Beranda blog Halaman 10

Kembangkan Potensi Daerah serta Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aglomerasi.Tiga Kepala Daerah di Tapal Kuda Sepakat Jalin Kerjasama

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Situbondo, dan Jember resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan, dan Pengembangan Potensi Daerah serta Pelayanan Publik Terintegrasi Berbasis Aglomerasi.

Penandatanganan dilakukan pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Pendopo Raden Bagus Asra Kabupaten Bondowoso. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, dan Bupati Jember Muhammad Fawaid.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Abdul Manan, menjelaskan bahwa kerja sama ini diatur melalui dokumen kesepakatan bernomor:

100.3.7.1/065/431.011/2025 (Kabupaten Situbondo),

100.3.7.1/38/Kb/4305 (Kabupaten Bondowoso), dan

100.3.7.1/11/35.09.1.11/2025 (Kabupaten Jember).

Abdul Manan mengatakan, kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi lintas wilayah di kawasan Tapal Kuda, khususnya dalam mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkeadilan.

“Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat potensi daerah, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di tiga kabupaten,” ujarnya.

Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam dokumen tersebut, disepakati sejumlah tujuan utama, antara lain:

1. Menjadikan Situbondo, Bondowoso, dan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal dan konektivitas kawasan.

2. Mengintegrasikan rantai pasok, pengolahan, dan pemasaran antarwilayah pada sektor unggulan daerah.

3. Mendorong industrialisasi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

4. Memperkuat pemerataan pembangunan melalui kolaborasi program dan anggaran lintas wilayah.

5. Menjadi proyek percontohan kolaborasi antar daerah yang mendukung kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

6. Meningkatkan kunjungan wisatawan antar daerah dan mengoptimalkan jaringan transportasi darat, laut, dan udara.

7. Memperkuat ketahanan pangan regional melalui peningkatan distribusi dan ketersediaan pangan lokal.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan ekonomi kawasan berbasis potensi lokal, penguatan konektivitas dan infrastruktur, pengembangan pariwisata lintas daerah, ketahanan pangan, perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kolaborasi anggaran dan model pembiayaan.

Pelaksanaan dan Pengawasan

Pelaksanaan kerja sama teknis akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) antarperangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, akan dibentuk tim koordinasi atau tim kerja bersama dari ketiga pemerintah daerah. Tim ini bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka Waktu dan Ketentuan Lain

Kesepakatan bersama ini berlaku selama lima tahun, dan dapat diperpanjang melalui kesepakatan tertulis antara para pihak. Apabila salah satu pihak ingin mengakhiri kerja sama sebelum masa berlaku berakhir, maka harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat tiga bulan sebelumnya.

Selain itu, apabila terdapat kebijakan baru pemerintah atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan kerja sama, para pihak akan melakukan musyawarah dan penyesuaian bersama.

Penandatanganan Kesepakatan

Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani dalam tiga rangkap bermaterai cukup oleh para bupati dan disaksikan pejabat dari masing-masing daerah. Setiap rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama dan menjadi arsip resmi bagi masing-masing pemerintah daerah.

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan wilayah Bondowoso, Situbondo, dan Jember dapat tumbuh menjadi kawasan aglomerasi yang maju, terhubung, dan sejahtera.

 

1744129950993

Tiga Kepala Daerah Tapal Kuda Sepakat Perkuat Kerja Sama Antarwilayah

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Tiga kepala daerah di kawasan Tapal Kuda, yakni Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid, Bupati Muhammad Fawait, dan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, sepakat memperkuat kerja sama antarwilayah dalam berbagai sektor.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di ketiga kabupaten tersebut.

Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa tujuan akhir dari kerja sama ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan konektivitas dan pengembangan potensi daerah.

“Kerja sama ini pada dasarnya sudah tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi melalui lingkar region, terutama di sektor pariwisata. Namun kami berharap kolaborasi ini bisa diperluas, tidak hanya pariwisata, tetapi juga konektivitas, pengembangan komoditas, dan tata kelola pemerintahan,” ujar Bupati Hamid.di Pendopo Bagus Asra Bondowoso,Kamis 16/10/2025.

Menurutnya, kawasan Tapal Kuda selama ini masih mengalami perlambatan akselerasi pembangunan. Melalui kerja sama lintas daerah, diharapkan masing-masing kabupaten dapat saling melengkapi keunggulan dan menutupi kekurangan.

“Selama ini kawasan Tapal Kuda kurang mendapat perhatian dan akselerasinya masih rendah. Dengan kerja sama ini, kami bisa saling mendukung dan menggabungkan kemampuan untuk memajukan daerah bersama-sama,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menyebutkan bahwa kerja sama antarwilayah Tapal Kuda juga bertujuan membantu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah timur Jawa Timur.

“Berdasarkan data, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur masih banyak terjadi di kawasan Tapal Kuda. Karena itu, kolaborasi antara Jember, Bondowoso, dan Situbondo ini penting untuk percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pariwisata, infrastruktur, dan ekonomi,” ujarnya.

Ia menambahkan, masing-masing daerah memiliki keunggulan khas yang bisa saling melengkapi dalam pengembangan pariwisata.

“Kalau ingin menikmati wisata pantai selatan, datanglah ke Jember. Untuk pantai utara, ada pasir putih Situbondo. Sedangkan untuk wisata pegunungan dan fenomena ‘blue fire’ yang hanya ada dua di dunia, datanglah ke Bondowoso,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengibaratkan kerja sama antarwilayah ini seperti konsep ATM Bersama, di mana berbagai pihak bersaing namun tetap berada dalam satu kesatuan sistem untuk mencapai tujuan yang sama.

“Kita ini seperti ATM Bersama, ada kompetisi tetapi juga ada koordinasi dan kolaborasi. Masing-masing punya target dan visi, tapi dalam konteks yang lebih besar, kita ingin bersama-sama membantu pemerintah pusat mewujudkan Asta Cita Presiden,” ungkapnya.

Menurut Rio, kerja sama di sektor pariwisata dan pertanian menjadi langkah konkret yang paling memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi, pembangunan infrastruktur di wilayah Tapal Kuda kini semakin terintegrasi.

“Ke depan akan ada tol di Situbondo yang terhubung dengan Jember dan Bondowoso. Ada juga jalur kereta api dan bandara yang bisa menjadi simpul konektivitas tiga daerah ini,” katanya.

Ketiga kepala daerah berharap, melalui kerja sama lintas wilayah tersebut, kawasan Tapal Kuda dapat naik kelas menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur dengan penuh rasa cinta.

 

1744129950993

Sekda Bondowoso Intruksikan Bagian Hukum Buat Nota Dinas Terkait Terbitnya LO PDAM

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Fathur Rozi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso menegaskan bahwa keputusan pengangkatan kembali Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Sekda menanggapi hasil Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri Bondowoso mengenai pengangkatan kembali direktur PDAM.

Menurut Sekda, pengangkatan direktur PDAM untuk periode kedua pada dasarnya dapat dilakukan selama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, ia menekankan pentingnya perbaikan redaksional dalam keputusan pengangkatan tersebut.

“Frasa pengangkatan harus disesuaikan. Dalam hal ini, Bupati bertindak bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai KPM. Selain itu, dasar pengangkatan sebaiknya menggunakan penilaian kinerja, bukan seleksi, seperti yang terdapat pada SK pengangkatan Direktur PDAM.tanggal 29 Desember 2023,” jelasnya.

Sekda juga menyampaikan dua langkah penting yang perlu segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pertama, mencabut keputusan yang dianggap kurang tepat dan memperbaiki redaksi pengangkatan sesuai ketentuan.

Kedua, segera merancang perubahan regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) sebagai penyesuaian dari bentuk perusahaan sebelumnya.

“Karena PDAM kini berstatus perusahaan umum daerah, maka regulasinya juga harus disesuaikan. Ini menjadi langkah penting agar tata kelola perusahaan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam proses perubahan tersebut, pemerintah daerah perlu mengacu pada Permendagri tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMD, yang di dalamnya telah diatur sejumlah syarat, termasuk alasan pemberhentian.

“Pemberhentian direksi bisa dilakukan jika yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas, melanggar aturan, terlibat dalam tindak pidana, atau mengundurkan diri. Selain itu, perubahan struktur organisasi, restrukturisasi, likuidasi, atau akuisisi juga dapat menjadi dasar perubahan jabatan direksi,” terang Sekda.

Sekda menegaskan, pemerintah daerah harus tetap “on the track” dalam setiap kebijakan agar objektif dan bebas dari kepentingan subjektif. Karena itu, pihaknya menyambut baik langkah Kejaksaan yang memberikan pendapat hukum dan mendorong dilakukannya kajian ahli.

“Kita juga meminta pendapat ahli agar penilaian yang dilakukan benar-benar objektif dan tidak menimbulkan tafsir berbeda,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan bagian hukum untuk segera menindaklanjuti saran Kejaksaan dengan membuat nota dinas kepada Bupati dan menyusun rancangan peraturan daerah terkait perubahan status PDAM menjadi Perumda.

“Pemerintah daerah memiliki kepentingan agar perusahaan umum daerah benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan pendapatan daerah,” pungkasnya.

1744129950993

Pendapatan Transfer Turun Signifikan,Sekda Pastikan Tidak Menggangu Visi Misi Bupati Bondowoso

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso menegaskan perlunya langkah efisiensi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Hal ini menyusul adanya penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.

“Pendapatan transfer kita akan berkurang cukup signifikan, dan tentu APBD kita juga akan berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan efisiensi. Program prioritas tetap menjadi bagian yang akan kita anggarkan,” ujar Sekda dalam rapat koordinasi persiapan penyusunan KUA-PPAS 2026 bersama para kepala perangkat daerah.

Sekda menyampaikan, pendapatan transfer daerah tahun 2026 diperkirakan turun sekitar Rp 95 miliar. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp1,871 triliun dan belanja daerah Rp1,879 triliun, terdapat defisit sekitar Rp 8 miliar.

“Pengurangan ini pasti berdampak cukup tinggi. Karena itu, kita perlu strategi. Salah satunya melakukan efisiensi pada belanja rutin, seperti penggunaan air, listrik, telepon, hingga perjalanan dinas,” jelasnya.

Ia mencontohkan, perjalanan dinas di dalam daerah akan dikurangi secara signifikan. Sebagai gantinya, rapat atau koordinasi diharapkan dapat dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting.

“Kalau bisa rapat lewat Zoom, tidak perlu perjalanan dinas. Ini bentuk efisiensi yang sederhana tapi berdampak,” ujarnya.

Selain efisiensi, Sekda juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja pendapatan daerah, termasuk sektor pajak. Namun, ia menegaskan bahwa peningkatan pajak bukan berarti menaikkan tarif, melainkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar.

“Kalau bicara pajak ini sensitif. Maksudnya bukan tarif pajaknya yang naik, tetapi kesadaran pembayarannya yang meningkat. Misalnya, dari sebelumnya 76 persen bisa kita dorong lebih tinggi,” jelasnya.

Sekda menambahkan, kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan hingga tahun 2030.

“Visi-misi itu bukan program satu tahun. Itu kita uraikan setiap tahun, dan tetap kita jalankan dengan prinsip prioritas,” pungkasnya

1744129950993

Ketua TP PKK Kabupaten Bondowoso Sosialisasi PANGANKU B2SA dan Gemarampai Dorong Pola Makan Sehat 

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan sehat dan bergizi, Ketua TP PKK Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan Sosialisasi PANGANKU B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) serta Gerakan Gemarampai (Gerakan Makan Sayur, Buah, dan Ikan) di UPT SPF SD Negeri Sumberanyar 2 dusun Tengginahn Kecamatan Maesan ,Selasa (14/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh para kader PKK, desa dan Kecamatan Maesan , serta siswa SDN Sumberanyar 2 .

Ketua TP PKK Bondowoso Hj Khodijatul Qodriyah yang akrab dipanggil Ning I’a menyampaikan bahwa ,sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi makanan bergizi, guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Melalui program PANGANKU B2SA dan Gemarampai ini, kami ingin mendorong masyarakat agar membiasakan makan sayur, buah, dan ikan setiap hari. Makanan yang beragam dan seimbang akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta mencegah stunting,” jelasnya saat dikonfirmasi

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya keamanan pangan, serta contoh menu sehari-hari yang sesuai prinsip B2SA.

“Keluarga adalah titik awal pembentukan generasi emas ,karena 15 sampai 20 tahun kedepan mereka akan menjadi pemimpin, kebiasaan makan sehat. Jika ibu rumah tangga paham konsep B2SA, maka anak-anak akan tumbuh lebih sehat dan cerdas,” katanya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan anak – anak semakin memahami pentingnya konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Gerakan Gemarampai juga diharapkan menjadi budaya baru di tengah masyarakat dalam mendukung tercapainya Bondowoso sehat dan bebas stunting.

Ia juga mencontohkan kebiasaan Rasulullah seperti minimal 7 detik tersenyum ,maka akan melepaskan zat-zat dan dapat menambah semangat menambah cinta dan kasih sayang mengurangi kecemasan menambah ketenangan dan lain-lain.

‘ Menambah motivasi jadi itu tips sederhana yang enggak perlu biaya,” pungkasnya.

1744129950993

Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Halaman SMP 1 Bondowoso, BPBD Segera Lakukan Penanganan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – PLT Kalaksa Badan Penangulanagan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso Kristianto Putro Prasojo menyampaikan bahwa Hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah Bondowoso pada Kamis (9/10/2025) sore mengakibatkan satu pohon tumbang di halaman SMP Negeri 1 Bondowoso, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.04 WIB. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, tumbangnya pohon sempat mengganggu aktivitas di lingkungan sekolah.

Dikatakan bahwa ,setelah menerima informasi melalui pesan WhatsApp dari warga, tim TRC BPBD bersama agen bencana Jatim langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan penanganan cepat.

“Begitu laporan kami terima, tim segera diterjunkan untuk memastikan tidak ada korban serta membersihkan material pohon tumbang,” ujarnya.

Tim dipimpin Supriyadi, Danru TRC BPBD Bondowoso.Adapun personel yang terlibat dalam penanganan antara lain anggota TRC BPBD, petugas Pusdalops, agen bencana Jatim, serta pihak sekolah dan masyarakat sekitar.

“Hingga pukul 18.30 WIB, kondisi di lokasi telah aman dan terkendali. Cuaca di wilayah Kelurahan Blindungan masih terpantau mendung, namun tidak ada laporan lanjutan terkait kerusakan atau korban tambahan,”ungkapnya.

Sementara itu Wakil Bupati Bondowoso As’ad Yahya Safi’i saat dikonfirmasi menyampaikan
mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, terutama angin kencang dan hujan deras yang berpotensi terjadi pada musim pancaroba.

“BPBD siap terus memantau kondisi cuaca melalui Pusdalops dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar penanganan bisa dilakukan cepat dan tepat, Bapak Bupati beserta jajaran juga akan selalu memantau ,”tambahnya.

Ia berharap semoga semua tetap semangat dan gerak cepat dalam melayani masyarakat

1744129950993

Kebakaran Dapur di Grujugan Lor, Diduga Akibat Kebocoran Tabung Gas

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Kebakaran terjadi di Dusun Cangkring, Desa Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, pada Kamis (9/10/2025) sekitar pukul 10.00 WIB. Peristiwa tersebut menghanguskan bagian dapur rumah milik Suyami/Arka dengan estimasi kerugian mencapai Rp10 juta.

Kepala Satpol PP Bondowoso Selamet Yantoko mengatakan bahwa ,menurut laporan resmi dari petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Bondowoso, kebakaran diduga disebabkan oleh kebocoran tabung gas yang terpicu oleh sisa nyala api pada tungku di dekatnya.

Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemilik sedang bekerja. Api diketahui pertama kali oleh warga sekitar yang kemudian melapor kepada petugas Damkar.

“Laporan masuk ke posko Damkar pada pukul 10.35 WIB. Petugas segera menuju lokasi dan berhasil memadamkan api sekitar pukul 11.40 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut,” jelasnya.

Dikatakan bahwa pihaknya, telah melakukan serangkaian tindakan di lokasi, mulai dari pemadaman, pendinginan, pengecekan potensi sisa api, hingga pendokumentasian kondisi pascakebakaran.

“Kami langsung bergerak ke TKP setelah menerima laporan dan memastikan api benar-benar padam agar tidak muncul kembali,” ujarnya.

Pihak Damkar Bondowoso mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memastikan kondisi tabung gas serta tungku dalam keadaan aman sebelum meninggalkan rumah, guna menghindari insiden serupa.

 

1744129950993

Satpol PP Bondowoso Razia Gepeng ,3 Orang Diamankan ke Dinsos P3AKB Ini Kata Kadinsos

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso menggelar razia terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) di sejumlah titik lampu merah di wilayah Kecamatan Bondowoso, Rabu (8/10/2025).

Razia ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan warga mengenai maraknya keberadaan gepeng di beberapa persimpangan jalan utama.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bondowoso, Slamet Yantoko, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Nanang Dwi Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat, anggota kami melakukan penyisiran di titik-titik lampu merah, seperti di Jalan MT Haryono Badean, Jalan Diponegoro Kota Kulon, dan lampu merah Yima,” ujar Nanang, Kamis (9/10/2025).

Dari penyisiran tersebut, petugas berhasil menjaring tiga orang pengemis yang langsung diamankan dan dibawa ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut.

“Kami cukup terkejut saat mengetahui salah satu pengemis tersebut telah menjalankan ibadah umrah. Ini menjadi catatan tersendiri bagi kami,” tambah Nanang.

Ia menerangkan akan terus melakukan razia serupa secara berkala guna menciptakan ketertiban umum serta mengurangi aktivitas mengemis di ruang publik, khususnya di titik-titik rawan seperti persimpangan jalan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memberi uang secara langsung kepada pengemis, agar tidak mendorong praktik ini terus berlanjut.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah Anizatul Hamidah Kepala Dinsos P3 AKB Kabupaten Bondowoso mengatakan beberapa gepeng telah menjalani asesmen dan bahkan telah dikunjungi langsung ke rumahnya masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pendekatan sosial agar mereka dapat kembali beraktivitas secara produktif di lingkungan keluarga dan masyarakat.

“Para gepeng tersebut telah mendapatkan pembinaan. Beberapa sudah diasesmen dan didatangi ke rumahnya. Selanjutnya kami akan terus melakukan edukasi serta meminta kepada pihak keluarga untuk turut menjaga dan mengawasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, apabila upaya edukasi dan pembinaan di tingkat keluarga tidak menunjukkan perubahan perilaku, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan pembinaan lanjutan.

“Jika masih tetap tidak ada perubahan, kami akan koordinasikan ke UPT Dinsos Provinsi Jatim untuk dilakukan edukasi dan pembinaan di sana,” tambahnya.

Upaya ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bondowoso dalam menekan keberadaan gepeng di ruang publik serta memastikan penanganan dilakukan secara manusiawi dan berkelanjutan.

1744129950993

Sekda Bondowoso: Draf Mutasi Eselon III dan IV Sudah Disiapkan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi pemerintahan.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

“Mutasi itu hal yang biasa dalam dinamika birokrasi. Tujuannya bukan semata-mata pergantian posisi, tetapi untuk mendorong semangat baru dan meningkatkan kinerja aparatur,” ujar Fathur Rozi, Senin (6/10).

Ia menjelaskan, saat ini draf mutasi bagi pejabat eselon III dan IV sudah disiapkan, dan dalam waktu dekat akan dibahas dalam rapat Tim Penilai Kinerja (TPK).

“Drafnya sudah ada, dibahas di TPK nantinya ,ketika Bupati sudah Ok,tinggal menunggu dari BKN” ungkapnya.

Fathur Rozi menambahkan, setiap proses mutasi dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, sehingga aparatur yang ditempatkan benar-benar sesuai dengan bidang tugasnya.

“Semua dilakukan secara objektif dan terukur. Kita ingin menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat agar pelayanan publik semakin optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh aparatur tetap menjaga profesionalitas dan menjadikan mutasi sebagai bagian dari proses pengembangan karier.

“Mutasi bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Justru ini menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman dan memberikan kontribusi lebih besar bagi daerah,” pungkasnya.

Sementara untuk pejabat Eselon II nantikan akan dilakukan kembali setelah semua persyaratan dari BKN maupun Kemendagri Rampung.

 

 

1744129950993

Sekda Bondowoso Tekankan Pentingnya Sinergitas Kinerja Kecamatan Ditengah Keterbatasan Anggaran

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya penguatan Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) sebagai upaya untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Dalam keterangannya, Fathur Rozi menjelaskan bahwa SKK merupakan instrumen untuk menilai kinerja organisasi dan individu, khususnya bagi para pimpinan kecamatan.

“Untuk mengukur kinerjanya, ya namanya SKK — Sinergitas Kinerja Kecamatan. Di situ ada kinerja organisasi pada aspek pemerintahan umum, pelayanan, dan beberapa aspek lain. Selain itu juga ada indikator kinerja individu,” jelasnya usai melakukan rapat evaluasi ,Senin 6 /10/2025 di kantor Pemkab setempat.

Menurutnya, indikator kinerja pimpinan kecamatan tidak hanya dilihat dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuan membangun paguyuban, menjaga kondusivitas wilayah, dan menciptakan inovasi pelayanan publik.

“Indikator kinerja itu mencakup sejauh mana pimpinan kecamatan mampu membangun paguyuban, menjaga kondisi wilayah, serta menghadirkan inovasi-inovasi pelayanan. Itu semua menjadi bagian penting dari evaluasi SKK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fathur Rozi menegaskan bahwa meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunnya kinerja maupun kolaborasi antar instansi.

“Di tengah keterbatasan anggaran, justru itu harus menjadi pelecut bagi kita untuk semakin bersinergi dengan pihak lain, tidak hanya perangkat daerah, tetapi juga Kapolsek, Danramil, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen di kecamatan,” tuturnya.

Ia menambahkan, sinergitas lintas sektor menjadi kunci agar pelayanan publik di tingkat kecamatan tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

1744129950993
1...91011...866Halaman 10 dari 866
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih