BONDOWOSO – Pengusaha tambang pasir di Desa Pandak Kecamatan Klabang mulai resah. Betapa tidak ada penambang yang mengaku memiliki ijin yang sama.
Padahal, dalam aktivitas yang mereka lakukan, ditengarai tidak mengantongi sehelai ijin pun. Baik dari Pemerintah Daerah tentang Ijin lingkungan maupun dari Pemerintahan Propinsi tentang Persetujuan Wliayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
H. Arif, salah satu penambang yang memiliki ijin mengemukakan, aktivitas tambang yang ditengarai tidak mengantongi ijin itu sudah berlangsung lama. Bahkan, saat ini oknum penambang yang tidak memiliki ijin melakukan aktivitas tidak jauh dari lokasi tambang pasir H. Arif.
“Mereka sudah lama melakukan aktivitas. Dulu, saya fikir mereka memiliki ijin. Tetapi, setelah saya cari informasi ternyata mereka tidak mengantongi ijin,” jelasnya ketika dikonfirmasi di Desa Pandak Senin (7/10/2019).
Menurutnya Pemerintah Daerah harus bijak menyikapi penambang yang tidak pernah memproses ijin. Sebab kata dia, akan mengganggu kepada penambang yang sudah susah payah untuk mendapatkan ijin.
“Ini kan tidak adil, saya sudah habis banyak untuk mendapatkan ijin. Sedangkan, mereka tanpa ijin dibiarkan begitu saja,” harapnya.
Informasi yang berhasil dihimpun 5 hari lalu, pengelola tambang yang ditengarai tidak memiliki ijin mengaku aktivitas tambang pasir yang dia kelola ikut ijin persatuan penambang di Desa pandak.
Padahal, di Desa Pandak tidak pernah ada persatuan penambang. Dari beberapa penambang, hanya 2 orang yang memiliki WIUP dari Pemerintahan Propinsi.
“Saya ikut ijin persatuan penambang di Desa ini,” kilah Huda, salah satu penambang yang ditengarai tidak memiliki Ijin.
Untuk diketahui ,Huda bersama rekannya, memiliki tiga mesin untuk menyedot pasir. Setiap harinya, sekira 20 truk mengantri untuk mendapatkan pasir di lokasi Huda.
