Beranda blog Halaman 3

Bupati Bondowoso Tegaskan Penyaluran BLT DBHCHT Harus Tanpa Potongan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid, menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) harus dilakukan tanpa potongan apa pun.

Arahan tersebut disampaikan untuk memastikan bantuan diterima utuh oleh para buruh pabrik rokok yang menjadi sasaran program dilaksanakan di pabrik rokok Dua Putri desa Jumpong Kecamatan Wonosari Bondowoso ,Selasa 18/11/2025.

Bupati memerintahkan seluruh tim terkait untuk mengawal proses penyaluran secara penuh di masing-masing lokasi pabrik.

“Penyaluran BLT harus dilaksanakan tanpa potongan apa pun dan seluruh tim diminta mengawal prosesnya secara penuh di masing-masing lokasi pabrik,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memanfaatkan dana cukai untuk meringankan beban ekonomi masyarakat rentan, khususnya pekerja sektor tembakau.

“Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memanfaatkan dana cukai untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat rentan, khususnya para pekerja di sektor tembakau. Kita berharap bantuan ini dapat meningkatkan perlindungan sosial dan kualitas hidup para buruh,” ujarnya.

Penyaluran BLT dilakukan langsung oleh petugas PT Pos Indonesia di dua pabrik rokok untuk memastikan proses berjalan cepat, tepat, dan akuntabel.

Melalui program ini, pemerintah berharap para buruh pabrik rokok dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik.

1744129950993

Tewas Tertabrak Truk di Depan Pintu Terminal Sritanjung Banyuwangi, Sopir Kabur

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi – Naas menimpa seorang pria asal Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, berinisial AMRW (31), tewas setelah motor yang ditungganginya tertabrak truk.

Insiden kecelakaan itu terjadi di depan pintu masuk Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Senin (17/11/2025) sekira pukul 12.00 WIB.

Saat itu motor Honda Honda Revo bernopol S-23xx-xx yang dibawa korban dalam kondisi mati mesin dan tengah ditarik menggunakan tali tambang oleh rekannya, ADK (51) yang mengendarai Honda Beat nopol AG-32xx-xx.

“Korban dan rekannya melaju dari arah utara menuju ke selatan,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ipda Andi Restu Darmawan.

Setibanya di lokasi kejadian, motor penarik berupaya menyalip beberapa truk dan berpindah ke lajur kanan, diikuti Honda Revo yang ditarik di belakangnya. Namun nahasnya, pengendara Revo dihantam truk dari arah berlawanan.

Kejadian tersebut membuat pengendara Honda Revo terjatuh dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban mengalami luka berat di bagian kepala.

“Korban tewas seketika di lokasi kejadian dengan luka berat di bagian kepala. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Blambangan,” ujar Andi Restu.

Sementara truk yang menabrak motor korban, langsung kabur pasca kejadian. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Truk tersebut langsung melarikan diri setelah kejadian. Saat ini kami masih lakukan penyelidikan,”terangnya. (mam)

1744129950993

Optimalkan Data ,Bondowoso Genjot Penuntasan TBC

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya penguatan komitmen, intensifikasi pencegahan, serta optimalisasi data dan informasi dalam upaya percepatan penanggulangan Tuberculosis (TBC) di Bondowoso. Hal tersebut disampaikan usai Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penuntasan TBC Tahun Anggaran 2024–2025 (s.d. Triwulan I) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Fathur Rozi menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja tersebut menyoroti tiga aspek utama, yaitu komitmen pemerintah daerah, upaya pencegahan, serta penguatan data dan informasi.

“Untuk komitmen pemerintah, kita sudah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah, meski memang diperlukan penyempurnaan. Selain itu, juga ada Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan TBC. Struktur ini sudah ada, namun perlu di-review agar bisa bekerja lebih optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, struktur tim perlu diperkuat dengan pembagian bidang yang lebih jelas, seperti bidang promosi kesehatan, bidang pengobatan dan pencegahan, serta bidang data dan informasi.

“Semua harus ditingkatkan. Tidak ada yang sempurna. Kinerja tim harus lebih kencang lagi, dengan struktur yang lengkap sehingga lebih efektif,” tegasnya.

Sekda juga menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan TBC merupakan program prioritas Bupati Bondowoso. Karena itu, anggaran di Dinas Kesehatan tetap disiapkan untuk mendukung percepatan penanganan TBC. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

“Percepatan penanggulangan TBC tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk menguatkan promosi kesehatan. Arahan Pak Bupati jelas: semua harus bergerak bersama mewujudkan Bondowoso bebas TBC,” katanya.

Menurutnya, semakin banyak kasus TBC ditemukan bukan berarti kinerja pemerintah rendah, melainkan menunjukkan bahwa proses penelusuran (tracing) berjalan efektif.

“Semakin banyak yang ditemukan, intervensi kuratif akan semakin efektif. Tracing harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan. Semakin cepat ditemukan, semakin cepat ditangani,” jelasnya.

Capaian Dinas Kesehatan Bondowoso

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso mencatat capaian penemuan terduga TBC hingga semester I 2025 mencapai 5.430 kasus, atau 53 persen dari target 10.229 kasus.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, Agus Winarno, menjelaskan bahwa progres penanganan di bidang pengobatan cukup menggembirakan.

“Untuk kasus TBC yang memulai pengobatan, dari target 698 kasus, sudah tercapai 638 kasus atau 91,4 persen,” ujarnya.

Pada indikator keberhasilan pengobatan, dari target 1.505 pasien, sebanyak 1.279 pasien dinyatakan sembuh, dengan capaian 84,98 persen.

“Artinya, dari sisi pengobatan, capaian kita relatif tinggi,” tambah Agus.

Namun demikian, untuk kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan, progres masih tergolong rendah. Dari target 2.105 kasus, hingga semester I baru tercatat 698 kasus, atau 33,2 persen.

Upaya intensifikasi penemuan kasus, peningkatan tracing, serta penguatan koordinasi lintas sektor terus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mempercepat penuntasan TBC di daerah. (*)

1744129950993

Dorong Penguatan Manajemen Talenta Daerah,Bupati Bondowoso Tinjau Profiling ASN di SMKN 4

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso — Bupati Bondowoso meninjau langsung pelaksanaan profiling Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digelar di SMK Negeri 4 Bondowoso sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memetakan kompetensi ASN secara komprehensif dan terukur.

Menurut Bupati, proses profiling ini merupakan bagian dari standar manajemen talenta nasional yang kini sedang didorong pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pemetaan kompetensi yang akurat sangat penting untuk memastikan setiap ASN ditempatkan secara tepat sesuai kapasitas dan kualifikasinya.

“Saya kira ini adalah langkah yang kita lakukan dalam rangka memenuhi proses dan prosedur manajemen talenta yang sedang didorong secara nasional. Banyak manfaatnya, salah satunya menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan mutasi. Dengan ini kita bisa mengetahui kompetensi secara detail dari ASN kita,” ujarnya.

Bupati juga berharap seluruh ASN yang mengikuti profiling dapat menjalani proses ini dengan baik, sehingga hasilnya mampu memberikan gambaran objektif mengenai profil masing-masing pegawai.

“Kita tentu berharap mereka dapat mengikuti dengan baik dan memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang profil ASN Bondowoso,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Munir, menjelaskan bahwa pelaksanaan profiling dilakukan secara bertahap dengan jumlah peserta yang cukup besar.

“Di Bondowoso jumlah pesertanya secara keseluruhan 953 ASN. Kita jadwalkan satu hari dua sesi, menggunakan empat lab di SMKN 4 Bondowoso,” jelas Munir.

Ia menambahkan bahwa proses ini dirancang agar berjalan efektif tanpa mengganggu tugas pelayanan publik di masing-masing OPD.

Dengan terlaksananya profiling ini, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap mampu membangun database kompetensi ASN yang kuat sebagai dasar pengembangan karier, diklat, mutasi, serta penempatan posisi strategis secara lebih proporsional dan objektif.

1744129950993

Pembukaan PKPA Beasiswa PERADI Utama–KOPRI: Momentum Penguatan Peran Advokat Perempuan

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Jakarta, – Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Beasiswa Kerja Sama PERADI UTAMA – KOPRI PB PMII Batch I resmi dibuka hari ini. Program ini menjadi langkah strategis dalam melahirkan advokat perempuan muda yang berintegritas, profesional, serta memiliki komitmen sosial tinggi. Beasiswa tersebut ditujukan bagi kader perempuan PMII yang memiliki potensi di bidang hukum namun membutuhkan ruang percepatan pengembangan kapasitas profesional.

Meski digelar secara daring, acara pembukaan berlangsung khidmat dan penuh antusias. Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh nasional Nahdlatul Ulama, jajaran pengurus PERADI Utama, KOPRI PB PMII, serta peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Standardisasi Mutu Jadi Prioritas Penyelenggaraan

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan teknis, Mas Michael, S.H., CTA., selaku Kabid Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga PERADI Utama sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, menegaskan bahwa PKPA Batch I disusun dengan standar ketat serta berorientasi pada penguatan kapasitas peserta.

“Kami di PERADI Utama memastikan bahwa setiap materi, pengajar, dan proses pembelajaran disiapkan secara profesional. Para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga pengalaman yang membentuk karakter advokat berintegritas,” ujarnya.

Mas Michael juga berharap peserta mengikuti seluruh rangkaian dengan disiplin serta menjaga komitmen kolaborasi antara PERADI Utama dan KOPRI PB PMII pada batch berikutnya.

PBNU Tekankan Peran Strategis Advokat Perempuan

Pembukaan acara diawali dengan sambutan Wakil Ketua Umum PBNU, Dr. K.H. Amin Said Husni, M.A. Dalam amanatnya, ia menekankan pentingnya kehadiran kader perempuan dalam pembangunan hukum nasional.

Menurutnya, advokat perempuan yang berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan komitmen kebangsaan sangat dibutuhkan untuk memperkuat kultur penegakan hukum yang berkeadilan. Ia mengapresiasi kolaborasi PERADI Utama dan KOPRI PB PMII yang dinilai mampu membuka ruang pemberdayaan lebih luas bagi generasi perempuan di bidang advokasi.

KOPRI PB PMII: Ruang Advokasi adalah Ruang Pengabdian

Ketua Umum KOPRI PB PMII, Sahabat Wulan Sari Aliyatus Sholikhah, dalam sambutannya menegaskan bahwa beasiswa PKPA Batch I bukan sekadar program pendidikan, tetapi bentuk nyata keberpihakan organisasi bagi kader perempuan.

Ia mengajak seluruh peserta mengikuti program dengan sungguh-sungguh dan menjaga nama baik organisasi.
“Kader perempuan harus membuktikan bahwa ruang advokasi adalah ruang pengabdian, ruang perjuangan, dan ruang pembuktian bahwa perempuan mampu berdiri setara dalam profesionalisme hukum,” tegasnya.

PERADI Utama Dorong Integritas dan Kompetensi Advokat Muda

Ketua Umum PERADI Utama, Prof. Dr. Hardi Fardiansyah, S.H., S.E., S.I.P., M.H., M.A., juga memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Ia menyampaikan komitmen PERADI Utama untuk terus menghadirkan pendidikan profesi advokat yang berkualitas dan relevan dengan dinamika hukum modern.

Prof. Hardi menilai kolaborasi dengan KOPRI PB PMII sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya hukum nasional.
“Kami berharap dari Batch I ini lahir advokat perempuan yang tidak hanya mumpuni secara kompetensi, tetapi juga memiliki keberanian moral dan etika profesi yang kokoh,” ujarnya.

Pembukaan resmi ditandai dengan pernyataan simbolis yang disambut hangat oleh seluruh peserta dan panitia.

Momentum Penting bagi Kader Perempuan PMII

PKPA Beasiswa PERADI Utama – KOPRI PB PMII Batch I menjadi momentum bersejarah bagi para peserta untuk memasuki dunia profesi advokat secara lebih terarah dan profesional. Program ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang siap mengabdi pada penegakan hukum, melindungi masyarakat, serta menjadi motor penggerak perubahan menuju keadilan sosial.

1744129950993

PKPA Beasiswa Batch I Resmi Dimatangkan, KOPRI–PERADI UTAMA Tekankan Profesionalisme Peserta

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Jakarta ; Pengurus Besar Korps PMII Puteri (KOPRI) bersama PERADI UTAMA sukses menggelar Technical Meeting persiapan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Beasiswa Kerja Sama PERADI UTAMA – KOPRI PB PMII Batch I. Pertemuan teknis yang berlangsung secara daring ini diikuti peserta dari berbagai wilayah Indonesia.

Acara dibuka dengan rangkaian sambutan resmi, briefing, serta pemaparan teknis pelaksanaan PKPA, mulai dari tata tertib, sistem perkuliahan intensif, mekanisme evaluasi, hingga alur penyelesaian asesmen akhir.

Tekankan Komitmen dan Integritas Peserta

Mewakili Ketua Umum KOPRI PB PMII, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi, Juwita Tri Utami, memberikan arahan strategis sekaligus menegaskan pentingnya komitmen seluruh peserta selama mengikuti program.

“Saya meminta seluruh peserta untuk tidak mengecewakan, menjaga nama baik organisasi, dan membangun kerja sama yang solid sepanjang proses pendidikan. Program ini adalah kesempatan emas bagi kader perempuan PMII untuk tampil sebagai advokat yang kompeten dan berintegritas,” ujarnya.Jum’at 14/11/2025.

Sementara itu, Hirma, Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi KOPRI PB PMII, menyampaikan aspirasi peserta dari berbagai daerah yang berharap adanya perluasan kuota PKPA. Ia secara resmi mengusulkan penambahan kuota untuk batch selanjutnya agar lebih banyak kader perempuan mendapatkan kesempatan belajar dan berkembang dalam dunia advokasi profesional.

PERADI UTAMA Tegaskan Standar Profesional Program

Dari pihak PERADI UTAMA, hadir Dr. Syahnego, Bendahara Umum PERADI UTAMA, yang menegaskan pentingnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti seluruh ketentuan program. Ia menyampaikan bahwa kurikulum PKPA telah dirancang dengan standar profesional sehingga menuntut keseriusan dan kehadiran aktif.

Selain itu, Michael, S.H., CTA, Kabid Keanggotaan dan Hubungan Antar Lembaga PERADI UTAMA, memberikan penguatan mengenai visi besar kolaborasi kedua lembaga.

“Kami mendukung penuh lahirnya kader-kader perempuan yang memahami hukum dan advokasi, mulai dari akar rumput—dari desa dan kecamatan. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan hukum profesional bagi perempuan muda Indonesia,” tegasnya.

Penjelasan Teknis PKPA: Pastikan Peserta Siap Mengikuti Program

Dalam sesi teknis, panitia menjabarkan sejumlah ketentuan penting terkait:

Jadwal kelas dan metode pembelajaran

Aturan kehadiran dan etika perkuliahan

Sistem pengumpulan tugas

Mekanisme evaluasi dan penilaian

Ketentuan sertifikasi pascapelatihan

Peserta diberi ruang untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta memastikan seluruh mekanisme dipahami secara komprehensif sebelum PKPA resmi dimulai.

Wujudkan Advokat Perempuan Berdaya dan Berintegritas

Program PKPA Beasiswa PERADI UTAMA – KOPRI PB PMII Batch I diharapkan menjadi tonggak lahirnya advokat perempuan yang berkapasitas, berintegritas, serta peka terhadap isu-isu keadilan di masyarakat. Kolaborasi strategis ini menjadi model sinergi kelembagaan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berkiprah dan memimpin di bidang hukum.

1744129950993

“Banyuwangi BMX Supercross 2025” Masuk Agenda Resmi UCI

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi, Jumat 14 November 2025 — Reputasi Banyuwangi sebagai venue utama balap sepeda kembali terbukti. Setelah sukses menghelat Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI) dan berbagai ajang internasional lainnya, akhir pekan ini Kabupaten The Sunrise of Java kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat penyelenggaraan Banyuwangi BMX Supercross 2025.

Ajang yang berlangsung pada Sabtu–Minggu, 15–16 November itu menjadi satu-satunya kompetisi BMX Racing di Indonesia yang masuk agenda resmi Union Cycliste Internationale (UCI) tahun 2025. Gelaran ini akan memanfaatkan Sirkuit BMX Supercross Muncar, sebuah lintasan berstandar Olimpiade yang dikenal memiliki trek terpanjang di dunia.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan kebanggaannya karena Banyuwangi kembali dipercaya sebagai tuan rumah ajang balap sepeda tingkat dunia.

“Tahun ini, Banyuwangi BMX Supercross menjadi satu-satunya event BMX Racing Indonesia yang masuk agenda resmi UCI 2025. Bahkan di tingkat ASEAN, hanya dua event yang terdaftar. Indonesia di Banyuwangi, satu lagi di Thailand,” ujar Ipuk, Kamis (13/11).

Sirkuit Berstandar Olimpiade dengan Track Terpanjang di Dunia

Sirkuit BMX Supercross Muncar sendiri telah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan melibatkan arsitek internasional spesialis trek BMX, Tom Ritzenthaler. Hasilnya, lintasan ini tak hanya bertaraf internasional, tetapi juga memiliki sejumlah keunggulan teknis yang membuatnya menantang bagi para pembalap.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banyuwangi, M. Alfin Kurniawan, menjelaskan bahwa event kali ini menarik minat peserta dari berbagai negara.

“Selain Indonesia, rider juga datang dari Latvia, China, dan Malaysia. Total ada 207 peserta yang siap berkompetisi,” jelasnya.

Ajang ini melombakan kelas C1 race dengan total 19 kategori. Peserta terbagi dalam tiga kelompok usia, baik putra maupun putri:

Challenge: 5–16 tahun

Junior: 17–18 tahun

Elite: 19 tahun ke atasMasyarakat dapat menyaksikan langsung di lokasi atau melalui live streaming di kanal YouTube Banyuwangi Sport.

Trek Paling Menantang dengan 4 High Jump dan 7 Line Berbeda

Race Director Banyuwangi BMX Supercross 2025, Dadang Haries Poernomo, mengungkapkan bahwa sirkuit Muncar menawarkan tingkat kesulitan tinggi yang jarang ditemukan di trek lain.

“Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 465 meter, menjadi yang terpanjang di dunia. Ada empat high jump yang merupakan jumlah terbanyak untuk kelas ini,” ujar Dadang.

Selain itu, sirkuit dilengkapi dua start gate dengan ketinggian berbeda, yaitu 5 meter dan 8 meter, serta tujuh line yang dirancang untuk berbagai kelas perlombaan.

“Karakteristiknya lengkap dan menantang. Ini menjadikan Banyuwangi sebagai referensi trek BMX internasional,” tambahnya.

Dengan kehadiran pembalap dari berbagai negara dan fasilitas bertaraf dunia, Banyuwangi kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu pusat sport tourism terkemuka di Indonesia. Event ini sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi di peta olahraga dunia, khususnya dalam cabang BMX Racing.

1744129950993

Harga Pupuk Turun 20 Persen, Sekda Bondowoso Minta Pengawasan Diperkuat

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mensosialisasikan secara menyeluruh kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen kepada seluruh pihak terkait.

Sosialisasi tersebut telah dilakukan tidak hanya kepada masyarakat dan kelompok tani, tetapi juga kepada distributor dan kios penyalur pupuk.

“Prinsipnya, penurunan harga pupuk 20 persen sudah kami sampaikan kepada semua pihak. Kalau masih ada yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah diturunkan, tentu akan ada sanksinya,” tegas Sekda, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, dalam proses penyesuaian harga, Pupuk Indonesia telah memberikan kompensasi bagi distributor dan kios atas stok lama yang dibeli sebelum kebijakan penurunan harga diberlakukan.

Dengan adanya kompensasi tersebut, tidak ada alasan bagi distributor untuk menaikkan harga di atas ketentuan baru.

“Pupuk Indonesia sudah menyampaikan bahwa akan ada kompensasi untuk stok pengadaan sebelumnya. Jadi tidak ada kata rugi bagi distributor atau kios,” ujar Fathur Rozi.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi secara intensif. Pengawasan, menurutnya, merupakan tanggung jawab Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Bondowoso. Pengawasan itu tak hanya dilakukan terhadap distributor dan kios, tetapi juga terhadap kelompok tani penerima pupuk bersubsidi.

“Pak Bupati berpesan agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Tidak hanya enam tepat seperti regulasi sebelumnya, tapi tujuh tepat, termasuk tepat penerima. Penerima yang dimaksud adalah petani dengan luas lahan maksimal dua hektare dan sudah terdaftar dalam sistem e-RDKK,” jelasnya.

Terkait distribusi, Fathur Rozi menyebutkan bahwa re-alokasi antar kecamatan diperbolehkan apabila terdapat ketidakseimbangan stok. Namun, mekanisme tersebut harus berdasarkan data dan keputusan di tingkat kabupaten.

Adapun data realisasi penyaluran pupuk hingga saat ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa untuk jenis Urea dari alokasi 32.809 ton telah terealisasi sekitar 226.000 zak atau 79,26 persen. Untuk NPK, dari alokasi 22.370 ton terealisasi 18.000 ton atau 81 persen. Sedangkan pupuk organik dari 572 ton baru terealisasi 134 ton (23 persen), dan ZA dari 131 ton baru terealisasi 25 ton atau sekitar 19,6 persen.

“Secara umum ketersediaan pupuk di Bondowoso masih aman hingga Januari mendatang. Namun kami perlu terus melakukan pengecekan lapangan agar tidak terjadi penumpukan di satu wilayah sementara di wilayah lain kekurangan,” jelasnya.

Sekda juga menambahkan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan adanya penurunan harga ini, diharapkan pupuk menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh petani.

“Ini langkah luar biasa dari pemerintah. Jangan sampai kebijakan baik ini tidak dirasakan manfaatnya oleh petani karena lemahnya pengawasan,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Fathur Rozi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan teguran kepada distributor atau kios yang terbukti menjual pupuk di atas HET. Jika pelanggaran berulang, sanksi tegas berupa pencabutan izin bisa diberlakukan.

“Kita berpikir positif, mungkin ada yang belum tahu. Tapi kalau sudah diingatkan dan tetap melanggar, tentu akan ada tindakan tegas,” pungkasnya.

1744129950993

Sekda Bondowoso: Jangan Mulai dari yang Tak Jelas, Keuangan KORPRI Harus Bersih dan Terbuka

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Bondowoso.

Hal ini disampaikan usai pengukuhan pengurus periode 2025-2030 di Pendopo Raden Bagus Asra ,Rabu/12/11/2025.

Menurut Fathur Rozi, sebelum dilakukan serah terima, seluruh laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dari pengurus lama wajib diselesaikan.

“Pengurus lama sudah tidak aktif, tetapi laporan-laporan pelaksanaan kegiatan terutama keuangan tetap wajib dipertanggungjawabkan. Nantinya akan dibuat berita acara dan sertifikat serah terima agar jelas batas tanggung jawabnya,” ujarnya.

Sekda menegaskan, pihaknya tidak ingin memulai kepengurusan baru tanpa dasar administrasi yang jelas.

“Saya tidak mau memulai dari sesuatu yang tidak jelas. Harus ada batasan yang tegas antara pengurus lama dan pengurus baru,” tambahnya.

Terkait kemungkinan aparatur sipil negara (ASN) meminjam dana KORPRI, Fathur menyebut hal itu akan dikaji lebih lanjut sesuai regulasi.

“Tujuan KORPRI adalah peningkatan kesejahteraan ASN. Jadi kalau ada ASN yang sakit atau punya kebutuhan mendesak dan ingin meminjam dana, kita lihat dulu aturannya. Sepanjang ada komitmen untuk mengembalikan dan tidak melanggar ketentuan, bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda juga menyoroti adanya perbedaan penerimaan iuran KORPRI antar perangkat daerah selama beberapa tahun terakhir.

Hal ini, kata dia, disebabkan oleh sistem pembayaran yang belum sepenuhnya berbasis daring.

“Masih ada perangkat daerah yang setor manual, tidak cashless. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran, dan ke depan akan kita dorong untuk menggunakan sistem online agar lebih transparan,” tegasnya.

Ia juga menilai, penggunaan dana KORPRI selama ini masih bisa dipertanggungjawabkan, seperti untuk kegiatan peringatan Hari KORPRI dan tali asih bagi ASN yang pensiun.

Namun, ke depan diharapkan dana tersebut bisa lebih diarahkan pada program peningkatan kapasitas ASN untuk memperkuat pelayanan publik.

Terkait besaran iuran anggota, Fathur menjelaskan bahwa jumlahnya bervariasi berdasarkan golongan ASN.

“Setahu saya untuk golongan IV sebesar Rp75.000 per bulan, sementara golongan III dan di bawahnya lebih kecil. Persentase alokasinya ke masing-masing OPD juga sudah ada aturannya,” katanya.

Ia menambahkan, kepengurusan KORPRI periode sebelumnya sempat vakum. “Kepengurusan 2020–2025 itu seharusnya sudah berjalan lima tahun, tapi dalam praktiknya ada kekosongan sekitar satu tahun. Ini yang sekarang sedang kita benahi agar kepengurusan baru bisa bekerja dengan jelas dan terukur,” pungkasnya.

1744129950993

Bondowoso Mantapkan Langkah Menuju 2026: Bupati Sampaikan Respons Fraksi dan Komitmen Pembangunan Daerah

Penulis
Redaksi Tapalkuda
-
IMG-20250408-WA0090

Bondowoso, Bupati Bondowoso, KH. Abd. Hamid Wahid, menyampaikan tanggapan dan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bondowoso dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat, Rabu (12/11/2025).

Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda penting, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ijen Tirta.

Bupati Hamid Wahid secara rinci memberikan tanggapan terhadap pandangan dari masing-masing fraksi DPRD.

Fraksi PKB mendapat apresiasi atas dukungan dan koreksi terhadap nota pengantar APBD. Bupati menjelaskan, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bondowoso pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp327,27 miliar, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya.

Ia menegaskan bahwa proyeksi PAD tersebut disusun secara rasional dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan pengawasan aset dan dana desa, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.

Menanggapi Fraksi PPP, bupati memaparkan langkah inovatif seperti digitalisasi transaksi keuangan secara real time dan penggunaan flow meter bagi pengguna air bawah tanah. Sementara terkait Fraksi Golkar, pemerintah daerah menegaskan tema pembangunan Bondowoso tahun 2026 adalah “Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi dan Kemandirian Menuju Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan.”

Fraksi Golkar juga diapresiasi atas dukungan terhadap program RANTAS (Ruas Jalan Tuntas) dan inisiatif revitalisasi jalur kereta api Jember–Bondowoso–Panarukan.

Untuk Fraksi PDI Perjuangan, bupati menjelaskan berbagai strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), serta validasi data guru ngaji dan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan Kopi Bondowoso dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui penetapan Ijen sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark.

Sementara kepada Fraksi Gerindra, pemerintah melaporkan bahwa penanganan pasca bencana telah dilakukan secara berjenjang melalui OPD teknis, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BNPB pusat.

Terakhir, menanggapi Fraksi Demokrat-PKS, Bupati menyebutkan bahwa penurunan belanja modal disebabkan berkurangnya dana transfer pusat. Namun, pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan publik, efisiensi belanja, dan penguatan PADesa.

Tanggapan atas Raperda Perumda Air Minum Ijen Tirta

Bupati juga menanggapi pandangan umum fraksi terkait perubahan status PDAM menjadi Perumda Ijen Tirta. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Proses perubahan status, kata Bupati, telah dilakukan sejak 2021 dan sempat terkendala proses verifikasi aset. “Kini seluruh aset PDAM telah terverifikasi dan tercatat dalam neraca keuangan,” jelasnya.

Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp44,01 miliar, dengan realisasi hingga 2024 sebesar Rp22,45 miliar. Sisanya akan dipenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan pengembangan layanan air bersih.

Terkait pandangan fraksi mengenai profesionalisme pengelolaan, Bupati menyampaikan bahwa pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas akan dilakukan melalui mekanisme open bidding, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pemerintah juga memastikan bahwa tarif air akan mempertimbangkan daya beli masyarakat kecil dengan tetap menjaga keberlanjutan operasional Perumda.

Fraksi-fraksi lainnya, seperti Golkar, PDIP, Gerindra, dan Demokrat-PKS, turut memberikan saran terkait transparansi, akuntabilitas, hingga pengelolaan lingkungan. Bupati menyambut baik seluruh masukan tersebut dan menegaskan komitmen untuk menjadikan Perumda Ijen Tirta sebagai entitas bisnis daerah yang sehat, profesional, dan akuntabel.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan petunjuk-Nya agar penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso berjalan sesuai harapan bersama,” tutupnya.

1744129950993
1234...866Halaman 3 dari 866
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

ARTIKEL LAINNYA

KATEGORI E POPULLARIZUAR

©
error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih