Bondowoso – Konsultan Pendamping Desa Jawa Timur, Miftahul Munir mengakui nahwa Bursa Inovasi Desa (BID) Kabupaten Bondowoso telah berlangsung selama tiga tahun terakhir. Namun, dalam realisasinya banyak ditemui komitmen replikasi inovasi desa yang tidak ditindaklanjuti. Padahal BID diharapkan mampu merubah mainset kepala desa untuk membagun desa.
“Hal ini memang jadi problem. Evaluasinya memang lemah dalam komitmen. Karena ini dianggap sesuatu yang baru. TPID juga baru dibentuk,” jelasnya saat hadir dalam BID Closter 1 di Gedung Serba Guna Panjaitan, Rabu (28/8/2019).
Miftahul Munir berharap agar keberadaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) yang keberadaanya satu tingkat di atas TPID benar-benar menjadi solusi. Yaitu untuk memberikan pendampingan yang intensif dalam melaksanakan replikasi inovasi.
Dikatakan bahwa tidak ada aturan yang mengikat agar desa berkomitmen. Namun, lewat BID pihaknya terus mendorong agar Kepala Desa merubah mainsetnya. Dari semua yang hanya memikirkan infrastruktur menjadi sadar menganggarkan pemberdayaan ekonomi lewat BID.
“Bursa ini merubah mainset kepala desa untuk membagun desa. Kepala desa mendorong agar desa menganggarkan tekair pemberdayaan ekonimi sehingga masyarakat bisa menikmati,”ungkapnya.
Diharapkan agar ke-depan hasil komitmen replikasi BID tahun ini benar-benar dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) tahun 2020.
“Nanti TPID dan P2KTD benar-benar mengawal komitmen itu untuk dimasukkan dalam RAPBDES,” pungkasnya.
Ditempat yang sama Pendamping Alhi Pembangunan Pertisipatif Jatim, Muhammad Tari, mengungkapkan, anggota P2KTD Bondowoso berjumlah 5 orang yang terbagi dalam tiga bidang. Yakni infrastruktur 2 orang, ekenomi 3 orang, dan pemberdayaan 1 orang.
“Tapi tidak semua Desa harus didampingi P2KTD. Artinya jika dibutuhkan saja,. Tergantung kebutuhan desanya,” tukasnya.