Bondowoso – Ketua DPRD Bondowoso H.Tohari menyampaikan bahwa terkait permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pansus masih bekerja.Ditegaskan bahwa pihaknya tidak mungkin mendahului pansus.
“Tidak mungkinlah mendahului keputusan pansus karena hari ini ini ada rapat kerja dengan bagian hukum, selanjutnya untuk perkembangan bisa bertanya langsung ke pansus,” tegasnya,Kamis 01/08/2019.
Dari hasil temuan yang sudah tersebar di media sosisal beberapa CV mengampu RTLH dengan jumlah total 210, sehingga kekurangan dari 374 adalah 164 RTLH, Diterangkan bahwa jumlah 374 RTLH tidak akan berkurang, jika berkurang berarti fiktif.
“Kita tetapkan kemarin 374 ya harus 374 kita lihat di APBDnya ,jika kurangi fiktif namanya,” ungkapnya.
Terkait RTLH dikelola oleh CV , Ketua DPRD ini menyampaikan bahwa yang mengelola itu sebagian jabatannya Direktur CV,”Jika ditunjuk kita ndak tahu siapa yang menunjuk . Tapi ini apakah dia kapasitas itu ditunjuk sebagai pihak ketiga dengan bendera kontraktor atau bukan nah ini yang juga perlu dipertanyakan,” imbuhnya.
Sekretaris PKB ini juga menyampaikan bahwa dari awal memang sudah suwakelola, yang memang seharusnya pemilik atau penerima ini mau minta tolong ke pihak ketiga seharusnya dari penerimanya.
“Yang jelas sebelum jabatan DPRD berakhir ini harus sudah selesai ,berakhir masa jabatan sekarang tanggal 23 Agustus , silahkan tanya ke pansus terkait perbub, memang indikasi seperti itu apakah itu bener atau tidak karena saya juga baca di media sosial ada draft perbub yang belum ditandatangani. kemudian saya tanya ke salah satu anggota pansus katanya ternyata SK bupati itu ada ,nah adanya itu ada bener atau tidak ya silahkan di verifikasi,” pintanya.
Informasi yang berhasil dihimpun pansus hari ini bersama bagian hukum berkaitan dengan SK bupati ,peraturan bupati terkait RTLH.
