Beranda blog Halaman 23

SEDULUR RIKHO MENGGAGAS SAGALING BERBASIS PEDULI LINGKUNGAN

IMG-20250408-WA0090

Batu – Bertempat di wilayah desa Beji kecamatan Junrejo kota Batu, Relawan Sedulur RIKHO ( SR) pendukung gubernur Khofifah Indar Parawansa melaksanakan kegiatan pembekalan organisasi berbasis peduli Lingkungan sebagai implementasi mengawal 9 program Nawa Bhakti Satya periode kedua 2025-2030.

Kegiatan yang berorientasi pada kepedulian Lingkungan ini dinamakan SAGALING ( Satuan Siaga Lingkungan), dimana kepedulian Lingkungan tidak hanya pada alam saja, namun lebih komplek dengan kepedulian pada sosial kemanusiaan dan harmonisasi keberagaman.

” Sedulur RIKHO sejak delapan tahun silam mendukung Bu Khofifah menjadi gubernur Jawa Timur, konsentrasi Sedulur RIKHO pada sosial kemanusiaan dan lingkungan dengan bersih-bersih pantai dari sampah dan sosialisasi program Nawa Bhakti Satya awal program kampanye” kata Efendi Achmad ketua Umum SR Jatim, Minggu ,4 Mei 2025

” Pilgub sudah usai, sudah waktunya relawan Sedulur RIKHO bertransformasi diri dari dukungan personal menjadi dukungan program gubernur, sebagai pertanggungjawaban moral terhadap anggota maupun masyarakat Jatim dengan melakukan kegiatan apa yang kami bisa lakukan, maka saat inilah waktu yang tepat untuk pembekalan para pengurus SR Jatim dan KSB SR Kota dan kabupaten untuk memulai gerakan SAGALING mendukungprogram” tegas cak Pendik sapaan akrabnya.

Pembekalan pengurus SR Jatim yang dilaksanakan selama dua hari ( 3-4 Mei) sekaligus melakukan gerakan susur sungai di komando oleh korlap Agus Susanto.

” Sabtu sore hingga malam hari, kami melaksanakan pembekalan SAGALING dari ketum baik sejarah Sedulur RIKHO dan arahan tentang giat bentuk dukungan mengawal NAWA BHAKTI SATYA, Minggu pagi kami melakukan susur sungai sebagai bentuk nyata kegiatan dan menemukan problem masalah yang ada” papar Agus

” kami turun langsung ke sungai sempalan sungai brantas yang berada di perbatasan desa Torongrejo dan Beji, banyak sampah pempers yang di bungkus kresek di buang melalui jembatan, hal ini perlu penyadaran pada masyarakat ” sambung Ruslan wakil sekretaris SR Jatim

Kegiatan diakhiri dengan menghasilkan rekomendasi organisasi Sedulur RIKHO terkait lingkungan, yakni berkomitmen merawat lingkungan alam dan sosialisasi kesadaran masyarakat dengan melakukan kolaburasi bersama pemerintah Provinsi Jatim maupun pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, pun juga kerjasama dengan organisasi-organisasi atau kelompok masyarakat lainnya.

Harapan besar dari relawan Sedulur RIKHO pada Gubernur Jawa Timur dapat di libatkan dalam suksesi Nawa Bhakti Satya sehingga terwujudnya Jawa Timur Pintu Gerbang Baru Nusantara.

” kami dari Sedulur RIKHO berharap dapat dilibatkan dalam suksesi program gubernur meskipun dalam spesifikasi kecil, hal ini di rasa penting sebagai perwujudan tanggungjawab moral terhadap anggota dan masyarakat” pungkas Efendi.

1744129950993

Pemkab Bondowoso Gelar Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama Sekda

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bondowoso membuka seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah .

Setelah sekian lama posisi Sekretaris Daerah Bondowoso diduduki oleh Pelaksana Tugas atau Penjabat, sejak Sekda Definitif sebelumnya mengajukan pensiun dini karena maju Pilkada 2024.

