Beranda blog Halaman 75

Peringati HUT RI ke 79 Pemkab Bondowoso Gelar Turnamen Bola Voli Campuran

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke 79 Pemkab Bondowoso Gelar Turnamen Bola Voli Campuran.

Ansori, PLT Kepala  Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (BSBK)selaku ketua panitia pelaksana pelaksana menyampaikan bahwa Turnamen Bola Voli Campuran diikuti oleh Perangkat Daerah,Kecamatan dan Instansi vertikal.

“Pertandingan dimulai dari Tanggal 5-15 Agustus 2024.Untuk pertandingan di tanggal 5-13 Agustus 2024 dilaksanakan Di Alun-Alunn RBA Kiringgo, Babak 8 besar sampai babak Final dilaksanakan di Gedung Pelita,”jelasnya ,Kamis 15/08/2024.

Menurutnya dengan total undangan 60 Tim Meliputi Opd, Kecamatan Dan Intansi Se Kabupaten Bondowoso dan 43 Tim mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Technical Meeting.

“Memang ini campuran putra putri tidak seperti tahun lalu ,ini usulan kami, karna kalo putra saja juaranya pasti BSBK,seperti tahun-tahun kemaren Akhirnya BSBK tdak boleh ikut,”ungkapnya.

Pihaknya berharap di Bondowoso kembali ditumbuh kembangkan turnamen Bola Voli seperti 5 atau 10 tahun lalu.

FB_IMG_1773966750014

“Saya berharap kedepan kita bisa menyelenggarakan secara rutin turnamen Bola Voli,baik itu BSBK atau dinas lain, baik itu siapapun dan dimanapun,seperti Kapolres Cup,Bupati Cup ,Unibo Cup,”pungkasnya.

Adapun kejuaraan Bola Voli dalam rangka memperingati HUT RI ke 79 diantaranya keluar sebagai juara 1 adalah Tim UPT PSDA WS SAMPEAN SETAIL di Bondowoso ,Juara 2 PDAM sedangkan Juara 3 diraih oleh Polres Bondowoso dan ke 4 Kodim 0822 Bondowoso.

Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, PJ Sekda Haeriyah Yuliati,Asisten dan kepala OPD serta perwakilan Forpimda.

Untuk diketahui dalam kegiatan tersebut juga bertanding Eksebisi Forpimda VS Kepala OPD .

images (15)

Pencipta Selawat Badar Dapat Penghargaan Presiden, Bupati Ipuk: Bangga, Berkah bagi Banyuwangi

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Banyuwangi – Presiden Joko Widodo menganugerahkan kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma kepada mendiang KH. Ali Manshur di Istana Negara, Rabu (14/8/2024). Penghargaan ini atas dedikasi Ali Manshur menciptakan Selawat Badar semasa tinggal di Banyuwangi pada medio 1959-1967.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh putra sulungnya, KH Ahmad Syakir Ali dan putra bungsunya, Gus Saiful Islam. Penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 107/TK/TH 2024 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut menyaksikan penganugerahan tersebut mengaku bangga atas hal tersebut. “Selawat Badar ini punya ikatan kuat dengan Banyuwangi. Sebagai warga Banyuwangi, kami turut bangga atas penganugerahan ini,” ungkap Ipuk.

“InsyaAllah Banyuwangi turut mendapat berkah dari selawat Badar yang diciptakan Kiai Ali Manshur semasa beliau di Banyuwangi,” imbuh Ipuk.

Di Banyuwangi sendiri, lanjut Ipuk, juga mulai bermunculan landmark-landmark yang berkaitan dengan Selawat Badar. Seperti di destinasi wisata Banyuwangi Theme Park yang di dalamnya juga memuat konten tentang historis Selawat Badar.

FB_IMG_1773966750014

“Ke depan tentu perlu didorong lebih banyak lagi untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa selawat tersebut diciptakan di Banyuwangi,” ujarnya.

KH Ahmad Syakir Ali, putera KH Ali Manshur, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berinisiatif dan bekerja keras untuk memberikan perhatian pada Selawat Badar dan proses penciptaannya.

