersamai masyarakat ,merangkul ,merespon dan memberikan solusi apa yang dirasakan masyarakat saat ini dan yang akan datang itulah fungsi partai.

Musda XI ini diikuti seluruh elemen Partai Golkar,dari DPD Golkar Jatim, Dewan Penasehat, organisasi sayap, ormas ,PK dan PD.

Kedepan ketua DPD Golkar Jatim ini berharap Golkar Bondowoso harus menyiapkan generasi muda Gen Z dan tentunya penambahan kursi di parlemen.

Adapun tema  pada Musda XI kali ini adalah Golkar Solid untuk Bondowoso Berkah.Biar karya yang bicara.

 

 

 

 

1744129950993

Musda XI Golkar ,Bupati Bondowoso: Bukan Tentang Siapa Paling Benar Melainkan Menemukan Jalan Mufakat

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid didampingi Wakil Bupati As’ad Yahya Safi’i menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke XI DPD partai Golkar Bondowoso Tahun 2025,Sabtu ,20/09/2025, di kantor DPD Golkar setempat .

Bupati mengatakan bahwa ,Esensi sejati dari musyawarah bukanlah tentang “siapa yang paling benar,” melainkan tentang menemukan jalan mufakat.

“Kita berkumpul bukan untuk saling mengalahkan, melainkan untuk bersinergi,”tegasnya.

Pihaknya yakin seluruh kader Golkar Bondowoso memiliki semangat untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

“Musyawarah Daerah ini menjadi momen yang sangat tepat untuk mengukuhkan kembali komitmen,”ungkapnya

Bupati berharap ,Melalui Musyawarah Daerah ini, akan lahir gagasan-gagasan cerdas yang bukan hanya menjawab tantangan, melainkan juga mengubahnya menjadi peluang.

“Peluang untuk membawa Bondowoso menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih berdaya saing. Dengan menghadirkan program-program yang solutif, kolaboratif, dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” paparnya.

Diharapkan pula, Partai Golkar terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

“Mari kita berkolaborasi, bahu-membahu membangun masa depan Bondowoso yang kita cintai,”harapnya.

Orang nomer satu di Bondowoso ini juga meminta Musyawarah Daerah Ke XI DPD Partai Golkar Bondowoso sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen, merajut kebersamaan, dan berkarya nyata untuk kemajuan Bondowoso.

Sementara itu Adi Krisna satu -satunyab calon ketua DPD Golkar Bondowoso Periode 2025-2030 menegaskan, capaian yang diraih Golkar, termasuk bertambahnya kursi di DPRD Bondowoso dari enam menjadi tujuh pada Pemilu 2024, tidak lepas dari kerja keras seluruh kader hingga tingkat desa.

“Kalau ada keberhasilan, itu bukan semata-mata karena saya. Semua pencapaian lahir dari dedikasi, loyalitas, dan perjuangan kolektif kader Golkar,” imbuhnya.

Kendati demikian, ia dengan rendah hati mengakui masih banyak kekurangan selama memimpin.

“Saya lebih memilih menjadikan Musda ini sebagai momen muhasabah dan refleksi diri. Kepemimpinan bukan sekadar membangun gedung atau menambah kursi DPRD, tapi juga soal mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya,” ungkapnya

Adi Krisna juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membesarkan partai.

“Jika Partai Golkar besar, maka semua yang ada di dalamnya akan ikut besar. Tapi jika hanya membesarkan satu orang, belum tentu partai ikut besar,” pungkasnya.

1744129950993

Pastikan MBG Aman Dinkes Bondowoso Lakukan Monitoring dan Pengawasan

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Agus Winarno, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso,mengatakan bahwa untuk memastikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) aman di konsumsi pihaknya melakukan monitoring .

“Dinas Kesehatan dalam proses makan bergizi gratis , punya tugas melakukan monitoring dan pengawasan baik sebelum Running maupun sesudah Running,” ungkapnya saat dikonfirmasi ,Jum’at 19/09/2025.

Kendati Agus tidak menyebutkan SPPG mana namun pihaknya telah melakukan pengiriman untuk Uji lab air.

“Uji lab air untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah pemeriksaan kualitas air yang digunakan dalam penyediaan makanan untuk memastikan tidak ada kontaminasi bakteri seperti Escherichia coli (E. coli) dan zat berbahaya lainnya. Hasil uji ini penting untuk mencegah keracunan makanan dan memastikan air memenuhi standar higienitas yang ditetapkan untuk program MBG ini ,”paparnya.

