tapalkudapost – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu rujukan pengembangan smart village di kawasan ASEAN. Pengakuan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, dalam rangkaian The 9th ASEAN Smart Cities Network (ASCN) Annual Meeting 2026.
Banyuwangi menjadi lokasi pertemuan delegasi Indonesia pada forum yang berlangsung secara daring pada 20–21 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Filipina itu diikuti kota-kota anggota ASEAN Smart Cities Network untuk berbagi praktik terbaik dalam pengembangan kota cerdas yang berkelanjutan.
Safrizal mengatakan Banyuwangi, DKI Jakarta, dan Makassar merupakan tiga daerah pertama dari Indonesia yang bergabung dalam ASEAN Smart Cities Network sejak forum tersebut dibentuk. Saat ini Indonesia memiliki enam anggota ASCN, yakni Banyuwangi, DKI Jakarta, Makassar, Sumedang, Semarang, dan Denpasar, yang masing-masing mengembangkan konsep smart city sesuai karakter wilayahnya.
“Daerah yang ingin mempelajari pengelolaan smart city di kawasan perdesaan dapat belajar ke Banyuwangi dan Sumedang. Keduanya menjadi contoh terbaik penerapan smart village. Smart city bukan hanya milik kota-kota besar,” ujar Safrizal.
Menurutnya, setiap anggota ASCN memiliki keunggulan yang berbeda. DKI Jakarta menjadi representasi kota metropolitan, Makassar dan Semarang mewakili kawasan urban, Denpasar berfokus pada kota pariwisata, sedangkan Banyuwangi dan Sumedang menjadi model pengembangan smart village.
Dalam forum tersebut, masing-masing daerah mempresentasikan inovasi unggulannya. Banyuwangi memaparkan program Smart Kampung sebagai strategi memperkuat pelayanan publik hingga tingkat desa. Sementara itu, DKI Jakarta menampilkan layanan publik digital terintegrasi, Makassar memperkenalkan inovasi pelayanan berbasis teknologi, Sumedang mengangkat digitalisasi desa, Semarang memaparkan strategi kota tangguh, dan Denpasar mempromosikan penguatan pariwisata digital.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan penunjukan Banyuwangi sebagai lokasi pertemuan delegasi Indonesia merupakan amanah dari Kementerian Dalam Negeri sekaligus bentuk apresiasi atas konsistensi daerah tersebut dalam mengembangkan konsep smart city sejak bergabung dengan ASCN pada 2015.
“Bagi Banyuwangi, fokus utama saat ini adalah pengentasan kemiskinan. Karena itu, kami memprioritaskan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Ipuk.
Ia menambahkan, penguatan layanan publik dilakukan melalui digitalisasi sistem pemerintahan, penyediaan basis data yang akurat, serta pelibatan masyarakat dalam setiap program pembangunan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus memastikan manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
