Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso ,Jawa Timur H.Ahmad Dhafir, menerangkan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Bupati bahwa R APBD menjadi pekerjaan DPRD. Diakui DPRD memang dituntut untuk fokus membuat alokasi anggaran berpihak kepada kepentingan masyarakat. Utamanya, implementasi visi dan misi bupati yang telah dibreakdown ke dalam RPJMD, dan kemudian dituangkan ke dalam APBD.
Menurutnya ,jika disetujui pun, dana yang ada saja dialokasikan terlebih dahulu. Tentu, sebelum itu tetap harus dibahas di tingkat fraksi, yang kemudian naik ke komisi, Badan Anggaran, dan terakhir penetapan.
“Kalau pembahasannya lancar,” imbuhnya usai Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati Bondowoso Terhadap 5 Raperda Propemperda 2019 dan Raperda Tentang APBD T.A .2019 di Graha Paripurna ,Senin (14/10/2019).
Terkait silpa, Dhafir, mengatakan nahwa pembahasan Silpa 2019 dilakukan di P-APBD 2020. Namun, setidak-tidaknya bisa juga diasumsikan kalau memang itu kemudian akan dialokasikan di perencanaan APBD 2020. Tentu tak menjadi masalah. Pada pembahasan P-APBD nanti, hanya membahas anggarannya, tapi sudah untuk menutupi anggaran yang sudah dibahas pada APBD.
“ Saya tidak bermaksud mendahului apakah bisa tercover semua . Mangkanya, jangan sampai kita mendahului apa yang akan dibahas di tingkat fraksi. Karena itu kewenangan DPRD,” tegasnya.
Menurutnya, yang menjadi hal penting yakni bagaimana APBD ini memenuhi target visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Mudah-mudahan ada skala prioritas. Tadi kita juga tahu bahwa prioritas pembangunan pemerintah ke depan adalah bagaimana penguatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat. Papan, pangan, dan sandang,” tukasnya.