TINGGINYA curah hujan membuat perkembangan nyamuk signifikan sehingga rentan menularkan virus dengue penyebab penyakit demam berdarah (DBD). Tak ayal penyakit ini begitu mudah menyerang banyak orang bahkan sampai menyebabkan kematian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pun sudah mengeluarkan data terkait kasus DBD yang terjadi sejak awal 2019.
Melalui data yang dihimpun dari tanggal 1-29 Januari 2019, Kemenkes menyebut bahwa jumlah penderita DBD di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi sebanyak 13.683 orang dan 132 di antaranya meninggal dunia.BERITA TERKAIT+Jurus Ampuh Cegah Anak Kecanduan Gadget: Jangan Belikan!
Data tersebut bisa dikatakan meningkat menjadi dua kali lipat jika dibandingkan dengan bulan Januari pada tahun sebelumnya. Kemenkes mencatat bahwa pada Januari 2018, jumlah penderita sebanyak 6.167 dan yang meninggal dunia sebanyak 43 kasus.
Direktur Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis, Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi mengimbau pemerintah daerah untuk lebih sigap menangani kasus DBD guna meminimalisir jumlah penderita. Sosialisasi itu tertuang dalam surat edaran bernomor PV.02.01/Menkes/721/2018 mengenai Kesiapsiagaan Kasus DBD.
Surat edaran tersebut berisi beberapa imbauan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pergerakan masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui kegiatan menguras, menutup dan memanfaatan barang bekas (3M plus).
Selain itu, Siti juga menyebut bahwa pihaknya telah menambah logistik ke daerah-daerah yang cenderung terjadi penambahan kasus DBD dan ke daerah KLB. Kemenkes juga tak lupa menyediakan posko kewaspasan DBD.
“Ya, di akhir 2018 kita mengingatkan kembali melalui surat edaran, selain itu juga menambah logistik di daerah-daerah bila kita melihat kecenderungan penambahan kasus,” ujar Siti di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan belum lama ini.
“Bahkan kita sudah mengirim beberapa kali logistik yang diberikan terutama daerah-daerah yang ada KLB. Nah, yang lain adalah saat ini kita sudah punya posko kewaspadaan DBD. Sehingga kita langsung bisa verifikasi, bisa ambil tindakan bila terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan,” tuturnya.
Menurutnya, fogging atau pengasapan masih memiliki peran penting untuk membasmi jentik nyamuk. Sehingga, Kemenkes akan selalu mengupayakan melakukan fogging massal di setiap kelurahan.
“Itu dia kita waspada, kita melakukan larvasida massal, kalau yang memang cepat sekali kita melakukan fogging massal. Fogging massal itu kan bukan cuma daerah dalam radius 400 meter, tapi artinya ke depan ke belakang dari rumah penderita itu. Tapi, mungkin satu kelurahan di-fogging, minggu depan di-fogging lagi, minggu depan juga. Untuk menurunkan nyamuk secepat mungkin,” kata dia.
Tak hanya secara nasional, data penderita DBD di DKI Jakarta lanjut Siti, juga meningkat. Dihimpun dari tanggal 1 hingga 21 Januari 2019, terdapat 329 penderita DBD. Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan jumlah insidens rate (IR) per 100 ribu penduduk yang mencapai 4,9 persen.
Ketika ditelusuri ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan, yakni Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati ditemukan sebanyak 56 penderita DBD dari awal hingga 27 Januari 2019.
Hubungan Masyarakat (Humas) RSUP Fatmawati, Atom Khadam menyebut, usia pasien yang dirawat terdiri dari anak-anak dengan kisaran usia 2-17 tahun dan dewasa dengan kisaran usia beragam dari 50 hingga 70 tahun.
“Kalau dari bulan-bulan sebelumnya, ada peningkatan. Karena kan DBD ini musiman, ketika dia pas banyak, ya banyak. Sampai saat ini di kita belum ada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan sih enggak ada,” ucap Atom.
Pihak RSUP Fatmawati telah melakukan sejumlah langkah antisipasi penanganan DBD, di antaranya pemenuhan kebutuhan obat dan pengadaan tempat tidur. RSUP Fatmawati juga tidak membatasi jumlah ruangan untuk pasien DBD yang dirawat di sana.
“Rumah sakit ini sudah antisipasi, sudah siap dari sisi kebutuhan obat, tempat tidur, kita sudah menyiapkan diri sebelumnya. Jumlah ruangan tidak dibatasi, selama tempat tidur kita masih muat, ya kita terima terus,” ujarnya.
Selain itu, RSUP Fatmawati juga menerima pasien pengguna kartu BPJS. Jika sudah mendapatkan surat keterangan rujukan, RSUP Fatmawati meyakini tidak akan melakukan hal-hal yang akan mempersulit pasien rawat inap maupun rawat jalan.
“Enggak ada (yang disulitkan), kita masih tetap terima pasien BPJS, baik rawat jalan maupun inap. Persyaratannya sesuai dengan rujukan berjenjang, dia harus dapat rujukan dari RSUD. Tetap harus melalui rujukan,” kata dia.
