Bondowoso – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso mendeklarasikan dukungan terhadap percepatan transformasi digital daerah bersamaan dengan pembukaan Bondowoso Digital Days (BDD) 2026 oleh Bupati Bondowoso, KH. Abdul Hamid Wahid, di Alun-Alun RBA Ki Ronggo, Senin (14/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung hingga 27 Juli 2026 tersebut menjadi momentum penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pendidikan, UMKM, pertanian, hingga perdagangan.
Bupati KH. Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diwujudkan untuk menciptakan pemerintahan yang cerdas, responsif, transparan, dan berdaya saing.
Menurutnya, percepatan digitalisasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Mengusung tema “Akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Ekonomi Digital Daerah”, pemerintah berharap digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Ketika masyarakat semakin mudah mengakses layanan dan memenuhi kewajiban pajak secara digital, kapasitas fiskal daerah akan semakin kuat untuk membiayai pembangunan,” ujar Bupati.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, serta aparatur sipil negara (ASN) menjadi teladan dalam penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan mendukung penuh program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Bupati turut mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, komunitas, serta media dalam mendorong percepatan transformasi digital di Kabupaten Bondowoso.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga meluncurkan sejumlah program strategis sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, yaitu diantaranya Pembayaran SPPT PBB-P2 secara digital. Pencanangan pembebasan PBB-P2 bagi masyarakat miskin ekstrem yang masuk dalam Data Desil 1 terverifikasi.
Pembebasan denda administratif pembayaran PBB-P2 hingga Tahun Pajak 2025 yang berlaku sampai 31 Agustus 2026.
Bupati berharap kebijakan tersebut mampu meringankan beban masyarakat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital di Bondowoso.
“Dengan mengharap rida Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bondowoso Digital Days Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Mari kita jadikan Bondowoso sebagai daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kebersamaan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bondowoso, Slamet Yantoko, menjelaskan bahwa Bondowoso Digital Days digelar selama 14–27 Juli 2026 di Alun-Alun RBA Ki Ronggo dengan melibatkan sekitar 120 pelaku UMKM.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pameran atau agenda tahunan, melainkan gerakan bersama untuk mempercepat transformasi digital di Kabupaten Bondowoso.
“Bondowoso Digital Days bukan sekadar sebuah event, tetapi merupakan gerakan kolaboratif menuju transformasi digital daerah. Digitalisasi harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah,” kata Slamet.
Ia berharap masyarakat tidak hanya hadir sebagai pengunjung, tetapi juga menjadi bagian dari gerakan transformasi digital dengan memanfaatkan layanan digital yang disediakan selama kegiatan berlangsung.
Melalui deklarasi dukungan Forkopimda dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Bondowoso optimistis percepatan transformasi digital akan semakin memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
