Bondowoso – ADM Perum Perhutani KPH Bondowoso unit kerja pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Adi Nugroho beserta jajaran menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Bondowoso,Rabu 24/05/2023 di kantor setempat.
Adi Nugroho mengatakan bahwa banyak sekali masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPRD Bondowoso terkait pengelolaan hutan.
“Alhamdulillah ini tadi mulai pagi sampai siang hari ini berjalan dengan baik artinya banyak sekali masukan -masukan untuk pengelolaan hutan. Artinya juga masukan-masukan ke kami ,tentunya dari sisi ekonomi dan lingkungan bisa berjalan dengan baik,”jelas pria asal Kediri yang baru menjabat sebagai ADM Perhutani KPH Bondowoso ini
Dikatakan bahwa sudah jelas ada PKS tentang tanah pertanian kemudian nanti akan menyesuaikan aturan yang ada.
” PKS dengan para pihak juga Insya Allah sudah berjalan , memang kami terikat tapi kami pasti juga akan melibatkan masyarakat dalam hal ini kami dengan masyarakat desa hutan karena wadah itu yang selama ini juga bermitra dengan kami sebagai perwakilan masyarakat,”tegasnya.
Dikatakan ada kegiatan-kegiatan yang sudah dillakukan artinya untuk berproses ya bekerja sama dengan masyarakat desa hutan dengan pihak lain perhutani selalu terbuka.
“Memang dari sisi mekanisme aturan ada semuanya, jadi silakan kami juga terbuka bekerja sama dengan para pihak di bidang apa saja yang terkait dengan keutamaan baik wisata dari tanaman dan lai sebagainya,”ungkapnya
Dikatakan bahwa kawasan hutan KPH Bondowoso yang kurang lebih 88.000 dari awal sudah bermitra dengan masyarakat
” Jadi masyarakat Monggo terutama di hutan produksi ini bisa memanfaatkan ruang untuk menanam kopi misalnya yang ramah terhadap lingkungan kita seperti ini enggak ada masalah ,” katanya.
Ditempat yang sama wakil ketua Komisi II DPRD Bondowoso mengatakan bahwa
kedatanganya ke Perhutani melakukan diskusi terkait dengan issu-issu yang kemarin disampaikan oleh masyarakat.
“Kita sampaikanapa yang menjadi aspirasi masyarakat , ya kita ke sini satu kan kita mencari data sejauh mana area yang dikuasai agar nantinya ada kesimpulan,” terangnya.
Kendati demikian kata Mansyur berapapun yang dikuasai oleh petani, oleh masyarakat itu sebenarnya tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi atau pupuk yang mengandung zat kimia demi kelestarian alamnya .
Untuk itu pihaknya akan mengambil beberapa langkah-langkah kedepan bagaimana menjaga ekosistem juga bagaimana menjaga kepentingan masyarakat
“Meski sesuai permintaan petani tapi ketika sudah aturan, nantinya kita akan duduk bersama baik pemerintah daerah kemudian dari pihak perhutani sehingga keputusan yang diambil merupakan kesepakatan,” tandasnya.
Mansyur mengungkapkan bahwa semua itu ada ada aturan ,memang ada regulasi untuk itu nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat ada pendampingan
“Ya nanti ada pertemuan dengan warga kemudian semacam pemahaman kepada masyarakat tentang permasalahan sebenarnya ,”pungkasny
