Bondowoso — Sekretaris Komisi IV DPRD Bondowoso, Abd Majid, menyoroti rendahnya serapan anggaran sektor pendidikan yang dinilai belum optimal hingga memasuki pertengahan tahun anggaran 2026.
Menurut Majid, realisasi anggaran pendidikan saat ini baru mencapai sekitar 30 persen dan masih didominasi oleh belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diperbaiki agar program-program pendidikan dapat berjalan maksimal.
“Secara ideal, pada bulan Juni penyerapan anggaran harus mencapai 50 persen. Ini perlu menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran,” tegas Majid saat dikonfirmasi, Selasa (28/04/2026).
Ia menekankan bahwa rendahnya serapan anggaran tidak boleh dibiarkan berlarut, karena berpotensi menghambat berbagai program strategis di sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses pendidikan.
Lebih jauh, Majid mengingatkan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata-mata bertumpu pada aspek fisik, seperti pembangunan gedung atau infrastruktur sekolah. Ia menilai, penguatan kualitas sumber daya manusia justru menjadi faktor kunci dalam memajukan dunia pendidikan.
“Jangan selalu berorientasi pada pembangunan fisik. Pendidikan juga harus dibangun melalui pengembangan potensi siswa, baik dari sisi kecerdasan, keterampilan, maupun karakter,” ujarnya.
Dalam aspek perencanaan, Majid menegaskan pentingnya ketepatan dalam pengusulan program melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Ia mengingatkan bahwa setiap usulan kegiatan harus tercatat dalam sistem tersebut agar dapat diakomodasi dalam penganggaran.
“Dapodik memiliki batas waktu penguncian setiap tahun. Jika tidak diinput sesuai jadwal, maka usulan tidak bisa diproses, meskipun kebutuhan di lapangan sangat mendesak,” jelasnya.
