Bondowoso – Permohonan Bupati Bondowoso ,Situbondo dan Probolinggo kepada Menteri Pekerjaan Umum agar ruas Tol Probolinggo–Besuki (Prosiwangi) dibuka sementara mendapat dukungan dari kalangan akademisi.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Dr. Ciplis Gema Qori’ah, S.E., M.Sc., menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang rasional dan berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian di 3 kabupaten , bahkan kabupaten pendukung seperti Banyuwangi dan Jember.
Menurut Ciplis, Bondowoso memiliki karakteristik sebagai landlocked economy atau daerah yang tidak memiliki akses langsung ke pelabuhan maupun jalur kereta api.
Kondisi tersebut menyebabkan seluruh aktivitas distribusi barang, baik untuk kebutuhan produksi maupun pemasaran komoditas unggulan seperti kopi Arabika Java Ijen-Raung, kakao, tembakau, dan hortikultura, sepenuhnya bergantung pada transportasi darat.
“Ketergantungan ini menjadikan jalur Pantura sebagai urat nadi distribusi ekonomi Bondowoso. Ketika terjadi gangguan akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan gorong-gorong di wilayah Paiton hingga Banyuglugur, dampaknya tidak hanya berupa kemacetan, tetapi juga mengganggu seluruh rantai pasok yang berkaitan dengan Bondowoso,” ujarnyasaat dikonfirmasi tapalkudapost,Sabtu 11/07/2026.
Ia menjelaskan, dari perspektif ekonomi transportasi, ketergantungan pada satu koridor distribusi memunculkan tiga konsekuensi utama. Pertama, meningkatnya biaya waktu akibat keterlambatan perjalanan yang menurunkan produktivitas armada logistik
Kedua, bertambahnya biaya penyusutan nilai komoditas, khususnya hasil pertanian yang sensitif terhadap waktu pengiriman seperti kopi ceri basah dan produk hortikultura.
Ketiga, meningkatnya biaya risiko berupa kenaikan tarif angkutan dan premi asuransi karena ketidakpastian waktu tempuh.
“Seluruh biaya tersebut pada akhirnya dibebankan kepada petani dan pelaku UMKM melalui penurunan harga jual maupun berkurangnya margin usaha. Dampaknya paling besar dirasakan kelompok ekonomi kecil yang sangat bergantung pada efisiensi distribusi,” jelasnya.
Ciplis menilai, pembukaan sementara ruas Tol Probolinggo–Besuki yang secara fisik telah selesai dibangun, namun masih menunggu proses Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO), merupakan solusi yang layak dipertimbangkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk optimalisasi infrastruktur yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Infrastruktur yang telah tersedia dapat difungsikan sementara sebagai fasilitas publik untuk mengurangi dampak kemacetan di jalur nasional.
“Karena akses ini bersifat sementara dan tidak dipungut tarif, biaya fiskal yang ditimbulkan relatif kecil. Sebaliknya, manfaatnya berupa penghematan waktu perjalanan, kelancaran distribusi barang, serta berkurangnya risiko kecelakaan di kawasan pekerjaan jalan dapat dirasakan oleh banyak daerah, termasuk Bondowoso,” katanya.
Ia menambahkan, meskipun Bondowoso belum memiliki simpang susun tol pada ruas tersebut, keberadaan gerbang tol di Kraksaan, Paiton, dan Besuki tetap memberikan manfaat tidak langsung bagi daerah.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Situbondo dan mengandalkan akses melalui Besuki, kelancaran ruas Tol Prosiwangi dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga arus distribusi barang maupun mobilitas masyarakat menuju dan dari Bondowoso.
Ciplis menyebut sejumlah kajian memperkirakan operasional penuh Tol Prosiwangi dapat menurunkan biaya logistik di kawasan Tapal Kuda hingga 10–20 persen. Penurunan tersebut dinilai akan meningkatkan daya saing komoditas unggulan Bondowoso tanpa memerlukan intervensi subsidi pemerintah.
Selain sektor logistik, manfaat juga diperkirakan dirasakan sektor pariwisata. Akses yang lebih lancar menuju kawasan Kawah Ijen dan sentra kopi di Kecamatan Ijen maupun Sempol dinilai akan mendukung keberlangsungan usaha perhotelan, kuliner, transportasi lokal, hingga ekonomi kreatif masyarakat.
Ia juga menyoroti dampak positif terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha kecil. Dengan distribusi yang lebih lancar, perusahaan angkutan, ekspedisi, koperasi tani, maupun pengumpul hasil pertanian dapat mempertahankan frekuensi pengiriman tanpa harus menaikkan biaya kepada petani.
“Stabilitas biaya logistik akan membantu menjaga posisi tawar petani kecil agar tidak selalu menjadi pihak yang menanggung kenaikan biaya distribusi ketika terjadi gangguan transportasi,” ungkapnya.
Meski demikian, Ciplis mengingatkan bahwa manfaat Tol Prosiwangi hanya akan optimal apabila Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyiapkan langkah lanjutan.
Di antaranya melalui peningkatan kualitas jalan penghubung menuju simpang susun Besuki, pembangunan kawasan pergudangan atau collecting point komoditas unggulan, serta pemberian insentif investasi bagi industri pengolahan kopi dan kakao.
“Tanpa kesiapan tersebut, Bondowoso berpotensi hanya menikmati efek limpahan atau spillover, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain yang lebih dekat dengan akses tol,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Ciplis menilai usulan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk membuka sementara ruas Tol Prosiwangi memiliki rasio manfaat dan biaya yang menguntungkan.
Selain menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi hambatan distribusi akibat perbaikan jalur Pantura, kebijakan tersebut juga dinilai dapat menjadi momentum memperkuat konektivitas regional serta meningkatkan daya saing ekonomi Bondowoso menjelang beroperasinya Tol Prosiwangi secara penuh pada akhir 2026.
