Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bondowoso.
Juru bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto, menyoroti beberapa program yang dinilai belum berjalan optimal, mulai dari rendahnya serapan anggaran pemeliharaan Wisma Wakil Bupati, pelaksanaan pelatihan kerja, pembangunan sarana pendidikan, hingga pengadaan fasilitas kesehatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi di Graha Paripurna ,Kamis ,2/7/2026.
PKB mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran pemeliharaan gedung pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang hanya mencapai sekitar 18,34 persen dari pagu lebih dari Rp500 juta. Menurut fraksi tersebut, kegiatan pemeliharaan seharusnya dapat direncanakan sejak awal sehingga tidak terkendala waktu pelaksanaan.
Selain itu, Fraksi PKB juga menyoroti tidak terserapnya sebagian anggaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta gagalnya pelaksanaan program pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP senilai sekitar Rp8 miliar akibat belum terpenuhinya persyaratan administrasi dari pemerintah pusat.
Di sektor pendidikan, PKB menyampaikan keprihatinan atas gagalnya ratusan siswa SD dan SMP mengikuti tahapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diduga disebabkan kelalaian administrasi. Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.
Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang mencapai sekitar Rp2,8 miliar, serta belum tuntasnya penyelesaian piutang retribusi sebesar Rp117 juta dari pengelola Wisata Alam Tasnan Baru, PT DGU.
Di bidang kesehatan, PKB mempertanyakan tidak terealisasinya sejumlah pengadaan penting seperti ambulans, mesin fogging, genset, dan sarana air bersih yang dibiayai DBHCHT.
Menurut fraksi tersebut, kendala pengadaan dan pergantian pejabat seharusnya tidak menghambat program yang menyangkut pelayanan masyarakat.
Meski demikian, Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut
mengalami kenaikan hampir 20 persen pada tahun anggaran 2025. PKB berharap capaian tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKB meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan secara rinci terhadap berbagai persoalan yang disoroti sebagai bahan evaluasi demi meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
