BONDOWOSO – Komisi III DPRD Bondowoso dalam Kunjungan Kerjanya (Kunker) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membahasa tentang persiapan LKPJ (Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban) tahun 2020.
Selain itu, juga meminta laporan penyerapan anggaran dan progress kegiatan fisik di tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, mengingatkan Dinas PUPR untuk meningkatkan komunikasi dengan tim Barjas (Barang dan Jasa) yang menawarkan lelang pada pihak ketiga.
Hal itu dimaksud agar tidak terulang kembali persoalan CV. Ragnarok yang memenangkan tender dengan penawaran paling rendah. Sehingga, pembangunan rehabilitasi jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi.
“Kami sudah sampaikan pada Pak Kadis dan Kabag Barjasnya, aturan di atas segalanya. Regulasi tetap kita pakai, tidak ada putus kontrak, pekerjaan terbengkalai, dan manfaatnya untuk dirasakan masyarakat itu tertunda,”ungkapnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas PUPR, Munandar, menegaskan, untuk persoalan CV. Ragnarok tidak akan terulang lagi di kegiatan 2021 ini.
“Insyaallah tidak akan terulang kembali, kita bisa meminimalisir. Kita punya hubungan harmonis,” katanya.
Menurutnya, pengamanan persoalan kegiatan program bukan hanya dalam lingkup PUPR saja, tapi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
“Acuannya kita Pemerintah Daerah, bukan person per-OPD,” pungkasnya.
