Bondowoso – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditunjukkan dalam rapat kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, di Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Senin (15/6/2026).
Rapat tersebut bertujuan mengoptimalkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, serta melakukan evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.
Selain itu, forum ini juga menjadi sarana penyelarasan data dan penyusunan strategi pembangunan daerah yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam keterangannya usai rapat, Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan program pengentasan kemiskinan terletak pada kualitas dan akurasi data.
“Intinya adalah perbaikan data. Dengan data yang valid, program yang dijalankan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso saat ini menetapkan dua kecamatan, yakni Kecamatan Sukosari dan Kecamatan Curahdami, sebagai pilot project atau proyek percontohan dalam upaya pembenahan dan validasi data kemiskinan.
Melalui proyek percontohan tersebut, pemerintah ingin menguji kelayakan dan akurasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rapat adalah penyelarasan data kemiskinan. Pemerintah daerah berupaya memadukan data makro yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data mikro yang berasal dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Langkah ini dinilai penting agar program bantuan dan intervensi pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain pembenahan data, rapat juga membahas evaluasi program intervensi kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai program, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penyediaan dan perbaikan fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan warga.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam rapat adalah sinergi dan sinkronisasi anggaran.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan program dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal.
Menurut Wabup, kondisi ekonomi yang mengalami perubahan, baik di tingkat nasional maupun global, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengelola anggaran serta menentukan prioritas program pembangunan.
“Karena kondisi saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor nasional, tetapi juga dinamika ekonomi global, maka seluruh program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada. Yang terpenting adalah program tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Melalui rapat koordinasi TKPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antarinstansi dalam menanggulangi kemiskinan. Dengan dukungan data yang akurat, program yang terukur, serta pengelolaan anggaran yang efektif, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bondowoso diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.











