ASN Wajib Menjaga Netralitas
Beragam sanksi mengancam ASN termasuk PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019, semakin dekat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Rumor Netralitas ASN
Beberapa hari terakhir sebagian masyarakat diperbatasan Kabupaten Bondowoso dan Situbondo beredar rumor yang mempersoalkan ASN , Karna Suwandi yang saat ini menjabat sebagai PLT Sekda dan Kepala Dinas PUPR Bondowoso diduga sering kali mempromosikn salah satu calon legislatif DPR RI dan keinginanya menjadi orang nomor 1 di Situbondo melalui pilkada mendatang.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut PLT sekda ini membantah, ia tidak pernah melakukan kampanye baik untuk calon legeslatif ataupun dirinya.
Karna menyanpaikan ,” Saya dalam berbagai kesempatan tidak pernah nyebut nama pak Amin (Amin Said Husni-red) walau sekalipun,” akunya.
Ditanya tentang pembangunan jalan di wilayah kabupaten Situbondo dimana alat berar yang digunakan terpasang seketsa dirinya ia menjawab,” Kegiatan ini murni kegiatan YSKS dan tidak ada hubungannya dengan Pak Amin , kalau ada foto saya , karena saya kan pembinanya,” jelasnya.
Pantauan dari Wilayah Asembagus ada pengarapan ruas jalan dengan alat berat yang ada seketsa wajah PLT Sekda Bondowoso, Ketika ditanya sumber dana yang digunakan Karna menjawab ,”Dapatnya urunan dengan pengurus,kalau rincianya sikahkan tanyakan pengurus,” pungkasnya.
Hal ini mendapat tanggapan dari Sekretaris Bara Baja Bondowoso Ifan. Ifan mengatakan,”Hebat ya kalau dapatnya urunan,di Bondowoso masih banyak loh pak jalan yang rusak,”ungkapnya sambil menahan tawa.
Menurut Ifan siapapun punya hak jawab,andai saja saya dituduh, saya juga akan jawab bukan uang saya,” Semoga bermanfaat untuk masyarakat pembagunan jalan tersebut,namun saya berharap Kadis PUPR ini lebih mengutamakan diwilayah kerjanya,dan akan lebih baik kalau amal pada masyarakat gak usah pasang foto deh,kan banyak yang akhirnya menyangka yang bukan-bukan,” tukasnya.
Kata Ifan PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,”Saya akan coba telusuri lagi nantinya kebenaran dari rumor tersebut,jika benar adanya,kami tidak segan nelaporkan,” pungkasnya.