Kabupaten Banyuwangi, menurut Syakir, merupakan salah satu pihak yang turut mendorong Selawat Badar karangan ayahandanya tersebut bisa lahir. “Sedikit banyak tentu terinspirasi oleh Banyuwangi,” ujarnya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ayung Notonegoro. Penulis buku “Selawat Badar: dari Banyuwangi untuk Dunia” itu mengungkapkan teks selawat itu mencerminkan kondisi sosio-politik di Banyuwangi pada masa Orde Lama. Saat itu, kontestasi politik merambah berbagai bidang, tak terkecuali seni-budaya.

“NU Banyuwangi menyebarluaskan Selawat Badar yang aransemennya rancak dan penuh semangat sebagai dinamika situasi saat itu,” pungkas Ayung. (mam)

images (15)

Lestarikan Budaya Curahdami Gelar  Sedekah Bumi Tanpa APBD

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO – Kelurahan Curahdami menggelar Rokat Bumi  atau Sedekah Bumi yang diawali dengan pawai Budaya di Kecamatan Curahdami , Bondowoso,Jawa Timur ,Rabu 14/08/2024.

Camat Curahdami Yordania Taufik Islami menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah 2 tahun berlangsung.

“Sudah dua tahun ini kita branding  kegiatannya, jadi ini Kelurahan Curahdami untuk melestarikan budaya, kemarin ya juga ada namanya sontengan itu kita kemas untuk dia diketahui masyarakat, di daerah mata air , lokasinya kurang  memungkinkan jadi yang sedekah bumi ini diadakan di Kecamatan dengan diawali pawai budaya ,”jelasnya

Dikatakan bahwa Kelurahan  Curahdami ada ada 17 RT semuanya bergabung untuk memberikan sedekah bumi ada prosesi gunungan dan berbagi uang logam

Selain itu Camat Curahdami juga melakukan pembacaan fatwa yang intinya siapapun nanti yang jadi Camat Curahdami tradisi ini harus tetap dilaksanakan .

FB_IMG_1773966750014

“Kita bersyukur punya alam yang subur ,kita sykuri  salah satunya ini melestarikan alam menjaga alam menjaga kebersihan kemudian menanam pohon dan juga tidak merusak tidak membakar hutan,” paparnya

Menurutnya gunungan tersebut di bagikan ke masyarakat ada yang unik menurutnya, juga  bagi-bagi uang koin juga dan ada satu ayam yang dilepas dengan burung darah.

“Kekayaan alam itu juga diantaranya sudah terdaftar tapi belum pernah di branding identitas geografi kopi yang Argopuro ,itu salah satunya yang kedua ada budaya-budaya lokal yang mungkin belum terangkat,” ungkapnya.

Diakui Kopi Argopuro kata Yordan  juga punya potensi ,pihaknya berharap agar pemerintah Kabupaten Bondowoso bisa mensuport baik publikasi dan lain sebagainya,tidak hanya dibagian Timur saja .

“Semua murni swadaya dan tanpa APBD ,Alhamdulillah masyarakat Kompak,”pungkasnya

images (15)

Gagas  “Merah Putihkan Kawah Wurung” PJ Bupati Bondowoso Berhasil Ajak Ribuan Massa Ikuti Expedisi Spektakuler

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO   –  Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, mengagas  “Merah Putihkan Kawah Wurung” untuk memperingati

Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Ia berhasil mengajak ribuan massa ikuti Expedisi Spektakuler tersebut di kawasan wisata alam Kawah Wurung Kecamatan Ijen Kabupaten Bondowoso,Jawa Timur, Rabu (14/08/2024)

Ide itu muncul saat peringatan Hari Anak Nasional di Pendopo Bagus Asra ,Ia menantang generasi muda mengobarkan semangat nasionalisme dengan memerah putihkan Kawah Wurung.

Pada hari ini acara tersebut berlangsung yang akan menjadi simbol sejarah untuk pertama kalinya di Bumi Kironggo ribuan Bendera Merah Putih berkibar di Kawasan Wisata yang  banyak orang menyebut  sebagai padang rumput Teletabis .

Pengibaran Bendera merah putih yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut pemegang bendera membentuk  formasi angka 17 agustus dan juga 79 begitu spektakuler.

Acara tersebut diikuti oleh elemen masyarakat, termasuk pelajar, anggota TNI/Polri, dan komunitas pecinta alam ,dan ASN .

FB_IMG_1773966750014

“Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT RI ke-79 yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, serta mempromosikan potensi wisata daerah.Kawah Wurung, yang terkenal dengan panorama alamnya yang indah,”jelasnya

Menurutnya ,kegiatan ini bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga bukti kecintaan terhadap keindahan alam Indonesia. Kawah Wurung adalah salah satu destinasi wisata andalan Bondowoso yang harus  dijaga dan juga dilestarikan.

Lebih -lebih PJ Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini  pihaknya ingin membangkitkan ,memantapkan semangat kebersamaan juga tekat kometmen Bineka Tunggal Ika NKRI harga mati

“Saya dan temen-temen untuk Indonesia dan dunia kita ingin membangkitkan dan juga memantapkan semangat gotong royong ,rasa cinta tanah air, kita mempunyai potensi yang luarbiasa indonesia NKRai harga mati jadi, semuanya ayo sama sama bersatu saling bersinergi membangun bangsa ini,” pungkasnya.

images (15)

Komisi I DPRD Bondowoso Sarankan Karakteristik Sosialisasi DBH CHT Harus Bisa Diterima Masyarakat

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO – Ketua Komisi I DPRD Bondowoso H Tohari sebagai mitra kerja Satpol PP Bondowoso menyampaikan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang digunakan adalah 10 persen untuk sosialisasi.

Untuk itu pihaknya menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan harus bisa diterima oleh masyarakat.

“Sudah ada beberapa kegiatan sosialisasi,namun masih perlu dievaluasi,”tegasnya

Menurutnya ,sosialisasi peraturan perundang undangan itu ada di DBH CHT yang ada di Satpol PP.

“Perlu ada semacam monitoring, perlu ada evaluasi makanya ,di PAPBD ini kita minta Aatpol PP mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi gempur rokok ilegal,” ungkapnya usai Rapat Paripurna ,di Gedung DPRD Bondowoso,12/08/2024.

Dikatakan bahwa sudah ada beberapa fersi yang dilakukan oleh Satpol PP yang pertama fece to fese dengan masyarakat.

“Jadi masyarakat didatangkan mungkin sekali datang ada 100 orang kan ada nara sumber baik dari Bea Cukai ataupun Satpol PP atau dari tokoh ,itu juga memberikan pemahaman tentang bahayanya rokok ilegal ,”

FB_IMG_1773966750014

Menurutnya ludruk,pengajian,road race ini perlu dievaluasi harapanya dari semua yang dilakukan oleh Satpol PP selama 2 tahun belakangan ini sejauh apa bisa diterima masyarakat.

“Perlu ada kajian sekarang kira-kira bentuk sosialisasi apa ?yang bisa diterima oleh masyarakat kan yang penting kan, yang diterima bukan masalah kehiatanta tapi terpenting diterima oleh masyarakat,”pungkasnya.

Untuk diketahui sosialisasi ketentuan cukai merupakan langkah preventif Bea Cukai dalam memberantas rokok ilegal.
Sosialisasi yang disampaikan berupa pengenalan cukai, jenis-jenis barang kena cukai (BKC), ciri-ciri rokok ilegal, konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal, serta sosialisasi terkait modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai

Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Karakteristik yang dimaksud meliputi barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

 

images (15)

PJ Sekda Dukung DPRD Bondowoso Bentuk Pansus PAD

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – PJ Sekda Bondowoso Haeriah Yuliati sangat mendukung DPRD membentuk pansus PAD mengingat nantinya akan banyak sekali masukan dalam bentuk rekomendasi yang bisa diterapkan dalam memajukan Bondowoso.

Hal itu disampaikan PJ Sekda usai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menggelar rapat paripurna tanggapan dan atau jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap RAPERDA tentang perubahan APBD tahun Anggaran 2024 serta Persetujuan bersama Bupati dan DPRD tentang KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 ,Senin 12/08/2024 malam.

Dengan target yang diminta Banggar sebesar 300 miliar upaya optimalisasi terhadap potensi PAD akan dilakukan.

” Akan kita lakukan, karena kita sadar bahwa saat ini masih banyak potensi PAD yang sebetulnya masih belum tersentuh,”tegasnya.

Haeriah memberikan contoh beberapa wilayah yang semula sawah atau kebun menjadi perumahan .

“Yang dulunya lahan misalnya persawahan sekarang sudah menjadi area perumahan nah apakah pajaknya itu sudah disesuaikan? padahal pajak bumi dengan bangunan itu kan berbeda ,dalam artian besarannya ,nah dari sana aja sudah bisa kita hitung berapa potensi yang mungkin bisa kita peroleh,” paparnya.

Sebenarnya kata Haeriyah Perda dan perbupnya sudah ada .

FB_IMG_1773966750014

“Sudah ada kita sudah punya ya tentang pajak dan retribusi Daerah perbup, dan juga sudah sebetulnya perdanya sudah ada, yaitu perbup itu kan hanya petunjuk teknis saya, kita kan sudah bisa melaksanakan jadi tidak ada alasan masih menunggu perbup , nanti akan kita telusuri kendalanya apa dan paling tidak itu harus segera diselesaikan,”ungkapnya.

Menurutnya potensi-potensi yang memang masih memungkinkan akan dioptimalkan.

” Karena kita sadar bahwa PAD ini merupakan sumber pendanaan yang memang sangat kita butuhkan saat ini, di mana potensi DAU kita juga tidak terlalu signifikan untuk bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan di Kabupaten Bondowoso,”pungkasnya.

Dikatakan jika memang akan dibentuk pansus PAD pihaknya setuju ,agar nantinya banyak masukan-masukan demi peningkatan PAD dan kemajuan Bondowoso.

 

 

 

images (15)

Ini Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Pada Rapat Paripurna DPRD Bondowoso

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso –  Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro,  melalui PJ Sekda Haeriah Yuliati menyampaikan tanggapan dan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di Graha Paripurna ,Senin,12/08/2024.

Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan bahwa Penurunan Target PAD setelah perubahan dikarenakan penyesuaian potensi sumber-sumber PAD.

Selain itu penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dikarenakan penyesuaian terhadap potensi pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) didasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim pada tahun 2024.

“Penurunan Lain-lain PAD Yang Sah merupakan akumulasi dari pengalihan target pendapatan juga adanya peningkatan target pendapatan baik dari BLUD, Bunga Deposito Dana Cadangan, Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan dan Pendapatan dari Pengembalian,”paparnya.

Disamping digunakan untuk pengalihan sumber dana SILPA yang digunakan di APBD awal juga ada penambahan DBHCHT dan BKK Provinsi.
Kemudian Penjelasan Sumber Dana SILPA Rp. 21.767.455.462,00

Sementara menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa  Pemutakhiran secara reguler dilakukan terhadap obyek pajak. Pemutakhiran PBB P2 sedang dilaksanakan tahun 2024 dengan fokus pada beberapa desa di kecamatan Bondowoso dan Tenggarang.

“Adapun jumlah Objek Pajak yang akan di update sebanyak kurang lebih 16.300 SPPT dan akan dilanjutkan pada tahun 2025 sedangkan untuk objek pajak lainnya telah dilakukan secara berkala melalui petugas pelayanan,”ungkapnya.

Sedangkan untuk Review NJOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selain itu dilakukan survey/uji petik yang akan diprioritaskan pada lokasi yang berpotensi untuk meningkatkan pajak maupun retribusi.

“Kemudian Pengelolaan UNESCO Global Geoparks akan lebih dioptimalkan dengan memaksimalkan perangkat daerah terkait agar keberdayaan masyarakat meningkat sekaligus dapat meningkatkan PAD,” katanya.

Selain itu berdasarkan data yang disampaikan oleh PLN, jumlah pelanggan per bulan Juni 2024 sebanyak 265.440. Selanjutnya akan menjadi pertimbangan untuk dilakukan kajian terhadap data pelanggan dan penggunaan dayanya guna mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tenaga listrik

Dalam menanggulangi bencana kebakaran pemerintah Kabupaten Bondowoso sudah memberikan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso akan senantiasa berupaya mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran, serta mengalokasikan berdasar prioritas daerah yang sinergi dengan prioritas pemerintah pusat mapun provinsi

Langkah strategis dan inovatif akan selalu diupayakan dalam rangka optimalisasi pendapatan, utamanya Pendapatan Asli Daerah.Langkah – langkah percepatan dalam melaksanakan tahapan pembangunan akan menjadi salah satu perhatian, sehingga pencapaian target pembangunan dapat terealisasi.

Untuk Fraksi Amanat Golongan Karya
langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalu cara kreatif dan inovatif selalu diupayakan, termasuk menganalisa dan memperhitungkan kemungkinan adanya potensi
sumber-sumber pendapatan baru.

“Adapun Proses perencanaan dan penganggaran telah diupayakan sesuai prioritas daerah, yang juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan tujuan pembangunan, dengan mengoptimalkan kemampuan fiskal daerah,”terangnya

Untuk proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengedepankan kaidah dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

FB_IMG_1773966750014

Sementara Proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan mengedepankan kaidah dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang akan selalu diupayakan,
untuk semakin baik, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan,”tegasnya

Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang Turunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan dikarenakan penyesuaian potensi sumber-sumber PAD, namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2023 yang disebabkan pandangan optimis terhadap potensi Lain-Lain PAD Yang Sah berasal dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah serta Pendapatan BLUD.

“Turunnya target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dikarenakan penyesuaian terhadap potensi pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) didasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim pada tahun 2024;

“Penurunan target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah didasarkan perkiraan terukur dengan memperhatikan perkembangan terakhir terhadap indikator-indikator dan variabel yang berpengaruh terhadap pencapaian target,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Penambahan/ peningkatan Belanja Modal Tanah pada P-APBD Tahun Anggaran 2024 adalah untuk rencana pembebasan lahan (Pancoran dan Kejawan), untuk pembangunan jalan.

Kemudian Penambahan/ peningkatan Belanja Modal Aset Lainnya dikarenakan adanya perbaikan rekening belanja/ pergeseran anggaran, serta penambahan belanja berupa Belanja Modal Aset Lainnya BLUD, dan Belanja Modal Aset Tidak berwujud berupa software pada beberapa SKPD

“Penurunan/berkurangnya Belanja Tidak Terduga dilakukan dalam rangka mencukupi keperluan menutup defisit belanja, dengan dasar perkiraan kebutuhan Belanja Tidak Terduga berdasar realisasi tahun sebelumnya,”jawabnya.

Sementara menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Gerindra
Penurunan restribusi daerah pada perubahan APBD akumulasi dari kenaikan maupun penurunan target restribusi daerah yang didasarkan pada realisasi potensi yang ada dalam tahun berjalan.

“Penurunan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan dikarenakan penyesuaian terhadap potensi pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) didasarkan pada Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Jatim pada tahun 2024,”jelasnya.

Pemkab juga melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi terkait pendapatan transfer telah dilakukan dan sebagai factor pendukung untuk pengalokasian dana transfer pusat maupun provinsi juga telah diupayakan agar pendanaan anggaran Pembangunan bisa tercukupi;

Sedangkan untuk penganggaran belanja dialokasikan dengan memperhatikan prioritas dan pencapaian target, serta menyesuaikan kemampuan fiskal daerah untuk selanjutnya dijabarkan melalui kelompok belanja, jenis, obyek belanja, rincian obyek sesuai kebutuhan dalam pencapaian target, dengan tetap berpedoman ketentuan peraturan perundangan.

“Adapun Proses Penganggaran dilakukan sesuai tahapan- tahapan berdasar peraturan perundangan, sehingga di dalamnya telah mencakup proses identifikasi permasalahan yang akan diselesaikan, serta penentuan prioritas yang akan dicapai termasuk dalam hal mengalokasikan anggaran,”tukasnya.

Terkait belanja pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana transfer, lebih didominasi dengan belanja yang bersifat mandatory. Sehingga belanja dialokasikan pada sub kegiatan yang menunjang mandatory tersebut, dan sejalan dengan langkah-langkah daerah dalam mewujudkan target- target pembangunan.

“Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada beberapa SKPD, disesuaikan dengan ketentuan peruntukan menurut peraturan perundangan, sebagaimana menu sub kegiatan, yang dipilih sesuai/ sejalan dengan prioritas daerah dan disetujui melalui asistensi oleh pemerintah provinsi,”pungkasnya.

images (15)

DPRD Bersama Bupati Bondowoso Sepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

DPRD Bersama Bupati Bondowoso Sepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025

BONDOWOSO – DPRD Bersama Bupati Bondowoso Sepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal itu disepakati setelah Badan Anggaran melakukan pembahasan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bondowoso menggelar rapat paripurna , di Graha Paripurna Gedung DPRD. setempat ,Senin 12/08/2024 malam.

Kendati sudah disepakati ,namun Badan Anggaran (Banggar) masih memberikan beberapa catatan yang disampaikan langsung dalam rapat paripurna oleh juru bicara Banggar H.Zaki Imron Humaidi.

Berdasarkan hasil akhir pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Belum ada semangat dan komitmen Pemerintah Daerah untuk bekerja maksimal dalam menaikan PAD dimana target pendapatan Tahun 2025 hanya 262 Milyar, sehingga perlu adanya Reviuw asumsi target PAD pada tahun 2025 minimal sebesar 300 Miyar.

“Selain itu perlu merubah orientasi mindset Pemangku kebijakan dalam melaksanakan tugas terutama Perangkat Daerah penghasil PAD tidak hanya pekerjaan rutin namun dituntut untuk selalu proaktif dan berinovasi demi tercapainya target capaian,
terkait perjanjian Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan BPJS perlu ada sosialisasi massif kepada masyarakat,”paparnya.

Selain itu terkait pengelolana penggunaan dan pemanfaatan BPJS UHC ,Perlu Keseriusan Pemerintah dalam menangani infrakstuktur mengingat kondisi saat ini 35,30%, atau setara dengan 600 Km jalan kabupaten serta jalan poros desa yang rusak.

“Optimalisasi peran Puskesmas dalam penggunaan BPJS UHC karena selama ini yang dirasakan kurang responsif dalam melayani masyarakat,” tegasnya.

FB_IMG_1773966750014

Menurut Banggar adanya ketimpangan yang cukup besar pada jumlah Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan data pelanggan, maka segera melakukan Validasi untuk menambah potensi kenaikan PAD.

“Perlu pemataan dan reviuw Nilai jual obyek pajak (NJOP) dari bebera sumber potensi penghasil Pendapatan Daerah ;
Terkait pengelolaan BLT cukai untuk dikelola dengan jenis dan bentuk kegiatan sesuai kebutuh dan berdampak langsung pemanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan,”ungkapnya.

Pasca diraihnya predikat UGG IJEN, kondisi pariwisata kita di permukaan perlahan menunjukkan perkembangan yg cukup signifikan. Selanjutnya dibutuhkan keseriusan dan penegasan Pemerintah Daerah untuk meletakkan urusan pariwisata sebagai second contributor dalam struktur perolehan PDRB Bondowoso.

Berdasarkan hal tersebut Badan, dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa
Anggaran KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan,

Nota Kesepakatan Anggaran KU dan PPAS APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 adalah merupakan hasil akhir pembahasan dalam Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran Kabupaten Bondowoso.

Untuk diketahui penandatanganan nota kesepakatan DPRD Bersama Bupati Bondowoso Sepakati KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 ,karena PJ Bupati Dinas ke Luar Kota maka diwakili oleh PJ Sekda Bondowoso.

 

 

images (15)

PJ Bupati Bondowoso : Media Stakeholder Strategis yang Harus Kita Ajak Selalu Bersama Secara Proporsional Membangun Bondowoso

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

BONDOWOSO – Untuk membangun Bondowoso ,Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro meminta bersama-sama senergi dengan stakeholder strategis.

Hal itu disampaikan PJ Bupati Bondowoso saat melantik Haeriah Yuliati sebagai Penjabat PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, di Pendopo Raden Bagus Assra. Senin (12/08/2024)

“Saya minta bersama-sama kita kuatkan birokrasi kita ,kita bangun sinergi dengan stakeholder – stakeholder strategis didukung oleh porkopimda ,DPRD saya yakin ini akan menjadi kekuatan kita bersama,”pintanya

Disepakati lima pilar bagaimana sinergi dengan pemerintahan daerah yang lain, sinergi dengan UMKM ,sinergi dengan komunitas masyarakat, sinergi dengan akademisi dan sinergi dengan pers.

FB_IMG_1773966750014

“Dengan media ini tidak bisa ditinggalkan ini stakeholder strategis yang harus kita ajak selalu bersama secara proporsional, saya yakin kalau itu bisa kita lakukan insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama Bondowoso akan bisa mengejar ketinggalannya IPM-nya,UHC-nya.

Pihaknya mengucapkan terimakasih karena sinergi yang baik bisa memperoleh penghargaan UHC ini juga tidak lepas dari peran Media.

“Alhamdulillah kita sudah dapat penghargaan kemarin kita sudah 98% padahal 11 kabupaten kota di provinsi Jawa Timur ini masih ada yang belum mencapai 95% ,tapi luar biasa tahun ini mau dicukupi sehingga menjadi 100% terima kasih pak ketua (Ketua DPRD -red) dan tim anggaran seperti ini yang harus kita bangun, IPM kita, ya kemiskinan , stunting kita, ayo kita jaga masing-masing punya peran di situ enggak bisa update sendiri tapi harus saling terkait nah di sinilah fungsinya sinergitas,”pungkasnya.

images (15)

PJ Bupati Bondowoso Berjanji ,Setelah Peringatan HUT RI ke 79 Akan Evaluasi Kinerja OPD

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
tapalkuda1-removebg-preview.png (1)

Bondowoso – Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro,berjanji akan melakukan cek and ricek atau evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hal itu disampaikan usai melantik Haeriah sebagai Penjabat PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso. di Pendopo Raden Bagus Assra. Senin (12/08/2024)

“Akan cek di masing-masing perangkat daerah ,prioritasnya apa kesulitannya, sehingga insyaallah setelah 17-an saya kira akan menjadi waktu yang sangat bagus untuk saya evaluasi semuanya bagaimana kinerja masing-masing perangkat daerah ,bagaimana manajemen kepegawaiannya , bagaimana tata kelola administrasinya, bagaimana kemudian kewajiban untuk untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terkait dengan transparasi ,”paparnya.

Karena menurutnya ,apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan juga kepada masyarakat oleh karena itu publikasi menjadi bagian penting.

“Publikasi itu menjadi alat bagi pemerintah daerah, bagi kita semua untuk mempertanggungjawabkan, apa yang sudah kita lakukan, sehingga masyarakat dan siapapun bisa mengetahui termasuk tidak hanya mengetahui tapi juga memberikan respon memberikan, masukkan sehingga yang dibutuhkan masyarakat itu terpenuhi,”paparnya.

Ditegaskan bahwa Paradigma pembangunan ini harus dirubah tidak lagi paradigma pembangunan itu dilihat dari kacamata kebutuhan Pemda saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana paradigma pembangunan itu harus menyeimbangkan juga dari aspirasi masyarakat.

“Misalnya bidang pariwisata, ini seperti apa yang diharapkan masyarakat pengembangan kopi kalaupun kita mengukuhkan diri sebagai Bondowoso republik kopi ,masyarakat harus diajak bersama-sama merumuskan ini sehingga ketemu,”ulasnya.

FB_IMG_1773966750014

Ia mengaku beberapa perangkat daerah sudah diberi tugas masing-masing contohnta Diskoperindag buat peta jalan untuk pengembangan kopi konsepnya bagaimana supaya bisa ekspor.

Dikatakan bahwa hilinisasinya ini masyarakat tidak memperoleh manfaat dari itu sangat rugi, kemudian pertanian dan perkebunan ini juga,bagaimana kemudian termasuk varian-varia kopi tentunya .

“Ini saya harapkan DPMPTSP nanti akan menjadi koordinatornya ya yang boleh memberikan kebijakan bahwa ini investor bisa masuk atau tidak adalah kepala daerah, kita dalam satu kerangka yang sama kita akan melihat dari berbagai aspek sosial budaya mari kita bangkitkan kita dengarkan kelurahan masyarakat,”harapnya.

Bondowoso harus dibangun IPM , kemiskinan ,stunting dijaga masing-masing punya peran di situ bisa update sendiri tapi harus saling terkait.

“Nah disinilah fungsinya untuk orkestras Bu Sekda menjadi dirigen sehingga semuanya dalam satu kesatuan tidak ada yang bergerak sendiri jadi satu kesatuan ,nada sumbang atau tidak tergantung dirigen,”pungkasnya.

 

 

images (15)
1...747576...889Halaman 75 dari 889
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih