Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya lakukan perhitungan tepat soal kemungkinan krisis pangan di masa depan.
Menurutnya, berbagai potensi ketidakpastian global dan krisis pangan harus bisa diantisipasi dengan perhitungan.
Karena itu, ia meminta pula perhitungan untuk komoditas beras di tanah air.
Menurut Presiden, seluruh Instansi pemerintah terkait, harus mampu mengkalkulasi ketersediaan bahan pokok tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Ini agar krisis beras dapat diantisipasi pada beberapa waktu ke depan.
“Hati-hati mengenai ini, karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik. Sehingga utamanya yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung-hitungannya itu, betul-betul hitung-hitungan lapangan,” kata Presiden Jokowi ketika sidang rapat kabinet paripurna menteri kabinet Indonesia maju pada Selasa (6/12/2022).
Presiden menjelaskan, pastikan ketersediaan bahan pokok jenis tersebut tersedia bagi kebutuhan masyarakat.
Para pedagang mengetahui stok beras yang dimiliki oleh Indonesia tetap aman bagi seluruh masyarakat di berbagai pelosok tanah air.
Hal tersebut penting dilakukan, dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok tersebut tetap sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Jangan sampai perhitungan kita keliru, sehingga kita tidak menyiapkan reserve (cadangan) dan pada suatu titik cadangan kita habis, dilihat oleh pedagang, dan akhirnya harga beras pasti akan naik. Ini supply dan demand pasti akan menyimpulkan itu,” ungkap dia.
Dalam mengatasi hal itu, Presiden mengimbau, seluruh instansi pemerintah dapat berkolaborasi dalam menyikapi hal tersebut.
Mengingat, ketersediaan beras merupakan hal berhubungan dengan hajat banyak orang.
Kolaborasi yang dimaksud, tambah Presiden, dapat melakukan konsolidasi dari mulai data, kebijakan, hingga implementasi di lapangan.
Demi, mencegah terjadinya krisis pangan, khususnya lada komoditas beras di Indonesia pada tahun depan.
“Kuncinya, sekali lagi, kolaborasi antara kementerian dan lembaga, dan jangan terjebak pada ego sektoral, melakukan konsolidasi data, konsolidasi policy, dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi,” pungkasnya.