Mahfud Junaedi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyampaikan bahwa pelaksanaan seleksi jabatan Sekda merupakan kewenangan dari Bupati Bondowoso, KH.Abdul Hamid Wahid sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Menurutnya untuk seleksi jabatan sekda panitia seleksi (pansel) dari BKN, BKD Provinsi Jatim, Akademisi, dan Universitas Airlangga.

Pendaftarannya juga dilakukan secara online, yakni semua berkas diupload ke lama asnkarier.bkn.go.id, dibuka mulai 3 hingga 17 Mei 2025 atau selama 15 hari.

“Tak ada yang dari lokal, yang dari lokal hanya sekretariatan,” ungkapnya,Minggu (4/5/2025).

Dikatakan bahwa pendaftaran dibuka bagi seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jatim dan 38 Kabupaten/kota se Jawa Timur.

Ditegaskan bahwa memang pihaknya membatasi dengan memfokuskan pelamar dari Jawa Timur agar mempermudah penelusuran rekam jejak.

Dalam pengumuman yang ditandatangani panitia seleksi JPT Pratama Prof. Dr. Abd Halim Soebahar ,MA ada 14 syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar.

Adapun syarat tersebut antaranya yakni usia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan, sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) tingkat II (PKN Tk.II), tidak sedang dalam proses peradilan pidana, memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah pembina tingkat I (IV/b).

Adapun tahapan seleksi tersebut sejak tanggal 3 s/d 17 Mei 2025
Pengumuman dan Pendaftaran sedangkan Seleksi Administrasi , tanggal 4 s/d 18 Mei 2025.

Selanjutnya Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan pada tanggal 19 Mei 2025. Assessment 20 Mei 2025
Pengumuman Hasil Seleksi Assessment 23 Mei 2025 sementara pada tanggal 26 Mei 2025 Penulisan Makalah dan Seleksi Wawancara.Pada 29 Mei 2025 Pengumuman Hasil Akhir Seleksi.

1744129950993

Karyawan PT BSI Usung Semangat Kolaborasi dalam Peringatan May Day

IMG-20250408-WA0090

Banyuwangi – Karyawan PT. Bumi Suksesindo (BSI) merayakan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei dengan mengusung semangat kolaborasi dan kesejahteraan. Bagi mereka Kesejahteraan dan Produktivitas bukan sekadar slogan manis. Lebih dari itu keduanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan perlu diamini dan dijunjung dengan tinggi.

“Keduanya layaknya sahabat karib, akan  mewujud apabila ada kebersamaan. Ya, harus ada kolaborasi dari berbagai pihak dan para pemangku kepentingan,” kata General Manager of Operations (GMO) sekaligus Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BSI, Roelly Fransza, melalui Occupational Health and Safety Manager (Manager OHS), Dafid Fery Eriyanto.

Dafid menjelaskan bila iklim dunia kerja hari ini lebih menonjolkan kolaborasi ketimbang kekuatan individu. Dalam kolaborasi yang sejati manajemen dan karyawan adalah satu kesatuan. Sebuah tim yang sama-sama ingin perusahaan dan bangsa Indonesia maju, sejahtera dan berdaya saing. Oleh karena itu, diusung tagline “May Day is Kolaborasi Day”.

“Tagline itu merupakan sebuah penegasan, bahwa kita lebih kuat saat kita saling mendengarkan, saling mendukung dan saling mempercayai,” bebernya.

Dari sini, kolaborasi dan peran pemerintah menjadi sangat penting. Melalui Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan instansi terkait lainnya, bukan hanya bertindak sebagai pembuat regulasi. Tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan, fasilitator dialog dan penegak keadilan dalam hubungan industrial.

Berbicara tentang ruang kerja yang aman dan sehat, Dafid mengajak semua pihak untuk tidak melupakan satu hal yang fundamental. Yakni Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perihal K3, menurutnya, bukan sekadar prosedur atau formalitas. Namun sebuah hak dasar setiap pekerja sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bisnis.

“Lingkungan kerja yang aman adalah fondasi dari produktivitas. Pekerja yang sehat, baik secara fisik maupun mental, adalah aset paling berharga. Maka, komitmen kita pada penerapan standar K3 bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi cerdas menuju daya saing nasional yang Tangguh,” cetus Dafid.

