Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso H.Tohari mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada eksekutif untuk menagih pajak penerangan jalan (PJU)PT. Bonindo Abadi sebesar 1,1 Miliar yang selama 12 tahun dibayar pemkab .Hal ini menurutnya agar Pemkab tidak terbebani.
“Eksekutif ini kan eksekutornya,karena ini piutang daerah maka ini menjadi tangungjawab pemerintah daerah untuk menangih,”jelasnya diruang kerjanya.
Dijelaskan bahwa semua masyarakat dikenakan pajak, jadi tidak adil jika hanya satu perusahaan tidak membayar.
“Eksekutif hendaknya terus melakukan koordinasi,saya ingin Pemkab tidak terbebani masalah ini,dan bisa segera diselesaikan,” tegasnya.
Untuk diketahui PT .Bonindo Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sumpit dan bertempat di Grujugan Bondowoso.
PT Bonindo Abadi sejak 1998 sampai 2010,atau selama 12 tahun menunggak pajak hingga Rp 1,1 miliar.
- Ketua KPU Bondowoso Lantik 115 PPK untuk Pilkada 2024
- Ketua DPC PKB Bondowoso Mengaku Belum Kantongi ” Ijin Tertulis ” Bacabup Pilkada 2024
- “Semalam di Desa Kretek” Cara Pemkab Bondowoso Dekatkan Layanan bagi Masyarakat
- A Beg Rembeg PJ Bupati Bukan Hanya Tampung Keluhan Warga Soal Pertanian
- Simbolis PJ Bupati Bondowoso Serahkan Petikan SK PNS, Kenaikan Pangkat dan Sertifikat Orientasi PPPK
“Tanggungan (piutang) Pajak Penerangan Jalan (PPJ) kepada Pemkab Bondowoso,lumayan , sebesar Rp. 1.101.408.541,20. Rp 1,1 miliar itu merupakan nilai yang fantastis,”jlentreh politisi PKB ini.
Pemkab Bondowoso dalam rentang tahun 1998-2010 (12 tahun) mau membayarkan PPJ swasta kepada PLN dengan memakai uang APBD.
Wakil Bupati Bondowoso H.Irwan Bachtiar mengatakan masalahan itu sudah lama. “Sekarang akan kami pelajari. Kalau kami lihat, ini ada beberapa miss komunikasi,”katanya.
Menurutnya untuk mengatasi hal ini, Pemkab Bondowoso akan melakukan komunikasi dengan manajemen PT Bonindo Abadi.
Untuk Informasi leading sector tunggakan pajak, adalah Bapenda.