BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH. Abdul Hamid Wahid meminta jajaran RSUD dr. Koesnadi dan perangkat daerah terkait bersikap terbuka, kooperatif, serta transparan dalam pemeriksaan kinerja terinci yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Pemeriksaan ini menjadi tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan dan diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola serta kualitas pelayanan rumah sakit.
Pemeriksaan kinerja terinci tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 21 Oktober hingga 19 November 2026. Bupati menegaskan, seluruh jajaran terkait harus mendukung proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu.
“Kami berharap segenap jajaran, khususnya jajaran RSUD dan perangkat daerah terkait, agar dapat membantu dengan sepenuhnya, bersikap kooperatif, terbuka, dan transparan. Mari kita sampaikan data atau dokumen yang dibutuhkan dan diperlukan oleh tim secara lengkap dan tepat waktu,” ujar Abdul Hamid Wahid di Ruang Paringgitan Pendopo Bagus Asra,Kamis,22/10/2026.
Menurut Bupati, pemeriksaan ini merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan pendahuluan sebelumnya juga telah memuat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Lima aspek yang disoroti meliputi tata kelola keuangan, tata kelola pelayanan medik, tata kelola operasional, tata kelola sumber daya pendidikan, serta rendahnya rasio kas terhadap utang operasional.
Bupati menyatakan pemerintah daerah menerima dan memahami catatan tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD dr. Koesnadi, serta pada perangkat daerah lain yang terkait.
“Secara prinsip, kami menerima dan memahami sepenuhnya catatan-catatan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut. Selanjutnya, akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tegasnya.
