BONDOWOSO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso melontarkan kritik sekaligus peringatan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait masih besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Golkar menegaskan, SILPA tidak boleh terus berulang hingga menjadi penyebab tertundanya pembangunan maupun pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Bondowoso, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, pada Pandangan Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Meski memahami berbagai faktor yang menyebabkan terbentuknya SILPA, Fraksi Golkar menilai Pemerintah Daerah harus segera melakukan pembenahan menyeluruh pada tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Kami dapat memahami faktor-faktor yang memengaruhi besarnya SILPA. Namun kami menekankan agar Pemerintah Daerah terus meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan penganggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian pelaksanaan APBD sehingga SILPA pada tahun-tahun mendatang semakin terkendali dan tidak disebabkan oleh tertundanya pembangunan maupun pelayanan publik,” tegas Sandi.
Menurut Golkar, besarnya SILPA harus menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, anggaran yang tidak terserap secara optimal berpotensi memperlambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan serta mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong melakukan pembenahan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah melakukan perbaikan dalam proses perencanaan, penyusunan dokumen teknis, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung tepat waktu dan memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah maupun tingginya tingkat penyerapan anggaran. Yang lebih penting, menurut Golkar, adalah sejauh mana APBD mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
Fraksi Golkar menegaskan setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, memperkuat infrastruktur dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso secara berkelanjutan.
Selain itu, Golkar juga mendesak seluruh OPD segera menuntaskan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan dinilai menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Meski menyampaikan sejumlah catatan strategis, Fraksi Partai Golkar menyatakan proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah berjalan secara konstruktif melalui dialog dan pembahasan antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Atas dasar itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun demikian, Golkar menegaskan bahwa persetujuan tersebut harus diikuti dengan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
