Bondowoso- Bupati Bondowoso, Jawa Timur, KH Salwa Arifin dan H.Irwan Bachtiar Rahnad sepakat akan membawa Bondowoso Melesat, yakni mandiri ekonomi, lestari, sejahtera adil ,terdepan berbingkai iman dan taqwa.
Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di pendopo bupati Jalan Letnan Karsono Bondowoso,JawanTimur , Rabu 3/10/2018.
KH Salfa Arifin berkomitmen bahwa dari visi tersebut ada lima misi yang menjadi penjabaranya.
Misi Bupati untuk membangun Bondowoso diantaranya, percepatan reformasi birokrasi yang berbasis kepada keterbukaan informasi publik dan partisipasi, membangun sinergitas vertikal dan horizontal dalam pembangunan untuk mewujudkan Bondowoso sejahtera serta optimalisasi pendidikan karakter melalui penguatan pondok pesantren dan madrasah diniyah.
“Mohon dukungan semua pihak untuk merealisasikan visi misi kami dalam lima tahun ke depan,” jelas Bupati yang juga meruoakan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Tangsil Wetan ini.
Untuk diketahui dalam sertijab kali ini, juga digelar rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Bondowoso dalam rangka mendengarkan penyampaian visi misi Bupati.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Soekarwo beserta beberapa pejabat Pemprov Jatim,Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pemkab Bondowoso, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Bawaslu, KPU, Dekranasda, tokoh agama, tokoh masyarakat serta keluarga bupati dan keluarga wakil bupati.
Pantauan tapalkudapost.com acara yang dimulai pukul 09.00 Wib tersebut juga dihadiri keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yakni, Kiai Hamid Wahid dan KH Maimun Abdul Wafi. Keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, yakni, KH. Ahmad Fadlail, Nyai Uswatun Hasanah, KH Syamsuddin dan KH Afifuddin Muhajir dan keluarga besar pondok pesantren besar lainnya.
Gubernur berpesan kepada pemerintah daerah dan DPRD setempat agar menjaga harmonisasi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.
“Pemerintahan kabupaten bukan hanya eksekutif namun juga legislatif. Jadi sebuah kebijakan merupakan hasil atau prodak bersama ,dari kesepakatan eksekutif dan legislatif yang harus dipertanggungjawabkan bersama-sama,” ungkapnya.
Gubernur juga meminta kepada Bupati untuk memprioritaskan 5 program yang menjadi urusan wajib, diantaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat dan permukiman, ketentraman dan ketertiban, linmas dan masalah sosial.
“Lima program wajib ini disinergikan dengan misi Bupati yang baru. Kalaupun ada tambanan program, silahkan. Tetapi prioritaskan yang wajib dulu,” harapnya.