Pada peringatan MayDay 2025, manajemen PT BSI juga mengapresiasi pengurus dan anggota Serikat Pekerja yang terus mengedepankan semangat kolaborasi dan hubungan yang harmonis.

“Teruslah menjadi jembatan suara karyawan dengan arif dan berintegritas.
Kepada Manajemen, teruslah menjadi mitra sejati dalam mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat,” ujarnya.
Kepada Pemerintah dan seluruh stakeholder, dia meminta agar selalu hadir sebagai penguat ekosistem kerja yang harmonis, aman dan sejahtera.

“Mari kita kuatkan kolaborasi, satukan visi dan melangkah dengan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik, lebih Sejahtera dan lebih produktif ada di tangan kita,” ungkap Dafid.

Ketua Serikat Pekerja PT BSI, Lukman Kadafi menyampaikan, semangat kolaborasi yang harus dijunjung tinggi para pekerja wajib memiliki visi yang sama dengan perusahaan.

“Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dalam kolaborasi, Equality is very important. Harus ada keseimbangan dan kesetimbangan di sana,” katanya.

Untuk itu, dia mengajak seluruh karyawan anak Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, untuk terus mengasah skill dan pengetahuan diri.

“Tujuannya apa? Agar kolaborasi dan kerja sama yang kita lakukan bisa berjalan dengan selaras,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertransperin Banyuwangi, Abdul Latif, mengaku berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan para pekerja. Sekaligus memberikan pendampingan kepada perusahaan dan buruh dalam setiap permasalahan ketenagakerjaan.

“Edukasi tentang hak-hak pekerja, meliputi kesejahteraan sosial dan perlindungan tenaga kerja, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan kondusif di Banyuwangi, juga terus kita lakukan,” cetus Latif.

“Kita juga gencar menggelar berbagai program pelatihan keterampilan bagi pekerja untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja,” pungkasnya. (mam)

1744129950993

DPP HEBITREN Paparkan Pesantren Pusat Pertumbuhan Ekonomi Umat Pada Wakil Presiden

IMG-20250408-WA0090

EKONOMI – Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren ( HEBITREN) Indonesia
memaparkan visi dan misi organisasi dalam menjadikan pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat.

Pemaparan tersebut dilakukan dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Selasa, 29 April 2025 di Rumah Dinas Wakil Presiden

KH Abdul Hamid Wahid yang juga Sekjend (Sekretaris Jenderal) DPP Hebitren ,menyampaikan bahwa paparan tersebut mencakup berbagai program dan inisiatif yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

“Selain itu menyoroti peran strategis pesantren dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas disamping
melakukan silaturahmi ,”jelasnya.

Menurutnya ,pertemuan ini menjadi momentum penting dalam membahas pengembangan dan kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia.

Dikatakan bahwa ,sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan generasi muda, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi umat.

“Dengan segala potensi yang dimiliki, pesantren diyakini mampu menjadi poros pertumbuhan ekonomi keumatan di masa depan,”tegasnya.

Pria yang akrab disapa Ra Hamid ini juga mengatakan bahwa, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang diskusi mengenai tantangan dan peluang dalam pengembangan potensi ekonomi pesantren.

“Kita menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pesantren, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif dan berkelanjutan,”ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga disambut baik oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasalnya inisiatif yang disampaikan oleh HEBITREN juga merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi pesantren.

Wapres menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan potensi ekonomi pesantren, serta perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pesantren.

“Pemerintah, akan terus berupaya menciptakan kebijakan dan program yang mendukung kemandirian ekonomi pesantren,”katanya.

Menuritnya,pesantren memiliki peran penting dalam membangun ekonomi bangsa yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia berharap Hebitren dapat memperkuat kerja sama antara pemerintah dan pesantren dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, serta menjadikan pesantren sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

 

1744129950993

46 Koperasi Merah Putih Akan di Bentuk di 23 Kecamatan di Bondowoso

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Ada 2 Desa di setiap kecamatan di Kabupaten Bondowoso yang akan memiliki Koperasi Merah Putih .

Pasalnya dari 23 Kecamatan yang ada, akan dibentuk 46 Koperasi Merah Putih .

PLT Asisten 1 Pemkab Bondowoso, Abdurrahman, mengatakan bahwa launching koperasi tersebut akan dilakukan pada peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2025 mendatang.

Menurutnya , persiapan saat ini pihaknya mengumpulkan seluruh camat di Bondowoso untuk meminta dua nama desa di wilayahnya yang ditunjuk sebagai Koperasi Merah Putih.

“Kami undang semua Camat, dalam rangka persiapan Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya usai Rakor bersama camat di Aula DPMD, pada Selasa (29/4/2025).

Ditempat yang sama Navi Setiawan, Kabid Koperasi, Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso, mengatakan, koperasi ini akan memiliki banyak usaha.

Dijelaskan bahwa dipetunjuk pelaksanaan bahkan diminta untuk minimal memiliki 6 gerai toko yang semuanya disesuaikan dengan potensi desa masing-masing.

“Itu pun semuanya tidak harus bangun. Tidak semuanya harus sewa, mungkin bisa berkolaborasi,” imbuhnya .

Sementara sumber dana koperasinya, ada dukungan biaya untuk notaris dari Dinas Koperasi Jawa Timur sedangkan di Bondowoso, diberi jatah 46 desa.

Biayanya berdasarkan kesepakatan Ikatan Notaris Indonesia dengan Kemenkop, yakni maksimal Rp 2,5 juta.

Untuk permodalannya, pemerintah memikirkan melalui skema pinjaman. Baik dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dari Kemenkop, dan bisa juga dari Himbara (Himpunan Bank Negara).

“Cuma skema ini belum aja juknisnya, tapi arahnya akan kesana nanti dari Menkop menyatakan seperti itu,” pungkasnya.

 

Ia menyebut, koperasi desa ini nantinya bukan milik desa, melainkan masyarakat. Karena itulah masyarakat nantinya akan menjadi anggota.

Karena itulah diharapkan masyarakat desa nantinya akan semakin banyak yang ikut serta.

“Pemilik koperasi adalah anggota. Makanya anggota yang daftar, bayar simpanan pokok, itu pemilik Kopdes. Baru Kopdes ini sudah dapat dana mengembangkan usaha,” pungkasnya.

 

1744129950993

Bertepan dengan Hari Kartini Bupati Bondowoso Resmi Luncurkan Program ‘PERMATA’

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso KH .Abdul Hamid Wahid meluncurkan program unggulan ‘PERMATA'(perempuan mandiri tangguh)

Launching program tersebut dilaksanakan di Pendopo Raden Bagus Asra ,Senin 21/04/2025 bertepatan dengan peringatan hari Kartini .

“Saya berharap permata bisa menjadi rujukan dan juga sekaligus solusi didalam penanganan kemiskinan serta permasalahan sosial yang lain di Kabupaten Bondowoso,” harap Bupati.

Bupati juga menyampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bondowoso mengucapkan selamat Hari Kartini kepada para ibu dan perempuan Kabupaten Bondowoso

“Pada momen peringatan Hari Kartini ini ,sekaligus langsung kita luncurkan program unggulan Permata atau perempuan mandiri tangguh, kami berharap program ini menjadi wadah bagi para perempuan untuk itu DPMPTSP melakukan pembinaan bersama Diskoperindag,”harap bupati.

Selain itu untuk meningkatkan kualitasnya Bupati juga meminta kepada TP PKK Kabupaten Bondowoso serta para pimpinan organisasi perempuan untuk mendukung program Permata.

“Sehingga dapat dilakukan akselerasi dan pencatatan percepatan, terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan mendukung terselenggaranya acara dan berjalannya program ini,” katanya.

Diharapkan asisten dan kepala OPD pimpinan Bank Jatim para Camat dan Kepala Desa serta lurah, para pendamping dan pilar sosial bisa bertemu dan bertatap muka untuk bersama-sama berkolaborasi.

” Untuk bertukar pikiran dan saling melengkapi di dalam penyempurnaan konsep untuk selanjutnya dan sekaligus kolaborasi di dalam penyempurnaan pelaksanaan program ,” tegasnya.

Pihaknya berharap sinergitas kolaborasi akan terus terbangun untuk mewujudkan Bondowoso berkah yang dicita-citakan berkualitas ,akseleratif dan holistik.

1744129950993

Simbolis Serahkan Bansos 8 Miliar Lebih ,Bupati : Tidak Ada Pungli

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Simbolis Bupati Bondowoso KH.Abduk Hamid Wahid menyerahkan bantuan sosial sebesar 8 miliyar 434 .000 kepada 5.623 penerima manfaat masing-masing memperoleh 1.500.000 per kepala keluarga.

Penyerahan tersebut dilaksanakan di Pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso ,Senin 21/04/2025.

Hal ini guna menanggulangi Kemiskinan ekstrem dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan air bersih sanitasi kesehatan tempat tinggal pendidikan dan akses informasi .

“Dalam mengatasi kemiskinan ekstrem ini pemerintah melakukan berbagai ikhtiar dan intervensi untuk mengatasinya antara lain dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat meningkatkan pendapatan masyarakat menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan memberdayakan masyarakat ,”papar Bupati.

Dikatakan bahwa program-program pemerintah merupakan upaya untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara kuantitatif maupun kualitatif.

” Pertama saya meminta kepada seluruh penerima bantuan untuk melaksanakan program ini sesuai dengan peruntukannya yakni bantuan dimanfaatkan untuk kewirausahaan .Kita harapkan dari program ini dapat lahir dan bermunculan UMKM – UMKM yang akan semakin tumbuh dan berkembang ddalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat ,”harap Bupati yang kerap disapa Ra Hamid ini.

Ra Hamid berharap agar seluruh prosedur administratif laporan pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada .

“Saya meminta kepada camat dan kepala desa atau kelurahan se Kabupaten Bondowoso untuk memastikan bahwa di dalam penyaluran bantuan ini tidak ada pungutan liar (Pungli) iuran ataupun potongan dalam bentuk apapun,”tegasnya.

Jika ada sedikit saja keluhan masyarakat terkait hal ini pihaknya berharap agar segera diantisipasi dan diselesaikan sedini mungkin .

“Saya juga berharap kepada para kepala desa atau kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka memberikan informasi sesuai dengan kondisi yang ada , kepala desa atau kelurahan agar melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan secara rutin setiap bulan sekali ,untuk melakukan verifikasi validasi penerima bansos sehingga kita tidak ragu untuk mengeluarkan mereka yang sudah mampu dari daftar penerima ,” terangnya.

Lebih – lebih kata Bupati Bansos tersebut akan diusulkan kepada mereka yang tidak mampu yang belum pernah menerima Bansos.

“Komitmen ini kita lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan Bondowoso berkah sehingga Bondowoso semakin maju dan angka kemiskinan semakin turun,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menyampaikan bahwa penerima manfaat dimasing -masing kecamatan berbeda menurutnya karena pernah dilakukan verval untuk data P3KE .

“Yang melakukan verval itu adalah Kecamatan, waktu itu BP4D tahun kemarin kan data sudah diserahkan ke Kecamatan, kemudian dilakukan oleh kecamatan yang menilai mereka yang masuk ke dalam KE itu adalah wilayah masing-masing kemudian data dikembalikan ke BP4D ,”imbuhnya.

Dikatakan bahwa data yang sudah dikembalikan oleh kecamatan kemudian menjadi SK dan pengajuannya diserahkan ke provinsi langsung kemudian provinsi yang memberikan datanya .
Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan maksimal oleh para penerima manfaat ,dan tidak disalahgunakan sebagaimana harapan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid.

Untuk diketahui bahwa Pemkab Bondowoso juga akan memfasilitasi para UMKM dengan pembuatan NIB.

 

 

 

1744129950993

Pemkab Bondowoso Siapkan Lahan 4,6 Hektar Untuk Sekolah Rakyat

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso, Anisatul Hamidah menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, mengajukan pembangunan satu sekolah rakyat ke Kemensos RI.

Menurutnya ,satu sekolah rakyat ini diajukan dua rombongan belajar (Rombel) yang masing-masing 25 nantinya berisi 25 siswa.

Dikatakan Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Penyerahan proposalnya sendiri kata Anis diantarkan langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid pada menteri sosial Syaifullah Yusuf.

Dikatakan bahwa Pemkab Bondowoso bahkan telah menyiapkan lahan seluas 4,6 hektar di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso untuk pembangunan sekolah rakyat .

Tanggal 17 April 2025 kemarin, beberapa OPD di Bondowoso sudah dipanggil ke Jakarta untuk paparan tentang komitmennya untuk pembangunan sekolah rakyat ini.

“Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikannya,” ungkap Anis saat dikonfirmasi, Senin (21/4/202).

Kendati sebenarnya pengajuan sekolah rakyat ini tentatif sesuai kebutuhan daerah. Pihaknya tetap melakukan pengajuan ke Kemensos RI karena angka kemiskinan di Bondowoso masih tinggi.

 

“Sehingga semua mekanisme dari pusat, mulai dari rekrutmen dan sistem pembelajarannya,” ujarnya.

Dikonfirmasi di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Haeriyah Yuliati, mengatakan, tugas pokok dan fungsi dari dinasnya dalam Sekolah Rakyat ini yakni rekrutmen tenaga pendidik dan proses adminitrasi pendaftaran peserta didik yang nantinya berasal dari keluarga kurang mampu.

“Tapi tetap kolaborasi dengan Dinas Sosial,” tegasnya.

Ia melanjutkan, pihaknya sendiri sejauh ini baru mendapatkan petunjuk untuk rekrutmen Kepala Sekolah (Kepsek) sekolah rakyat. Sementara untuk Juknis secara umum masih menunggu dari Kemensos.

Dalam petunjuknya, salah satu persyaratan untuk menjadi Kepala Sekolah Rakyat, harus dari sekolah penggerak.

“Tetap seleksi nanti dari pusat,”katanya .

Kepala Dinas Pendidikan Haeriah Yuliati menambahkan bahwa memang pihaknya nanti akan mengcover terkait dengan administrasinya.

“Tetap pusat yang melakukan seleksi untuk tenaga pendidik dan kependidikan,”imbuhnya.

Ia menerangkan bahwa konsep Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) untuk memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, gizi seimbang, dan pembinaan karakter secara intensif.

“Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat akan mengacu pada standar pendidikan nasional dengan tambahan materi khusus yang menekankan penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan,”pungkasnya.

 

 

1744129950993

Patuhi UU KPU Kembalikan Sisa Dana Hibah 8 Miliar pada Pemkab Bondowoso

IMG-20250408-WA0090

BONDOWOSO – Ketua KPU Bondowoso Sudaedi , menyampaikan bahwa pihaknya mengebalikan sisa dana Hibah sebesar Rp 8 Milliar anggaran dana hibah sisa pelaksanaan Pilkada 2024 ke Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Hal itu disampaikan Sudaedi saat menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Pilkada di Pendopo Raden Bagus Asra, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

“Dikembalikan langsung ke kas daerah,” tegasnya.

Menurutnya anggaran dana hibah Pemkab untuk pelaksanaan Pilkada Bondowoso mencapai total Rp 52,3 milliar. Ada anggaran sebesar 16 persennya atau Rp 8 millir tak terserap.

“Saya itu masuk juga di periode setelah anggaran berjalan. Jadi yang menentukan anggaran tersebut komisioner sebelumnya,” paparnya.

Secara substansial sudah sangat mencukupi. Terbukti beberapa tahapan sudah selesai dilaksanakan.

“Secara subtansial sangat mencukupi,Kami tunduk patuh Undang-undang, maka kami kembalikan,” pungkasnya.

 

 

 

 

 

1744129950993

Penilaian KLA Bupati Bondowoso Sampaikan Roadmap Penyiapan Generasi Emas Berkualitas Melalui Tiga Stop

IMG-20250408-WA0090

Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso berkomitmen dalam mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak akan terus dioptimalkan melalui sinergitas dan kolaborasi multi pihak.

Hal itu disampaikan Bupati Bondowoso KH.Abdul Hamid Wahid saat melakukan zoom bersama tim penilai di Ruang Sabha Bina Praja Pemkab setempat Senin,21/4/2025.

Kali ini Kabupaten Bondowoso mengusung komitmen bersama roadmap penyiapan generasi emas berkualitas melalui tiga stop.

“Stop anak melahirkan anak (sebagai upaya pencegahan perkawinan anak- red), stop kebodohan melahirkan kebodohan (sebagai upaya untuk pemenuhan wajib belajar dan akses pendidikan yang layak bagi anak), dan stop kemiskinan melahirkan kemiskinan (sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan yang menempatkan anak-anak pada posisi rentan),”paparnya.

Roadmap ini kata Bupati menunjukkan bagaimana sinergitas dan kolaborasi seluruh pilar yang mendukung terwujudnya kabupaten Bondowoso layak anak.

“Mulai dari keterlibatan forkopimda, perangkat daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan tentunya partisipasi aktif dari forum anak,”tuturnya.

Menurut Bupati , untuk mewujudkan kabupaten layak anak, ada 24 indikator yang termuat mulai dari klaster kelembagaan sampai pengembangan kecamatan dan desa / kelurahan layak anak.

“Yang pertama pada klaster kelembagaan. dalam hal peraturan dan kebijakan, kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk menguatkan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, mulai dari perda perlindungan anak, perda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) serta kebijakan lainnya yang memperkuat di masing-masing indikator,”papar orang nomer satu di Bondowoso ini.

Selain itu kata Bupati di Kabupaten
Bondowoso telah ditetapkan perda tentang pencegahan perkawinan anak dan perbup tentang unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA ).

Kebijakan ini, kata Bupati ,tentunya diperkuat dengan dukungan anggaran tiap klaster yang tersebar pada masing-masing perangkat daerah.

“Partisipasi aktif forum anak dalam perencanaan pembangunan terus kami dorong. melalui penguatan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor, salah satunya, yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bondowoso dengan melibatkan partisipasi dan suara anak dalam penyusunan Raperda pencegahan perkawinan anak,”ungkapnya.

Selain itu menurutnya ,keberadaan gugus tugas KLA dari tingkat kabupten, kecamatan hingga desa menjadi point penting dalam memperkuat kelembagaan kabupaten layak anak di masing-masing tingkatan.

“Sinergitas dan kolaborasi bersama lembaga masyarakat, dunia usaha, media massa, dan perguruan tinggi menjadi hal fundamental yang memperkuat komitmen bersama seluruh pihak dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di kabupaten
Bondowoso,”tukasnya.

Ditegaskan bahwa hal yang paling mendasar untuk pemenuhan hak bagi anak-anak adalah menjamin terpenuhinya adminduk dasar bagi anak-anak, yakni kepemilikan akta kelahiran dan juga KIA, dengan angka kepemilikan akta kelahiran sebesar 96,66% di tahun 2023.

Selain itu kata Bupati pemenuhan hak atas fasilitas informasi yang layak anak, juga diakukan, melalui dinas perpustakaan dan arsip serta dinas komunikasi dan informatika. mulai dari mobil perpustakaan keliling, buku bacaan breille, sop patroli cyber untuk penanganan konten yang ramah anak. dan yang terbaru kami baru saja melaunching e-beca (elektronik bendebessah catalog).

wadah partisipasi anak selain melalui forum anak kabupaten, juga telah dibentuk forum anak kecamatan di 23 kecamatan dan forum anak desa/kelurahan di 219 desa/kelurahan.

“Kami tekankan juga agar para camat, kades, dan lurah melibatkan secara aktif anak-anak kita pada saat ada kegiatan. mulai dari musrenbang, rapat, dan juga kegiatan lainnya,”pungkasnya.

 

1744129950993
0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Recent Posts

error: Content is protected !! silahkan di menghubungi admin jika ingin copy conten ini ... terima kasih