Karena menurutnya ,air bersih adalah kunci utama keberhasilan program ini, karena program ini menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Pihaknya memastikan selama air masih dilakukan uji lab maka SPPG tersebut belum boleh Running.

Dikatakan bahwa Air tidak bersih dalam program MBG bisa menyebabkan keracunan makanan pada siswa karena adanya kontaminasi bakteri seperti E. coli, yang dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan diare.

Kontaminasi bakteri ini bisa terjadi akibat penggunaan sumber air yang tidak higienis untuk memasak, penyimpanan bahan makanan yang tidak maksimal, serta prosedur pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.

 

 

1744129950993

Perlunya Evaluasi 13 SPPG , Pemkab Bondowoso Lakukan Sosialisasi

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berupaya melakukan percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) .

Hal itu dilakukan sebagai bentkl dari program strategis nasional Makan Berrgizi Gratis (MBG).

Sekda Bondowoso Fathur Rozi menyampaikan bahwa hingga saat ini, ada 11 SPPG melalui skema kemitraan dan satu diinisiasi langsung oleh Kodim 0822 Bondowoso.

Dikatakan bahwa dealnya Bondowoso membutuhkan 60 hingga 70 SPPG. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama Forkopimcam, Camat, Kapolsek, dan Danramil serta para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia melakukan pemetaan titik lokasi baru sekaligus membentuk Satgas di tingkat kecamatan.

“Program ini luar biasa, semangat dan filosofinya adalah investasi untuk generasi yang akan datang serta mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular,” jelasnya saat dikonfirmasi , Jumat (19/9/2025).

Ditegaskan bahwa , satu SPPG mampu menciptakan perputaran uang sekitar Rp40 juta setiap hari. Jika dihitung selama 22 hari operasional dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Selain itu kata Fathur , masyarakat juga didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal mulai dari beras, lauk-pauk, sayur, hingga buah-buahan.

“Kalau masyarakat mampu memenuhinya, maka kesejahteraan di Bondowoso akan semakin meningkat,” ungkapnya.

Menurutnya tak hanya memberi dampak ekonomi, satu SPPG juga menyerap sekitar 49 tenaga kerja, terutama kaum ibu.

“Mereka tidak perlu lagi bekerja jauh dari rumah, cukup di sini,” tegasnya.

Kendati demikian perlunya evaluasi terhadap 13 SPPG yang sudah berjalan. Penguatan manajemen, peningkatan layanan, serta kepastian kualitas menu harus terus dilakukan agar tidak menimbulkan catatan negatif.

“Menu yang disediakan harus benar-benar sesuai aturan dan bisa memberi kenyamanan bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jangan sampai ada keterlambatan maupun pelayanan yang kurang baik,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

 

1744129950993

Perkuat Budaya Kerja Produktif , BKN Uji Coba Fitur Baru e-Kinerja ,Pantau Kinerja Harian ASN

IMG-20250408-WA0090

Jakarta – Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digital Manajemen ASN BKN, Wahyu Firdaus menyampaikan bahwa Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai uji coba atau piloting fitur Kinerja Harian terintegrasi pada platform e-Kinerja BKN.

Dikatakan bahwa Fitur baru ini merupakan terobosan untuk memperkuat budaya kerja yang produktif, transparan, dan berorientasi hasil di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ditenekankan bahwa fitur ini telah terintegrasi dengan sistem lain seperti SIASN dan SRIKANDI.

“Ke depan, integrasi akan diperluas untuk memudahkan pelaporan dan meminimalisir input ganda. Fitur ini juga didesain untuk memastikan bahwa aktivitas harian ASN selaras dengan perencanaan kinerja periodik dan tahunan, yang pada akhirnya mendukung kinerja organisasi,” ujar Wahyu Firdaus,dikutip dari laman resmi BKN ,12/09/2025.

Fitur ini kata Wahyu akan dilakukan uji coba di 15 instansi terpilih baik pusat maupun daerah, yang dinilai memiliki komitmen dan kesiapan dalam pengelolaan kinerja.

Ditegaskan bahwa instansi piloting akan mendapat pendampingan intensif dari tim BKN.

Sementara itu Direktur Kinerja dan Penghargaan ASN BKN Neny Rochyani juga berharap dengan piloting ini dapat mengidentifikasi tantangan teknis dan kultural serta mampu menyempurnakan fitur sebelum diterapkan secara nasional.

Keberadaan fitur ini kata Neny juga mendukung kebijakan pemerintah seperti Flexible Working Arrangement (FWA) dan sistem Meritokrasi.

Nantinya ,data kinerja harian yang objektif dapat menjadi dasar untuk penilaian kinerja, pengembangan talenta, dan pemberian penghargaan.

“Kinerja yang tercatat secara harian menjadi dasar yang lebih akurat untuk menilai kontribusi ASN, dibandingkan hanya mengandalkan absensi,” imbuhnya.

Tim BKN akan secara proaktif melakukan bimbingan ke instansi – instansi piloting untuk memberikan bimbingan teknis dan memastikan implementasi berjalan lancar.

Lebih -lebih , Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menyusun rekomendasi sebelum fitur ini benar-benar diluncurkan untuk semua instansi pemerintah pada tahun 2026 nanti.

Dengan hadirnya fitur ini, BKN berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

 

 

1744129950993

Puluhan Pengedar Narkoba dan Okerbaya di Banyuwangi Ditangkap Polisi

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi – Maraknya peredaran narkoba dan obat keras berbahaya (Okerbaya) berhasil dibongkar oleh jajaran Polresta Banyuwangi dalam Operasi Tumpas Semeru 2025.

Dalam operasi yang berlangsung sejak 30 Agustus hingga 10 September, polisi berhasil mengungkap 37 kasus dengan mengamankan 43 orang tersangka.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengungkapkan, mayoritas tersangka merupakan pengedar pil daftar G, seperti trihexyphenidyl dan tramadol, yang kerap menyasar kalangan pelajar. Sebagian lainnya adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

“Dari 37 kasus tersebut, 13 perkara merupakan peredaran narkoba, sementara 24 kasus lainnya terkait obat keras berbahaya,” kata Rama dalam konferensi pers, Jumat (12/9/2025).

Adapun barang bukti yang berhasil disita, yakni 159.496 butir pil trihexypenidyl dan tramadol, 150,45 gram sabu, uang tunai Rp 5 juta, 9 unit motor, 9 buah timbangan digital, dan 31 unit ponsel berbagai merek.

Pihak kepolisian menyebut ada tiga kasus menonjol dari hasil Operasi Tumpas Semeru 2025. Yang pertama yakni dari tersangka berinisial BDT asal Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi dengan barang bukti 33.460 butir pil trex dan tramadol.

Kasus kedua yakni tersangka berinisal MN, beralamat di Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi dengan barang bukti 96 ribu butir pil trex.

Kasus ketiga dari tersangka JA dan DAS, berdomisili di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Lateng, Banyuwangi dengan barang bukti 17 ribu butir pil trex.

Mereka disebut mengedarkan obat pil trex dengan menyasar kalangan pelajar. Bahkan beberapa tersangka menggunakan kemasan vitamin hewan untuk mengelabui petugas ketika transaksi.

“Untuk saat ini kami masih mendalami suplier atau asal muasal narkoba tersebut. Mohon waktu mudah-mudahan bisa segera tertangkap,” tegasnya.

Para tersangka pengedar narkoba diancam dengan Pasal 114 ayat 1 sub Pasal 112 ayat 1 UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.

Sementara pengedar okerbaya dikenakan Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 sub Pasal 436 ayat 2 juncto Pasal 145 ayat 1 UU RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan, dengan ancaman kurungan maksimal 12 tahun. (mam)

1744129950993

Peran PKK dalam Kampung KB Sangat Vital

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bondowoso Hj.Khodijatul Qodriyah mengatakan bahwa Peran PKK dalam Kampung KB sangat vital.

Hal itu disampaikan oleh perempuan yang juga istri Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid saat menjadi Nara sumber pada kegiatan Penguatan Kapasitas Pengelola Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Rabu,20/09/2025 di Ruang Robusta I Pemkab setempat.

Mengapa disebut sangat vital karena mempunyai tugas di antaranya sebagai fasilitator pembentukan kelompok dasawisma, pengumpul dan penyebar informasi melalui kader dan dasawisma, serta pelaksana program peningkatan kualitas keluarga dan pencegahan stunting.

