BONDOWOSO – Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso ultimatum melakukan demo ulang atau aksi turun jalan kembali.
Hal itu dilakukan karena PMII menilai tuntutan saat aksi di depan gedung DPRD dan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso soal carut marut pendistribusian pupuk bersubsidi belum terpenuhi.
Aksi yang dilakukan PC PMIl Bondowoso pada 5 September 2022 lalu hanya menghasilkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Bahkan, Pansus DPRD Bondowoso sampai saat ini progresnya masih belum jelas.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Firman Zah Ketua PC PMII Bondowoso, Jumat (16/9/2022).
Firman mengatakan, setelah 11 hari pasca aksi demonstrasi tersebut, tidak ada pengungkapan kasus terhadap mafia pupuk bersubsidi, oknum kios dan distributor pupuk bersubsidi yang nakal oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) maupun Aparat Penegak Hukum (APH) di Bondowoso.
” Kami melihat, KP3 belum mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin pada oknum kios dan distributor yang nakal yang ditujukan pada produsen PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian, jika begitu artinya belum ada sikap dan langkah, bahkan kerja yang jelas dari KP3,” tegasnya.
Padahal, kata Firman, dalam aksi tersebut, PC PMII Bondowoso mendesak untuk sesegera mungkin dengan tenggang waktu paling lama 7 x 24 jam ada pengungkapan kasus, sesuai tuntunan PMII agar menindak tegas para mafia-mafia pupuk bersubsidi, oknum kios dan distributor yang nakal.
” PC PMII menilai progres kinerja yang dilakukan oleh KP3 Bondowoso
terkait solusi dan penanganan kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi masih tidak ada,” jelasnya.
Tidak hanya itu, menurut Firman, PC PMII juga melihat Pansus DPRD Bondowoso tentang pupuk bersubsidi masih belum ada proses pemanggilan terhadap distributor, kios dan/atau komponen lain yang berhubungan dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Dijelaskan, PC PMIl bersama petani se-Kabupaten Bondowoso dibuat menunggu atas ketegasan dari pemerintah dalam penyelesaian
permasalahan distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso.
Diingatkan jika persoalan carut marut pupuk bersubsidi ini masih mengambang dan tidak cepat ditindak oleh pemerintah dan APH, maka PC PMII Bondowoso bersama petani akan melakukan aksi besar besaran turun jalan kembali.
” Jika APH Bondowoso tidak mampu mengungkap kejahatan mafia pupuk, oknum kios dan dan distributor yang nakal, maka PC PMII akan melaporkan kepada pihak yang berwajib di tingkat Provinsi dan akan berkolaborasi dengan jejaring PKC PMII Jawa Timur untuk menyelesaikan sengkarut distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Bondowoso,” pungkasnya.
