JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih memperkuat bukti untuk menanggapi bantahan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait pertemuan yang membahas proyek PLTU Riau-1.
Eni menegaskan memiliki bukti adanya pembahasan proyek PLTU Riau-1 antara Airlangga, Idrus Marham, Melchias Markus Mekeng serta Johannes Kotjo. Bukti itu akan dilaporkan nya ke penyidik KPK.
“Kalau membantah tidak apa-apa, tetapi pertemuan itu terjadi dan ada,” tegas Eni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Idrua Marham di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).
Eni lebih jauh mengatakan, semua isi pembicaraan dalam pertemuan di rumah Airlangga sudah disampaikan pada penyidik KPK. Eni mengaku bersedia bekerjasama dengan KPK agar lembaga antirasuah tersebut mudah mengusut semua yang terlibat kasus proyek PLTU Riau-1.
“(Soal PLTU Riau) semua sudah saya jelaskan ke penyidik. Intinya pertemuan itu ada, dalam pertemuan itu apa saja, semua sudah saya jelaskan kepada penyidik,” kata Eni.
Belakangan, Partai Golkar disebut-sebut kecipratan jatah suap proyek PLTU Riau-1 setelah adanya aliran dana untuk Munaslub tahun 2017. Tersangka Eni Saragih membenarkan adanya aliran uang suap PLTU Riau-1 untuk Munaslub Golkar.
Eni mengaku ada sebagian uang suap yang diterimanya sebesar Rp2 miliar mengalir untuk Munaslub. Saat Munaslub, Eni sendiri menjabat sebagai bendahara. Ia pun membeberkan adanya perintah dari petinggi Partai Golkar untuk mengawal proyek itu.
Eni Maulani Saragih diduga telah menerima uang suap untuk meloloskan proyek PLTU Riau-1 ke Blackgold Natural Resources Limited. Uang tersebut diterima Eni dalam kurun waktu November-Desember 2017 dari bos PT Blackgold Natural Resources Limited Johanes B Kotjo.
Dalam kurun waktu November-Desember 2017, kepemimpinan Golkar masih di bawah kendali Setya Novanto (Setnov). Peralihan kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu terjadi saat Setnov ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK.
Setnov digantikan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada pertengahan Desember 2017. Sebelum peralihan, Idrus Marham yang saat itu menjadi Sekretaris Jenderal Golkar ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Golkar.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah pernyataan Eni Maulani Saragih yang menyebut dirinya ‘hanya petugas partai’ yang menjalankan tugas mengawal proyek PLTU Riau-1.
Airlangga mengaku memang ada pertemuan di rumahnya dengan Eni, Idrus, Mekeng, dan Johannes Kotjo. Namun, kata Airlangga,pertemuan itu sama sekali tidak membahas proyek PLTU Riau.(fzy)