” PKK juga berfungsi sebagai penggerak dan pendamping keluarga untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan, serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan kelompok yang sesuai dengan 10 program pokok PKK dan 8 fungsi keluarga,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ning I’a ini.

Ketua TP PKK berharap Kampung KB mampu mensinergikan dan memadukan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan.

Ning I’a juga menyampaikan bahwa salah satu program keluarga berencana dalam membangun keluarga berkualitas adalah upaya pengendalian penduduk dengan cara mengatur jarak kelahiran, melakukan pendewasan usia perkawinan dan penurunan angka kematian bayi,ibu hamil dan ibu melahirkan.

“Saat ini, masih terdapat stunting di masyarakat yang diakibatkan oleh kurang terpenuhinya gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita,” paparnya

Mensikapi hal itu maka keberadaan kampung KB menjadi strategis dalam membangun keluarga berkualitas yang didalamnya terdapat upaya mencegah stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

“Saya berharap TP PKK dari Kabupaten sampai ke RT bisa membuat kampung KB ini benar-benar berangkat untuk peningkatan SDM keluarga,”pungkasnya.

 

1744129950993

Mutasi Pejabat Kabupaten Bondowoso Tunggu Restu BKN

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso sudah mengirimkan hasil Uji Kompetensi (Ujikom ) yang dilaksanakan 28 sampai 29 Agustus 2025 lalu.

Dengan dikirimkannya hasil Ujikom tersebut ,mutasi Eslon II di Bondowoso tinggal menunggu restu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Sekda Bondowoso Fathur Rozi mengatakan bahwa pengiriman memang wajib dilakukan tujuanya untuk mendapatkan Pertek BKN (Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara )sebagai syarat utama untuk melakukan mutasi pejabat.

Sekda menyatakan bahwa proses mutasi akan segera dilakukan setelah Pertek terbit.

“Tunggu pertek BKN akan dilakukan mutasi,”tegasnya ,Rabu 10/09/2025 di kantor Pemkab setempat.

Ditanya jabatan bupati Bondowoso sudah lebih 6 bulan mengapa masih menunggu pertek ,Sekda menjawab itu yang Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).

“Kemendagri memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau ijin mutasi, Setelah mutasi dilaksanakan, instansi daerah wajib melaporkan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Kemendagri,”jelasnya.

Sementara itu kata Fathur Pertek dari BKN merupakan dokumen wajib yang harus diperoleh sebelum instansi dapat menetapkan keputusan mutasi.

“BKN memberikan pertimbangan teknis untuk memastikan proses mutasi ASN sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku jadi berbeda,”paparnya.

Selain itu kata Fathur BKN akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebutuhan jabatan di instansi penerima dan kesesuaian kompetensi ASN yang akan dimutasi.

“Jelasnya BKN,membantu dalam penerapan manajemen ASN yang lebih baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan karier ASN, serta mendukung prinsip meritokrasi,”ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa pertek untuk mutasi ASN tidak hanya berlaku bagi pejabat eslon II saja.

“Bukan hanya eslon II, sekarang mau mutasi staf saja harus ada pertek dari BKN,”tegasnya.

Pihaknya bersyukur ,setidaknya dengan Pertek dari BKN, proses mutasi ASN dapat berjalan lebih baik, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terpisah kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mahfud Junaedi menyampaikan bahwa memang saat ini bila akan melakukan mutasi memang harus menunggu pertek BKN.

Adapun untuk mendapatkan Pertek, kata Mahfud harus melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen persyaratan sesuai kebutuhan layanan, pengisian formulir, hingga verifikasi dan persetujuan yang dilakukan oleh BKN.

“Jika sudah terbit, salah satu bagian yang wajib dicek pada Pertek BKN adalah nomor Pertek.
Dalam dokumen resmi, nomor Pertek m,”imbuhnya.

Frasa tersebut kata Mahfud menandakan bahwa dokumen telah melalui verifikasi BKN dan dinyatakan sah.

“Setelah Pertek diterbitkan, proses mutasi bisa dilakukan,”pungkasnya.

Untuk diketahui Pertimbangan Teknis (Pertek) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II ditetapkan paling lama 15 hari kerja setelah usulan mutasi diterima secara lengkap oleh BKN atau Kantor Regional BKN.

 

 

1744129950993
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih